Headlines News :
Home » » Setelah Perwakilan di Provinsi Sumbar dan Sulawesi Selatan terbentuk, LSM KPK Akan Terbentuk di Musi Rawas Provinsi Sumsel

Setelah Perwakilan di Provinsi Sumbar dan Sulawesi Selatan terbentuk, LSM KPK Akan Terbentuk di Musi Rawas Provinsi Sumsel

Written By Harian Berantas on Sunday, September 4, 2016 | 2:17:00 AM

HARIANBERANTAS, MUSI RAWAS- Setelah Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) resmi membuka perwakilan di Provinsi Sumatera Barat pada bulan Juni 2016 dan bulan Agustus 2016 lalu di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPW LSM KPK), bulan ini juga (September 2016) akan terbentuk pula perwakilan di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel yaitu Dewan Pimpinan Daerah atau DPD LSM KPK Kabupaten Musi-Rawas.

Toro ZL, Ketum LSM KPK
"Insya Allah bulan September 2016 ini, DPD LSM KPK Kabupaten Musi-Rawas Provinsi Sumatera Selatan  sudah terbentuk. Minggu depan kami akan menerima mandat dari Sekretaris (Sekum), LSM KPK, B Naso, untuk membentuk kepengurusan DPD LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPD LSM KPK) Kabupaten Musi Rawas,” ungkap Zainuri yang ditunjuk akan memegang mandat, di Kabupaten Musi Rawas.

Mandat tersebut akan tertuang dalam mandat yang dikeluarkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat LSM LSM KPK dari Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk itu, kata Zainuri, saat ini saya (Zainuri) akan ditunjuk sebagai Ketua, Sekretaris, Zulbakri Skom, dan Bendahara, Dedek Suprapto.

"Secepatnya atau akhir minggu ini persyaratan kepengurusan DPD LSM KPK Kabupaten Musi Rawas akan selesai. Kepengurusan perwakilan DPD-nya sudah lebih dari cukup, tinggal administrasi yang lainnya lagi. Setelah itu akan kita ajukan untuk diSK-kan ke DPP LSM KPK di Pekanbaru, Riau," imbuhnya.

Berikut Rencana Pengurus Perwakilan LSM KPK Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Ketua
Zainuri
Wakil Ketua I
Aliman
Wakil Ketua II
Sarman


Sekretaris.              
Zulbakri Skom
Wakil Sekretaris I
Sarip 
Wakil sekretaris II 
Lisa Anisa


Bendahara
Dedek Suprapto  
Wakil Bendahara
Lusi Ariyana


Kabid investigasi     
Ramlan Hidayat
Kabid Intelijen 
Muhammad Rivai 
Kabid Advokasi & Hukum
Antri Lapasa
Kabid Pengembangan         
Perdian Saputra
Kabid Umum & Humas.     
Darhan
Kabid Pengumpulan/Olah Data   
Sistarmo

Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) berdiri dan berkedudukan Kantor Pusat di Jl. Nelayan No. 86 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sejak tanggal 15 April 2011 dikrui untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan telah mendapat legitimasi pertama dari Pemerintah melalui akte notaris dan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 08 Juni 2011.

Setelah eksitensinya diakui dibeberapa daerah dan atau provinsi di seluruh Indonesia, akhirnya tanggal 15 Juli 2015 lalu Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi yang disingkat LSM KPK ini, lebih diakui lagi oleh Pemerintah Pusat hingga mendapat SK/AHU Menkum dan HAM RI, Tanggal 15 Juli 2015, Nomor AHU-0001953.AH.01.07 Tahun 2015 yang dibawahi oleh Bapak "TORO ZL" sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum "B NASO.

Untuk diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat KPK bersifat mandiri dan independen yang berorientasi pada penjaringan informasi dan aspirasi dengan cara atau sistim Pemberdayaan Masyarakat dan menciptakan kader masyarakat yang maju disegala bidang.

Kemudian, LSM KPK berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi  serta aspirasi secara transparan, tepat, tegas, serta akurat guna pencapaian cita-cita perwujudan masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, dan sebagai Lembaga penjaringan aspirasi serta pencapaian informasi kepada pemerintah dan masyarakat secara timbal balik.

Memegang teguh, mengemban, serta mengamalkan  serta senantiasa beroreantasi pada program umum LSM KPK, dalam membangun informasi dan aspirasi masyarakat, serta menunjang pembangunan disegala bidang, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan serta berupaya menyeimbangkan antara kebijakan Birokrasi dengan kebijakan Politik dalam pembangunan dimasyarakat oleh pemerintah.

Sebagai lembaga penggali informasi atas pelanggaran keadilan dan penindasan terhadap masyarakat serta membentuk administrasi pelaporan secara tepat dan akurat, merupakan wadah pengumpulan serta penyajian informasi  dan aspirasi melalui data-data yang akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran hukum dan memenuhi unsur pidana maupun perdata dan diteruskan kepada kepentingan hukum dan masyarakat berdasarkan atas asas praduga tak bersalah. (Soz)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas