Headlines News :
Home » » Akhirnya Polres Tulungagung Tindaklanjuti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Lahan Perhutani

Akhirnya Polres Tulungagung Tindaklanjuti Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Lahan Perhutani

Written By Harian Berantas on Thursday, September 8, 2016 | 12:09:00 AM

HARIANBERANTAS, TULUNGAGUNG- Maraknya aksi penyerobotan dan penguasaan lahan milik Perhutani oleh orang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan anggota LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) kini tengah diselidiki oleh aparat penegak hukum. 


Perhutani selaku pengelola kawasan hutan sampai saat ini tidak berdaya menghadapi arogansi orang-orang tersebut. Bukan rahasia umum bila Perhutani tidak pernah berhasil mensukseskan programnya di kawasan KRPH Besole. Pihak Perhutani khususnya petugas KRPH Besole seakan tidak punya nyali untuk menegakkan peraturan.

Hal ini menjadi tanda tanya besar, apakah memang penegakan hukum yang lemah atau justru ada “kong-kalikong” dengan mereka yang sekarang menguasai lahan Perhutani?

Dugaan bagi-bagi kue lezat “dana Sharing” yang dikelola oleh LMDH setiap tahun membuat KRPH Besole seakan lunglai menghadapi para penggarap lahan.

Polres Tulungagung melalui Kasat Binmas AKP Slamet Haryoso SH saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan dengan adanya pengaduan masyarakat tentang dugaan penyelewengan pengelolaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerugian negara.

“Kami masih melakukan penyelidikan dalam tahap pengumpulan bukti dan keterangan. Kami sangat apresiasi kepada masyarakat yang peduli dengan penegakan hukum. Untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat kami berusaha mengambil jalan musyawarah untuk mempertemukan LMDH, masyarakat sekitar dan pihak Perhutani.” Jelasnya, (8/9).

Sesuai pengaduan LSM GMBI Distrik Tulungagung Nomor: 267.A/PPT/M/DPD-TULUNGAGUNG/LSM-GMBI/VII/2016 tentang dugaan penyelewengan pengelolaan kawasan hutan sudah dilampirkan beberapa bukti awal untuk mempermudah penegak hukum melakukan penyelidikan.

Asep Yumarwoko selaku Ketua LSM GMBI Distrik Tulungagung sangat berharap penegak hukum bisa mengungkap dan menegakkan hukum seadil-adilnya. “Harapan kami semoga aparat penegak hukum dengan cepat mengungkap dan menegakkan hukum untuk memberikan efek jera bagi mereka yang selama ini merasa tidak bisa tersentuh hukum, serta bisa memberi keadilan bagi mereka yang selama ini menjadi korban dan menghukum yang selama ini menikmati hasil dari kejahatannya,” ungkapnya.

Sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan sudah sangat jelas mekanismenya dan sanksi hukum atas pelanggaran. Penegak hukum tentunya diharapkan tidak ragu-ragu untuk mengungkap penyelewengan pengelolaan kawasan hutan yang diduga sudah berlangsung bertahun-tahun.

Sementara itu, pihak Perhutani KPH Blitar menyatakan sikap, sangat mendukung penegakan hukum dalam dugaan penyelewengan pengelolaan kawasan hutan di wilayah KRPH Besole dan siap untuk diperiksa bila dibutuhkan oleh pihak Kepolisian.(lgeng)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas