Headlines News :
Home » , , » Dalami Dugaan Suap, KPK sita aset Bupati Banyuasin

Dalami Dugaan Suap, KPK sita aset Bupati Banyuasin

Written By Harian Berantas on Thursday, September 8, 2016 | 10:20:00 PM

HARIANBERANTAS, SUMSEL- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. KPK telah menyita beberapa aset milik Yan Anton di antaranya motor buatan Amerika Harley Davidson.


Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan peluang KPK untuk menjerat Yan Anton dengan pasal lain masih terbuka luas. Kendati demikian, saat ini KPK masih mendalami kasus suap yang dilakukan Yan terlebih dahulu.

"Alan dilembangkan apakah ada kasus-kasus lain di dinas-dinas lain selain di Dinas Pendidikan. Semua akan dianalisa penyidik," ujar Yuyuk, Kamis (8/9/2016).

Selain Yan Anton yang terlibat kasus suap beberapa pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin turut terlibat, isteri dari Yan Anton pun diduga turut menikmati hasil uang panas tersebut.

Hal ini dikarenakan uang suap yang diminta Yan Anton sebesar Rp1 miliar dipergunakan untuk berangkat ibadah haji bersama sang istri.

Potensi istri Yan Anton sebagai tersangka pun menyeruak. Namun hal tersebut buru-buru diklarifikasi oleh KPK. Yuyuk mengatakan siapapun pihak yang diduga mengetahui atau bahkan terlibat dari kasus ini akan dimintai keterangannya sebagai saksi.

Untuk pengembangan kasusnya sendiri, Yuyuk menyampaikan siapa yang bakal dibidik KPK tergantung dari hasil temuan penyidik.

"Masih ditelusuri alirannya kemana saja karena ini masih baru penyidik juga tentu akan memerikaa saksi saksi yang dianggap penting dalam kasus ini," ujar Yuyuk.

Seperti diketahui, Minggu pagi (4/9) Bupati Banyuasin, Yan Anton diciduk KPK atas tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait proyek pengadaan di dinas pendidikan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam aksinya Yan Anton bekerja sama dengan Rustam, Kasubag rumah tangga sekretaris daerah, Kepala Dinas Pendidikan Umar Usman, dan Sutaryo Kasie pembangunan peningkatan mutu pendidikan untuk menjatuhkan pengadaan proyek di dinas pendidikan dikerjakan oleh Zulfikar Marahami, direktur CV Putra Pratama.

Untuk bisa terkoneksi dengan Zulfikar, Yan Anton mengandalkan Kirman, pengepul yang biasa menghubungkan kebutuhan pemerintah daerah dengan pengusaha. Keenam orang ini akhirnya diciduk oleh KPK di beberapa titik di Sumatera Selatan dan Jakarta.

Akibat dari perbuatannya ini, Zulfikar selaku pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 Undang-undang Tipikor.

Sedangkan untuk Yan Anton Ferdian, Rustami, Umar Usman, Kirman, dan Sutaryo disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Soz)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas