Headlines News :
Home » » Tarif Parkir Kendaraan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Sarat Pungli dan KKN, Aparat Hukum Diminta Bertindak

Tarif Parkir Kendaraan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Sarat Pungli dan KKN, Aparat Hukum Diminta Bertindak

Written By Harian Berantas on Friday, September 16, 2016 | 9:40:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Penarikan tariff/biaya parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Provinsi Riau dikeluhkan sejumlah pengunjung dan keluarga pasien di rumah sakit tersebut. Biaya parkir dalam Rp5000 hingga sebesar Rp10.000 setiap kali parkir untuk sepeda motor, dan untuk roda empat (mobil) sebesar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu terindikasi sebagai pungutan liar (pungli). Karenanya, sejumlah pengunjung meminta aparat hukum agar dilakukan penelusuruan terkait aliran uang parkir di RSUD Pekanbaru Provinsi Riau tersebut.


Dugaan pungli sudah berlangsung lama terjadi sejak RSUD tersebut diresmikan oleh pemerintah. Padahal penarikan biaya parkir kendaraan yang telah ditentukan oleh pemerintah, baik Pemko Pekanbaru maupun Pemrov Riau, secara resmi menetapkan tarif parkir untuk roda dua atau sepeda motor hanya sebesar Rp.1000-2000. Sementara penarikan tarif parkir untuk roda empat atau mobil, hanya sebesar Rp3000-5000, sekali parkir.

Peraturan atau kebijakan manajemen RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau dan juru parkir di rumah sakit RSUD tersebut dianggap melampaui batas dan menyalahi aturan, karena tidak ada peraturan daerah (Perda) yang memayunginya. "Atas dasar apa manajemen rumah sakit umum daerah atau RSUD Arifin Ahmad dan juru parkir membuat aturan tersebut, itu sudah tindak pidana pungutan liar atau pungli," tegas koordinator LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI), Arianto S, (16/09/2016) kepada harianberantas.co.id di Pekanbaru.

Ia menilai manajemen rumah sakit membuat aturan yang kurang manusiawi. Aturan yang dinilai dia memberatkan tersebut, justru membuat masyarakat kian bertambah parah sakitnya. Dalam kebijakan dan aturan yang dibuat secara sewenang-wenang manajemen RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru bersama juru parkir yang illegal itu dijelaskan dia, pengunjung maupun keluarga yang hendak menjenguk pasien harus membayar Rp5 ribu-Rp10 ribu perkendaraan roda dua dan perkendaraan roda empat atau mobil sebesar Rp10 ribu-15 ribu. Kadang, dia menyayangkan, oleh juru parkir (jukir) justru tetap saja menarik biaya parkir, walaupun parkir hanya sebentar saja untuk menebus obat di apotek.

Dari laporan yang diterimanya, untuk pengunjung yang bolak-balik ke rumah sakit harus membayar Rp5 ribu-Rp10 ribu setiap kendaraan bermotor roda dua, dan roda empat sebesar Rp10 ribu-Rp15 ribu. Bagi yang rawat inap, dia menambahkan bahwa mereka harus tetap membayar besaran nilai parkir tersebut.

Menurut Koordinator LSM LAKI, Arianto S, aturan penarikan tariff/biaya parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru tersebut aneh dan membebankan masyarakat. Karena selain tidak didasari Perda, masyarakat setiap parkir kadang tak diberi karcis parkir oleh jukir atau juru parkir yang berjaga setiap hari dan malam.

Dia mengingatkan bahwa masyarakat yang bertandang ke rumah sakit bukan untuk bersenang-senang, melainkan mengurusi orang sakit. "Jadi wajarlah orang keluar masuk ke rumah sakit berkali-kali, jangan (lantas) dimintai bayar parkir terus. Kasihanlah," kesalnya.

Untuk itu ia sangat berharap agar manajemen rumah sakit bisa mengevaluasi aturan. Pihak rumah sakit juga diminta untuk menertibkan juru parkir, agar jangan sampai masyarakat semakin kesulitan.

Terpisah, Bowo, warga Kota Pekanbaru mengaku sangat keberatan jika setiap pengunjung ke rumah sakit harus dikenakan parkir. "Kami ini bukannya ke tempat hiburan atau karaoke untuk senang-senang, kami ini mengurus orang sakit," tuturnya.

Dia mengaku walaupun hanya sebentar memarkirkan sepeda motornya di depan rumah sakit, tetap ditarik biaya parkir Rp5 ribu oleh jukir rumah sakit.

Dia keberatan jika pengunjung dikenakan biaya parkir, apalagi setiap kali parkir. Ia juga mempertanyakan legalitas penarikan biaya parkir dan uang parkir tersebut, terutama ke mana setorannya. "Patut dipertanyakan ke mana uang parkir itu mengalir? Berapa hasil satu hari dan siapa yang menerima dan apa bukti-buktinya? Kalau ilegal, manajemen rumah sakit harus mempertanggungjawabkannya,” tegasnya.

Selain itu jelas Bowo,  ketika pihaknya mempertanyakan dasar hukum adanya pungutan parkir sebesar Rp5000 untuk pengedara roda dua tersebut, malah petugas atau juru parkir marah dan mengancam jika uang pemarkiran sebesar Rp5 ribu-10 ribu tak diberi maka kendaraan sepeda motor tidak boleh keluar dari halaman RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.

Untuk itu, Bowo meminta pihak terkait dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan agar segera menyelidiki dan mengusut dugaan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan secara terang-terangan oleh pihak RSUD AA Pekanbaru tersebut. Hingga berita ini turun, pihak RSUD AA Pekanbaru belum bisa dimintai keterangan. (Yana).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas