Headlines News :
Home » » Dirjen SDA, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Bina Marga Harus Jujur Buktikan Jika Pelaksanaan Proyek Puluhan Miliar Bersih Dari KKN

Dirjen SDA, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Bina Marga Harus Jujur Buktikan Jika Pelaksanaan Proyek Puluhan Miliar Bersih Dari KKN

Written By Harian Berantas on Monday, October 10, 2016 | 11:44:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Media dan LSM mengajak pimpinan Satker, Kontraktor dan PPK APBN 2013 s/d 2016 turun secara bersama-sama ke lapangan untuk membuktikan bahwa, pelaksanaan proyek berbayar puluhan hingga ratusan miliar bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sebab selama ini sering terjadi perbedaan pendapat antara Media/LSM dengan Satker yang melaksanakan kegiatan Proyek yang dibiayai APBN.


Kurangnya keterbukaan informasi publik serta kurangnya transparan dari pejabat penyelenggara negara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya di Wilayah Riau, membuat Media dan LSM harus bekerja lebih extra atau kerja keras dalam melakukan tugasnya sebagai sosial kontrol.

Seperti halnya, Satker SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera III Provinsi Riau. Satker ini dikenal sebagai Balai Wilayah Sungai Sumateras III atau BWSS III Riau di bawah naungan Dirjen SDA dengan Pimpinan Satker, Taufik Hidayat, Dipl.ATP.Sp1.MT serta, Ir. Taufik Umar, MT dan Yanaedi yang ketiganya membawahi beberapa orang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Pejabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan Proyek BWSS III Riau di lapangan.

Pada tahun anggaran 2013 lalu, Satker yang dipimpin Taufik Hidayat dengan PPK, Iskandar, SST mengelola dana APBN dengan jumlah total Rp.8.902.648.000 atau Rp.8,902 miliar. Dua paket proyek di antaranya, Rehabilitasi Jaringan Rawa DR (Daerah Rawa) Pulau Palas, Desa Sei Intan dengan luas Rawa 1.085 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai kontrak Rp4.210.000.000 atau Rp.4,210 miliar. Dalam lokasi yang sama, juga ada proyek Peningkatan Jaringan Rawa di Kuala Lahang, Kabupaten Inhil seluas 1.050 Ha dengan nilai kontrak Rp4. 692.648.000 atau Rp.4,692 miliar.

Sementara bagian PPK lainnya yaitu, Gustian ST,MT, yang juga mengelola dana APBN sebesar Rp13.000.000.000 (Rp13 miliar) untuk pelaksanaan proyek seperti, Pembangunan Pengaman Tebing Sei Rokan di Bangko, Kabupaten Rohil sepanjang 400 meter dengan anggaran Rp3 miliar. Pembangunan Pengaman Tebing Sei Indragiri di Pasar Pematang, Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Inhu sepanjang 400 meter dengan anggaran Rp.3 miliar.

Kemudian, Pembangunan Pengaman Tebing Sei Rokan Kanan di Pasir Pangaraian, Kabupaten Rohul sepanjang 350 meter dengan anggaran Rp.2,600 miliar. Peningkatan Tanggul Pengendalian Banjir Sei Siak, Sektor IV di Kota Pekanbaru (Lanjutan) sepanjang 1.200 meter dengan anggaran Rp.2,400 miliar. 

Dan Pembangunan Pengaman Tebing Sei Kampar Kiri di Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar-Riau sepanjang 160 meter dengan anggaran sebesar Rp.2 miliar.

Pertanyaannya, apakah Satker SNVT maupun PPK di BWSS III Riau ini bersedia turun bersama-sama dengan Media dan LSM dimasing-masing lokasi proyek tersebut serta bersedia memberikan ketarangan Pers tentang presentase progress kegiatan proyek yang selama ini berdalih untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi kerakyatan? 

Sementara, Taufik Hidayat telah puluhan tahun menjadi Pimpinan Satker di BWSS III Riau, Taufik Hidayat juga merangkap sebagai PPK lapangan, termasuk Taufik Umar.

Pimpinan Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera III Riau, Ir. Taufik Umar, MT melalui PPK, Jaya Sembiring, ST.MT pada tahun 2013 juga mengelola dana APBN sebesar Rp.11.134.550.000 atau Rp.11,134 miliar untuk pelaksanaan proyek, Pembangunan Pengaman Pantai Tanjung Punak, Pulau Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis sepanjang 330 meter dengan anggaran Rp.3 miliar.

Pembangunan Pengaman Pantai Makeruh, Pulau Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis sepanjang 330 meter dengan anggaran Rp.3 miliar. Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sepanjang 200 meter dengan anggaran Rp.3 miliar. Dan, Pembangunan Pengaman Pantai Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai-Riau sepanjang 130 meter dengan anggaran Rp2.134.550.000 atau Rp.2,134 miliar.

Kembali lagi ke pimpinan Satker SNVT BWSS III Riau yang merangkap jabatan sebagai PPK yaitu, Taufik Hidayat. Taufik Hidayat mengelola dana APBN tahun 2013 sebesar Rp.55.400.000.000 atau Rp.55,400 miliar untuk kegiatan proyek, Supervisi Konstruksi Rehabilitasi D.I (Daerah Irigasi) Simpang (Bendung Simandolak I, II dan Pangean) di Kabupaten Kuantan Singingi dengan anggaran Rp.500.000.000. Rehabilitasi D.I Simpang seluas 1.350Ha (Bendung Simandolak I, II dan Pangean) di Kabupaten Kuansing dengan anggaran Rp.16,400 miliar.

Rehabilitasi D.I Sei Paku seluas 1.000 Ha di Kabupaten Kampar dengan anggaran Rp.13,300 miliar. Rehabilitasi D.I Osaka seluas 1.000Ha di Kab.Rohul dengan anggaran Rp24,100 miliar. Supervise Konstruksi Rehabilitasi D.I Sei Paku, Kampar sebesar Rp400.000.000 dan Supervisi Konstruksi Rehabilitasi D.I Osaka di Rohul sebesar Rp700.000.000.

Selanjutnya, kegiatan Dirjen SDA lainnya di Satker BWSS III Riau dengan Pimpinan Satker, Ir. Fauzi Idris, ME dan PPK, Drs. Pandapotan Sijabat (alm). Aneh, di PPK yang satu ini ada proyek Pengendalian Banjir Lahar Gunung Berapi dan Pembangunan Pantai dengan anggaran sebesar Rp.950.000.000.

Kemudian, proyek Pembangunan Workshop Alat Berat BWSS III Riau (Tahap I) dengan anggaran dana melalui APBN tahun 2013 sebesar Rp.950.000.000. “ Yang dimaksud pejabat BWSS III Riau soal Banjir Lahar Gunung Berapi itu yang mana..? sejak kapan Riau memiliki Gunung Berapi..? Ataukah ini hanya modus untuk merampok uang Negara..!?,” geramnya.

“Mungkin ada kita miliki data semua tentang aliran dana APBN di Riau, baik itu Dirjen SDA, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Bina Marga. Tapi saya dan kawan-kawan yakin kalau KPK RI belum mengetahui semuanya secara mendetail atau secara rincian paket proyek ini. Nah, melalui Media inilah KPK mengetahuinya,” ujar Bowoziduhu yang juga Pengurus DPP LSM Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) Provinsi Riau, Senin (10/10/2016) lalu.

Diakuinya, bahwa untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan oleh Satker pengelola dana APBN di Riau, sangat sulit dan menjadi kendala bagi LSM dan Media untuk melakukan publikasi berita untuk diketahui Masyarakat Riau. Hal itu terjadi karena Pimpinan Satker dan PPK menolak serta menghindari LSM dan Media serta jarang masuk kantor, paling 1 hingga 2 kali kali dalam seminggu masuk kantor.

Justeru beragam macam mereka (Satker) peragakan untuk menghambat tugas Jurnalistik dan LSM. Ada yang memelihara oknum TNI, seperti yang dilakukan Pimpinan Sakter Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Riau, Syafrizal di kantornya yang terpisah dari Gedung Dinas PU Riau dan memilih berkantor di Rumah Toko (Ruko) di Jalan S.M Amin-Pekanbaru.

Ulah Syafrizal ini membuat sejumlah Media dan LSM geram dan sempat melakukan pertemuan di kantin PU Riau beberapa waktu lalu. Setidaknya ada 20 orang dari berbagai Media dan LSM membahas terkait Syafrizal yang memelihara seorang oknum TNI di kantornya beberapa waktu lalu untuk menghalangi setiap Media dan LSM yang mempertanyakan kegiatan proyeknya. Proyek PPLP Riau yang dipimpin Syafrizal, berada di bawah naungan Dirjen Cipta Karya.

Seperti proyek Pembangunan drainase di kawasan UIN Susqa Riau dan Pembangunan TPA Sampah di Muara Fajar tahun 2016. TPA Sampah di Muara Fajar dengan dana hampir mencapai Rp.40 miliar, Syafrizal merupakan pengganti mantan Pimpinan Satker PPLP Riau, Asnil, ST. Asnil secara pelan-pelan menghilang di kantor hingga berhenti menjadi Pimpinan PPLP Riau.

Ketika itu, Asnil menjadi terdakwa setelah ditahan di penjara oleh Kejaksaan karena melakukan korupsi dalam proyek TPA PPLP sesaat setelah mengerjakan proyek di Muara Fajar (TPA Lama) dan proyek di Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan-Riau, Rokan Hulu dan di Kabupaten/Kota lainnya. Awalnya, Asnil dilaporkan awak media ini dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) atas dugaan korupsi proyek PPLP ke Polisi, Kejaksaan hingga ke KPK RI.

Satker lainnya yang juga di bawah naungan Dirjen Cipta Karya seperti, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Riau dengan Pimpinan Satker, Ir. Irwan Sipahutar, M.Eng. 

Beberapa waktu lalu, Media dan LSM juga telah melakukan pertemuan koordinasi terkait dengan proyek PKPAM Riau yang sedang berjalan di lapangan T.A.2016 ini yang dibiayai APBN hingga belasan tahun berjalan.

“Sekitar bulan lalu kita sudah koordinasi dengan pak Irwan Sipahutar bersama PPK nya. Kita hanya mengingatkan beliau dan seterusnya beliau mengingatkan kepada kontraktornya agar tetap mengedepankan kualitas bahan material serta menggunakan barang standard SNI pada pemasangan Pipa dan Beton dalam Bendungan Air Minum itu. Sehingga masyarakat benar-benar memanfaatkan bantuan Pemerintah ini. Berharap tidak seperti yang pernah terjadi di Tembilahan dan Bengkalis,” harapnya.

Untuk Dirjen Cipta Karya lainnya seperti, Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Riau 2013 dengan Pimpinan Satker, Budi Hartono, ST dan PPK, Novira, ST.M.Si yang mengelola dana APBN sebesar Rp.11.614.522.000 atau Rp.11,614 miliar untuk proyek, Aksebilitas Bangunan Gedung SLB (Lanjutan Tahap II) di Kota Pekanbaru Rp200.000.000 dan Pendampingan Aksebilitas Bangunan Gedung SLB Rp.41,100 juta. Pembangunan PSD Revitalisasi Kawasan Jembatan Rengat, Kab.Inhu sebesar Rp1. 762. 890.000 atau Rp.1,762 miliar.

Pembangunan PSD Revitalisasi kawasan Tembilahan, Kab.Inhil sebesar Rp2.212. 390.000 atau Rp.2,212 miliar. Pembangunan PSD Revitalisasi kawasan Pasir Putih Barat, Kota Pasir Pangaraian, Kab.Rohul sebesar Rp.1.512.890.000 atau Rp.1,512 miliar. Pembangunan PSD Revitalisasi kawasan Sungai Batang Lubuh (Lanjutan Tahap II), Kabupaten Rohul sebesar Rp1.162.890 atau Rp1,162 miliar.

Pembangunan PSD Penataan RTH kawasan Belakang kantor Bupati Inhu (Lanjutan Tahap II) sebesar Rp.1.962.890.000 atau Rp.1,962 miliar. Pembangunan PSD Penataan RTH kawasan Kompleks Perkantoran Kabupaten Kuansing sebesar Rp.1.712.890.000 atau Rp.1,712 miliar. Selanjutnya untuk dana Pendamping masing-masing Rp100. 000.000 kali 4 lokasi sebesar Rp.400.000.000.

Untuk Dirjen Cipta Karya lainnya dengan Satker, Pengembangan Kawasan Permukiman (PKPP) Riau. Pimpinan Satker, Ari Sukro Yinianto dan PPK, Edia Putra, ST. Tahun 2013 lalu, PKPP Riau mengelola dana APBN sebesar Rp.6.750.000.000 atau Rp.6,750 miliar untuk proyek Peningkatan Pembangunan Infrastruktur kawasan Permukiman Pedesaan Potensial kawasanj Sentra Produksi di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar (Paket-08) dengan dana Rp.1,500 miliar.

Untuk Kabupaten Inhil (Paket-09) Rp.2 miliar dan Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai (Paket-10) Rp.2.690.260.000 atau Rp.2,690 miliar. Dana untuk Pengawasan Supervisi di Kecamatan Tempuling, Tembilahan (Paket-005) Rp.100 juta. Untuk XIII Koto Kampar (Paket-006) Rp.100 juta. Untuk Kota Dumai (Paket-007) Rp.120 juta.

Seterusnya oleh Pimpinan Satker, Ari Sukro Yunianto yang merangkap jabatan PPK proyek Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Riau di Kabupaten Pelalawan (Paket-001) Rp.900 juta. Untuk Kabupaten Bengkalis (Paket-002) Rp.900 juta. Untuk Kabupaten Inhu (Paket-003) Rp.850 juta. Untuk Kabupaten Rohul (Paket-004) Rp.850 juta. Total dana APBN 2013 yang dikelola Ari Sukro Yuniato Rp.9.136.868.000 atau Rp.9,136 miliar.

Dana APBN 2013 lainnya yang dikelola Ari Sukro Yunianto bersama PPK, Ahmad Riadi, ST atas kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Riau dan Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman Riau sebesar Rp.5.045.416.000 atau Rp.5,045 miliar. Apakah setiap kegiatan PPK ini sudah terealisasi dengan transparan? Ini akan ketahuan melalui Uji Petik (UP) nantinya oleh BPK RI dan BPKP RI serta PPATK terkait aliran dana APBN ini.

Selanjutnya, masih dipimpin oleh Ari Sukro Yunianto dengan PPK, Hasmi Amin, ST. Terkait dengan alokasi dana APBN 2013 untuk proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Poros dan Drainase di Perumahan RSH Kota Pekanbaru (entah dimana dan apa nama Perumahannya?) dengan anggaran sebesar Rp.1.779.560.000 atau Rp.1,779 miliar, (tanpa nomor Paket?).

Kemudian proyek Peningkatan Jalan Poros dan Drainase di Perumahan RSH, Kec.Bukit Raya Pekanbaru (entah apa nama Perumahannya?) dengan anggaran sebesar Rp1.000. 000.000 (Paket-07) dan proyek Peningkatan Jalan Poros dan Drainase di perumahan RSH, Kecamatan Tambang (Paket-05) dengan anggaran melalui dana APBN 2013 sebesar Rp1. 500.000.000 atau Rp.1,500 miliar.

Sumber media ini mengungkapkan, “Sepertinya akan ada pimpinan Satker, PPK dan Pegawai Satker APBN yang dibuat kaget oleh KPK RI ketika meminta laporan hasil kekayaan pejabat atau Aparatur Sipil Negara atau LHKPN dari masing-masing yang bersangkutan. 

Sebab, salah satu PPK Dirjen Cipta Karya di Satker Permukiman Kementerian PUPR Riau, setelah kembali menjadi PPK dan Isterinya sendiri menjadi Bendaharanya dalam mengelola proyek PUPR tahun anggaran 2015 bernilai Rp.65,391 miliar.

Dari mana PPK dan Bendahara Pasutri ini mendapatkan uang.? Diduga memiliki Ruma dalam satu lokasi 4 hingga 6 unit, bisa membeli mobil pribadi sekaligus 3 hingga 4 unit, Avanza, Ertiga, Strada dan satu lagi beroperasi di luar. 

Ini diluar beberapa unit mobil Pik Up-nya. Saat ini bahkan sedang melangsungkan pembangunan rumahnya. Mereka (PPK) ini pintar dan cerdik dengan harta mereka diatas-namakan sama orang lain seperti Saudara hingga Family mereka.

Saat ini bahkan ada salah satu Lembaga mengirim surat ke kediamannya sebatas koordinasi dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya, kenapa proyek puluhan paket dengan dana Rp.65,391 miliar tahun 2015 ini tidak menggunakan Plank atau merk kegiatan..!?? Apa bila klarifikasi dari yang bersangkutan meleset, surat itu juga tetap berujung Laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri dari hasil keuangan Negara.

Jika kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya, berapa gaji suami dan gaji isteri, tidak bakal sesuai dengan hasil kekayaannya saat ini. Sekali pun yang bersangkutan memiliki satu usaha Air Isi Ulang, sepertinya itu hanya tameng atau formalitas saja untuk mengelabui penegak hukum dan terlebih-lebih tetangga serta warga sekitar kediamannya itu,” ungkap sumber media yang tidak ingin ditulis namanya ini.

PPK dimaksud, juga tidak pernah kelihatan di kantornya. Setiap hari didatangi di kantornya, ditanyakan sama pegawai, selalu mengatakan kalau PPK yang satu ini tidak pernah masuk kantor. Sedangkan isterinya, tidak jarang terlihat. Dan itu menjadi pertanyaan besar, mereka ada diman? Bersembunyi dimana? Merka sembunyi untuk menghindari Media dan LSM? Mungkin saja, itu lah tanda-tanda penjahat keuangan yang karirnya selalu berakhir di Penjara. Makin menghindar dari Media? Maka semakin menjadi incaran Media. Yakinlah..,” ujarnya dengan optimis. (ozi)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas