Headlines News :
Home » , , » Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis, Keburukan Kinerja Polda Riau dan BPKP Mulai Terungkap di Pengadilan Tipikor

Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis, Keburukan Kinerja Polda Riau dan BPKP Mulai Terungkap di Pengadilan Tipikor

Written By Harian Berantas on Friday, August 12, 2016 | 8:33:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Kecurigaan Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) dari awal, jika lembaga hukum Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP tidak mempunyai nyali dan tidak serius mengusut kasus seraca hukum kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan perkiraan potensi kerugian Negara sebesar Rp272 miliar hingga Rp400 miliar, sudah mulai terjawab.

Tanda terima laporan LSM KPK dari Kapolri Dan Mantan Bupati Bengkalis, Herliyan S saat duduk dikursi persakitan PN Tipikor
Betapa tidak, Kamis (11/8/2016), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru menggelar, sidang perkara korupsi dana hibah dan bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012 senilai Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar dengan terdakwa mantan Bupati Bengkalis, Herlyan Saleh dan Azrafiani Aziz Raof selaku Kepala Bagian Keuangan Setdakab Bengkalis.

Dimana sebelumnya juga, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Jamal Abdillah (telah divonis) beserta empat mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, Purboyo, Hidayat Tagor, Rismayeni dan Muhammad Tarmiz (juga telah divonis) karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri maupun orang lain dalam kasus korupsi yang sama tersebut.

Surat Pemberitahun Pertama dan Kedua yang diterima LSM KPK dari kiriman Kapolri.
 Sidang perkara korupsi dana hibah dan bansos Bengkalis yang digelar hakim Tipikor PN Pekanbaru, Kamis (11/8/2016), kinerja aparat hukum dari Kepolisian, Kejaksaan termasuk BPKP pun dipertanyakan. Hakim yang diketuai M Nainggolan, ketika  mempertanyakan saksi Dedi Yudistira dari BPKP Perwakilan Riau yang dihadirkan oleh JPU sebagai saksi ahli dalam in casus, menanyakan apakah kerugian negara sebesar Rp31 miliar tersebut sudah valid sesuai dengan dakwaan JPU korupsi dana bansos Pemkab Bengkalis tahun 2012,?

Namun dengan lantang saksi ahli, Dedi Yudistira dari BPKP Perwakilan Riau tersebut menjawab, itu hanya sebagian saja Yang Mulia. Karena anggaran bansos Pemkab Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp200 miliar lebih yang diberikan kepada 4.022 kelompok yang saya audit bersama tim, hanya Rp83 miliar saja. Dari jumlah tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp31 miliar lebih saja, kata Dedi Yudistira.

Atas jawaban yang disampaikan saksi ahli itu, hakim ketua secara tegas mengatakan, untuk perkara korupsi tidak bisa setengah-setengah. Jika anggarannya Rp200 miliar lebih, maka yang diaudit mestinya sebesar Rp200 miliar lebih, bukan hanya Rp83 miliar saja.

Kemudian hakim mengatakan, kerugian negara sebesar Rp31 miliar lebih yang dihitung tersebut tidak valid, mestinya lebih besar dari itu jika diaudit seluruhnya.

“Kami bingung dengan perkara ini, dalam dakwaan disebutkan tahun anggaran dana bansos, ternyata tidak seluruh dana bansos tahun anggarannya itu yang diaudit. Ini namanya tebang pilih. Jadi jangan kambing hitamkan majelis hakim jika putusannya lain.

Masyarakat yang ingin tahu kondisi penanganan perkaranya silahkan ikuti persidangan dan jika ingin demo silahkan ke Polda dan Kejaksaan karena mereka yang setengah-setengah menangani perkara,” kata hakim ketua pada persidangan yang berlangsung secara terbuka.

Bukan itu saja, dalam persidangan pun terungkap, jika dalam berita acara pemeriksaan (BAP), nama Bobby Sugara yang santer disebut-sebut sangat berperan penting dalam kasus korupsi dana Bansos Bengkalis yang diduga fiktif itu, hilang. Padahal menurut saksi dari BPKP sebelumnya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bobi Sugara tersebut, ada dan diperiksa oleh penyidik Polda bernama Edi

"Saudara jaksa penuntut, bagaimana dengan saksi Bobby Sugara, kok ngak dihadirkan juga kepersidangan, dan kapan bisanya?," tanya ketua majelis hakim, Marsudin Nainggolan dalam sidang yang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari BPKP.

Lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Fitriadi SH dan Asrijal mengaku tak bisa menghadirkan saksi Bobby Sugara. Karena, sudah dicari dan ditelusuri, tak ada di Pemkab Bengkalis orang yang bernama Bobby Sugara tersebut.

"Kita sudah usahakan semaksimal mungkin mencari Bobby Sugara, Namun nama tersebut tak ada orangnya," jawab JPU Budi.

"Jika tak bisa hadirkan Bobby Sugara, saya minta jaksa untuk dapat hadirkan penyidiknya kesini," tegas Marsudin.

Baik Yang Mulia Hakim, kita akan upayakan menghadirkan penyidiknya pada sidang Selasa depan," janji Budi.

Sementara diluar ruang sidang, JPU mengatakan, untuk sidang Selasa 16 Agustus 2016 minggu pekan depan, JPU akan upayakan menghadirkan penyidik perkara ini yakni, Kompol Edi Munawar dari Ditkrimsus Polda Riau," ujar Budi.

Seperti diketahui, kasus korupsi dana Hibah dan Bansos Bengkalis tahun 2012 silam itu bermula, ketika keputusan Mendagri melalui Gubernur Riau, Nomor: Kpts.133/ II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah Bin Abu Zakir ketika itu, beserta anggota DPRD dan pejabat tinggi lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun berikutnya (tahun 2013-red), sejumlah elemen/organisasi/kelompok masyarakat Kabupaten Bengkalis yang merasa dibohongi, ditipu oleh Ketua/anggota DPRD Bengkalis dan pejabat terkait lainnya karena bantuan dan hibah dan Bansos tahun 2012 itu banyak rekayasa dan hanya dinikmati oleh para oknum pejabat, meminta dukungan resmi dari lembaga anti korupsi yakni, LSM KPK dan Media Berantas di Pekanbaru-Riau agar dugaan korupsi yang misterius tersebut diungkap secara terbuka, transparan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK termasuk Presiden RI.

Sehingga tepat pada hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2013 dan diteruskan tanggal 10 Juli 2014 dan 05 Pebruari 2015, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) secara resmi meminta Kapolri, Jaksa Agung, KPK untuk benar-benar menjalankan supermasi hukum di Riau terkait kasus korupsi dana hibah dan bansos yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara senilai Rp272.277.491.850 tersebut.

Namun dalam perjalanan proses penyelidikannya sejak tahun 2013 oleh Polda Riau, terkesan sengaja untuk diperlambat atau diulur-ulur tanpa ada kepastian hukum yang jelas, terang Anggota analisa data LSM KPK, Joni Hermanto, kepada Wartawan di Mapolda Riau, Jum,at (12/08/2016).

Dilain waktu sebelumnya, Kasubdit III Tipikor Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro SH MH saat dikonfirmasi media ini diruangan kerjanya terkait dugaan keterlibatan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 dalam in casus termasuk Ketua DPRD yang sekarang Heru Wahyudi sebelum ditetapkan sebagai tersangka mengatakan, “Kalau penyelidikan terhadap Ketua DPRD yang sekarang ini (Heru Wahyudi) kami lakukan, tentu penyelidikannya kembali ke awal lagi. Apalagi, personil kami di Tipikor Polda Riau ini sangat terbatas,” ujar AKBP Wahyu Kuncoro SH MH.

Pernyataan Kasubdit III Tipikor Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro SH MH kepada media ini, sempat dikecam keras oleh Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH.

“Pihak yang menangani kasus Heru Wahyudi dan kawan-kawan itu, agar segara melakukan penangkapan, karena jangan sampai ada kongkalikong dibalik ini semua, hukum harus ditegakkan di daerah ini,” ujarnya. saat dihubungi via selulernya, Senin (18/07/2016) yang lalu.

Lebih jauh dikatakan Afrizal, hukum di Riau sepertinya hanya mampu meresahkan rakyat dan tidak mampu memberikan rakyat rasa aman, dimana jika orang kecil yang melakukan pelanggaran itu segara ditindak, tetapi jika orang besar maka sepertinya dianggap sepele saja. kita mau proses pemerintahan yang ada di Riau tidak di kotori oleh orang–orang yang tidak bertanggung jawab.

”Dimata hukum siapapun sama, jangan hukum itu ibaratkan tajam kebawah malah justru tumpul keatas. Ini yang harus diperhatikan. justru dengan penyidikan yang begitu lama akan menjadi pertanyaan besar bagi penyidik yang menangani perkara ini. Mampu tidak…???,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak dan meminta kepada Jenderal Pol Tito Karnavian yang belum lama itu dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI oleh Presiden RI Ir. Jokowi agar segara menjalankan supermasi hukum yang benar di tanah air khususnya di Provinsi Riau. Melihat banyaknya indikasi-indikasi yang dilakukan pejabat Riau, seperti yang dilakukan Heru Wahyudi Cs, masalah pertanggung jawaban fiktif serta kegiatan-kegiatan rekayasa.

Berdasarkan bukti data yang diperoleh media ini, tercatat 27 anggota DPRD lagi beserta 17 pejabat penting lainnya yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis termasuk 2 pegawai honorer di bagian umum yang belum dilakukan pengusutan oleh Polda Riau.

Berikut ini rincian dana hibah/bansos yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Bengkalis yang disampaikan satu pintu melalui ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abillah ketika itu dengan dana hibah senilai Rp114. 553.000,000.

Rismayeni sebesar Rp2. 950.000.000,00 atau Rp2,9 miliar lebuh, H. Firzal Fudhoil, SH.MH. IRZAL FUDHOIL, SH.MH sebesar Rp1. 425.000.000,00 atau R1,4 miliar. Anom Suroto, SE, Rp1,6 miliar. Mesran senilai Rp3. 325.000.000,00 atau Rp3,3 miliar.  Jamadin Sinaga sebesar Rp1. 625.000,000,00 atau Rp1,6 miliar lebih.

Sementara, Amril Mukminin sekarang sudah menjabat sebagai Bupati Bengkalis, juga diduga ikut memperkayakan dirinya dalam kasus korupsi tersebut Rp1.475.000.000,00 atau Rp1,4 miliar. H. Revolaysa SH,MH sebesar Rp1,2miliar.

Almi Husni SoS sebesar Rp. 2. 330.000.000,00,- James Rozky P Rumazar sebesar Rp1 miliar. Dani Purba sebesar R1. 075.000,000,00,- Misliadi S.HI Rp2. 165.000.000,00 atau Rp2,1 miliar lebih, Iskandar Budiman SE, Rp1 miliar. M. Nasir Rp1. 550.00.000, 00, H. Thamrin Mali sebesar Rp1.725.000.000,00, Daud Gultom sebesar Rp 300.000, 000,00, Ali S.AG, Rp1. 638.000.000,00, H. Arwan Mahidin Rani, Rp1. 665.000,000, 00.

Jamal Abdillah Rp29.555.000,000,00 atau Rp29,5 miliar, Rosmawati Florentina, Rp1. 110.000.000,00,- Darmizal S.Ag M.Si sebesar Rp1. 590.000.000,00,Hj. Mira Roza sebesar Rp1. 225.000,000,00 atau Rp1,2 miliar lebih.

Hidayat Tagor Nasution sebesar Rp3. 330.000.000,00, H. Yidhi Feryantoro Rp1. 680. 000.000,00, H. Abdul Rahman Jantan, SH, Rp1. 645.00.000,00. M. Tarmizi sebesar Rp4. 155.000.000,00, Khuzaini Rp4. 155.000.000,00, Nanang Haryanto sebesar Rp2. 150.000.000,00, Dr. Fidel Fuadi sebesar Rp1. 125.000,000,00,-

Suhendri Asnan sebesar Rp4. 250.000.000,00,- atau Rp4,2 miliar lebih, Sofyan S.Pada, sebesar Rp1. 610.000.000,00 atau Rp1,6 miliar lebih, Hendri, Sag. MSi sebesar Rp2. 100.00.000,00, Ir. H. Salfian Daliandi sebesar Rp1. 200.000.000,00, Kurniato, S.IP sebesar Rp1,3 miliar. Abdul Halim, HSB, Sos.I sebesar Rp1. 500.000.000,00,- Syafro Maizal, SH.MH sebesar Rp. 1. 555.000.000,00.

Atas terjadinya dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 untuk dana hibah dan bansos yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh pihak-pihak yang tersebut di atas.

Namun oleh pihak Kepolisian, terkesan berupaya melindungi sebagian oknum pejabat wakil rakyat di DPRD Bengkalis pada periode 2009-2014 tersebut, karena diduga ada unsur kepentingan politik maupun kepentingan lain. (Ab)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas