Headlines News :
Home » » Diduga Korupsi ADD, Kepala Desa Renak Dungun Dilaporkan ke Polres Meranti

Diduga Korupsi ADD, Kepala Desa Renak Dungun Dilaporkan ke Polres Meranti

Written By Harian Berantas on Sunday, October 16, 2016 | 6:14:00 AM

HARIANBERANTAS, SELATPANJANG-- Kepala Desa Renak Dungun, Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dilaporkan ke Polres Meranti karena diduga telah melakukan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2015.


Terkait adanya laporan resmi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Tim Pencari Fakta dan Keadilan LSM TPK Kepulauan Meranti, M. Rafi tertanggal 13 Oktober 2016 tersebut, pihak Polres Meranti-Selatpanjang diharapkan untuk segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan  copyan surat laporan atas nama TIM Koalisi TPK dan Media Nomor: 06/KL-LSM.TPK.Media/IX/2016 ke Polres Kepulauan Meranti yang diterima media ini, tentang dugaan  Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Renak Dungun Kecamatan  Pulau Merbau dalam  pelaksanaan proyek  Infrastruktur Desa, baik pekerjaan fisik  maupun pekerjaaan non fisik  yang sumber dari dana bantuan Infrastruktur Desa dari Provinsi Riau  dan juga Dana ADD (Alokasi Dana Desa) serta Dana DD (Dana Desa) Tahun Anggaran 2015 karena diduga tidak terlaksana sesuai harapan alias fiktif.

M Rafi kepada Wartawan membenarkan, bahwa pihaknya telah melaporkan kasus dugaan tindak pidana Korupsi itu secara resmi kepihak Polres Meranti. Kasus dugaan korupsi dana ADD tersebut mencuat, berawal adanya laporan dan informasi dari masyarakat setempat yang diterima oleh Tim Koalisi LSM TPK dan Media yang membenarkan jika pengelolaan dana ADD di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau pada tahun 2015 lalu, terkesan fiktif alias dikorupsi. tak lama bersela kemudian setelah laporan dari warga masyarakat setempat diterima, Tim Koalisi LSM TPK dan Media yang diketuai M Rafi itu pun, langsung melakukan croschek kebenarannya dilapangan.

Alhasilnya, ditemukan beberapa titik pekerjaan proyek Desa dari  4 (empat) mata anggaran yang di luncurkan oleh Pemerintah Pusat (APBN) Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp2 miliar terkesan tidak terealisasi. 

Bahkan dana ADD dari Pemerintah Pusat APBN senilai Rp313.653.400 tidak ditemukan adanya kegiatan proyek Desa yang dilakukan alias fiktif.

“Sehingga kasus dugaan penyalahgunaan/penyimpangan dana ADD tahun 2015 tersebut, resmi dilaporkan ke pihak Polres Meranti. Dalam laporan itu, yang terlapor adalah oknum Kades Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau". ujar Rafi.

M. Rafi mengatakan bahwa dalam laporan itu, telah diuraikannya dugaan-dugaan penyimpangan yang terjadi. "Saya telah menguraikan seluruh penyimpangan dalam laporan kami, berdasarkan keterangan warga masyarakat dan mengacu pada dokumen proyek yaitu; Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dan dananya secara keseluruhan telah dicairkan dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan diterima oleh Kades Renak Dungun.

M Rafi berharap ke pihak Polres Meranti, agar dapat memberikn informasi berikutnya sesuai tahapan-tahapan penyelidikkan yang segnifikan sesuai prosedur hukum atas penyelidikan kasus ini, supaya warga masyarakat Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau tidak menimbulkan tanda tanya dikemudian hari kepada lembaga yang kami pimpin, serta kecurigaan kepada lembaga TIM Koalisi TPK dan Media bahwa kasus ini telah selesai dibawah tangan," tegasnya (Rf)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas