Headlines News :
Home » , » Aparat Hukum Diminta Usut Dugaan Korupsi APBD dan Perambahan Hutan Warisan Dunia di Siak

Aparat Hukum Diminta Usut Dugaan Korupsi APBD dan Perambahan Hutan Warisan Dunia di Siak

Written By Harian Berantas on Sunday, October 23, 2016 | 9:13:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri diminta untuk mengusut dugaan korupsi APBD Siak tahun 2013,2014,2015 dan perambahan hutan warisan dunia dengan memanggil Bupati Drs. H. Syamsuar MSi beserta kepala SKPD dinas-dinas terkait di Pemdakab Siak Provinsi Riau.
Tanda Terima Lapora LSM KPK ke KPK RI, Kejagung RI, dan Mabes Polri RI di Jakarta Bulan yang lalu
Sekretaris Umum Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), B Anas, mengatakan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan para oknum pejabat tinggi Pemdakab Siak-Riau tersebut.

“Kami akan mendesak secara terus menerus kepada seluruh institusi hukum yang berkompiten sampai akhirnya kasus ini jelas dan terang baik secara hukum maupun dimata publik,” kata B Anas yang didampingi ketua DPW LSM KPK wilayah Jakarta, Sozi, Minggu (23/10/2016) pagi usai membuka acara rapat evaluasi kerja aktivis LSM KPK di Hotel Mutiara Merdeka, Jl. Yossudarso Kota Pekanbaru.

Menurutnya pembangunan Kabupaten Siak tidak maksimal dan tidak sebanding dengan jumlah APBD. “Seharusnya kabupaten itu mengalami pembangunan yang signifikan,” ujarnya.

Pembangunan suatu kabupaten tak mungkin terlepas dari peran dan fungsi Bupati dan kepala SKPD dinas terkait. Pada tahun 2013 s/d 2015, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan laporannya bahwa di Sekretariat Daerah dan beberapa SKPD dinas terkait di Pemdakab Siak terindikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berpotensi sebagai tindak pidana korupsi.

“Apabila diakumulasikan mencapai angka Rp94 miliar lebih dan itu angka yang di peroleh dari SKPD dinas-dinas terkait di Pemda Siak. Menurut hasil pantauan kami di kabupaten Siak, banyak sekali para SKPD yang melakukan tindakan tersebut termasuk potensi yang paling besar itu ada pada Sekretariat Daerah, SKPD Bappeda, SKPD BMP/PU, PPKAD, SKPD Dishutbun, Dinas Pasar dan Pertamanan, SKPD Disdik Siak ” jelasnya. 

Bukti Hutan Cagar Biosfer di Siak yang dirambah secara illegal
Dilanjutkan Anas mengatakan, aparat hukum agar serius bertindak cepat untuk mencegah kerusakan hutan Cagar Biosfer di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau yang diduga dirambah hingga beberapa tahun lalu sampai sekarang dengan segera menangkap pelaku penebangan kayu illog tersebut.

Pasalnya, sesuai hasil koordinat dan investigasi tim lembaga anti korupsi yang dipimpinnya bekerjasama dengan Jurnalis awak media, lokasi penebangan dipastikan masuk kawasan hutan warisan dunia.

”Pada Mei 2016 lalu, kami telah melaporkan tindak pidana dugaan illegal logging dan kasus perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Tasik Betung Kabupaten Siak itu ke lembaga hukum Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Presiden RI.

Karena sepertinya tidak cukup hanya informasi saja yang masuk ke lembaga hukum yang ada di Riau maupun Pusat. Sehingga dengan telah masuknya laporan/pengaduan resmi itu sejak lima bulan lalu, beberapa pihak yang dicurigai terlibat pun, telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak aparat hukum” ungkapnya.

Menurutnya lagi, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo yang telah menginstruksikan tim dari kesatuan Polri-Kejaksaan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Drs. H Teten Efendi dan kroni lainnya, harus mengusut tuntas tindakan penebangan kayu Illog dan perambahan kawasan hutan itu sampai tuntas.

Karena dalam kasus tersebut, diduga melibatkan pejabat penting di Pemdakab Siak termasuk PT.  Balai Kayang Mandiri (PT. BKM), PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML). Sebab, sesuai undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga mengatur ancaman pidana bagi pelaku perambahan dan juga bagi yang menampung atau memperjual-belikan kayu dari hutan, tegas B Anas.

Sebelumnya juga awak media ini bersama lembaga LSM KPK, telah melayangkan konfirmasi/klarifikasi tertulis (resmi) kepada Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar MSi, hingga kasus dugaan kongkalikong perambahan hutan dan illog tersebut berkali-kali diberitakan dan sampai pada titik pelaporannya ke beberapa lembaga hukum, belum ada jawaban dari sang Bupati. (yan/nyo)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas