Headlines News :
Home » , , » Polda Riau Dinilai Tidak Profesional, SP3 Kasus Tandatangan Dirut PT SCKG Dalam Dokumen Proyek Jembatan Sei Kelakap Siak Dipertanyakan

Polda Riau Dinilai Tidak Profesional, SP3 Kasus Tandatangan Dirut PT SCKG Dalam Dokumen Proyek Jembatan Sei Kelakap Siak Dipertanyakan

Written By Harian Berantas on Saturday, August 6, 2016 | 7:32:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Kepolisian Daerah (Polda) Riau dinilai tidak bekerja profesional dalam pemeriksaan kasus pemalsuan tanda tangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT. SCKG), Ir. Sulijar Situmeang dalam sejumlah dokumen pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) tahun 2014 di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Aktivis LSM KPK kepada Wartawan di Polda Riau saat memperlihatkan barang bukti pemalsuan dan korupsi yang telah beberapa kali diserahkan ke Polda Riau termasuk SP3 dari Polda Riau sendiri
Lembaga anti korupsi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) yang turut melaporkan dugaan tindak pidana “Pemalsuan” tanda tangan Dirut PT. SCKG yang disertai dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) tahun 2014 senilai Rp9.058.173.000 tersebut mengetahui pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau telah menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dalam kasus tersebut.

Bukti Tanda terima surat klarifikasi  ke-3 dari LSM KPK ke Polda Riau            Bukti SP3 Polda Riau
Kami telah mengetahui dan memperoleh bukti otentik jika polisi telah menghentikan penyidikan dalam perkara tersebut. Alasannya, karena seluruh keterangan saksi yang di BAP Polisi dari pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak yang merupakan terlibat dalam in casus menyatakan, seluruh dokumen pekerjaan proyek jembatan sungai kelakap tersebut ditanda tangani Dirut PT. SCKG, Ir. Sulijar Situmeang.

Sementara, berdasarkan bukti otentik dari hasil Labkrim Medan, sangat jelas dan nyata menyebutkan jika tandatangan dalam dokumen termasuk bukti dokumen pencairan dana proyek pekerjaan jembatan sungai kelakap senilai Rp9 miliar lebih tersebut Non Identik alias Palsu, ungkap B Anas, Sekretaris Umum LSM KPK kepada Wartawan di Polda Riau, (27/075) lalu. 

Anehnya kesal B Naso, Polisi bilang tidak ada bukti siapa yang melakukan pemalsukan itu semuanya. Mana mungkin ada itu perampok atau maling yang belang mereka ketahuan mau mengakui perbuatan mereka. Tentu mereka membela diri dan memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu? Apalagi, Kanit 2 Subdit II Ditreskrimum Polda Riau, Kompol Syoyan, SH,MH saat dikonfirmasi lewat via seluler beberapa waktu lalu membenarkan jika bukti pemalsuan tanda tangan Dirut PT. SCKG itu telah ditemukan, dan diperkuat lagi dengan hasil Labkrim yang menyebutkan kalau tanda tangan dalam dokumen tersebut Non Identik alias Palsu. Sama siapa lagi Negara ini percaya kalau kerja Polisi yang digaji oleh uang rakyat itu sudah seperti ini. 
Bukti SP2HP pertama tertanggal 22 Juli 2016
Menurut Sekum LSM KPK, B Naso, hal yang janggal dan patut dipertanyakan bila alasan para pelaku yang pandai bersilat lidah itu hingga dengan mudahnya mereka memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu kepada penyidik kepolisian, karena kejahatan pemalsuan termsuk penipuan dan korupsi merupakan kejahatan murni bukan aduan,” tegas Naso lagi.

Terkait SP3 kasus tersebut, harianberantas.co.id mencoba mendapatkan konfirmasi langsung dari Kapolda Riau. Sayangnya, Kepala Kepolisian Daerah Riau, Brigjen Pol Drs Supriyanto selaku pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau itu, tidak memberikan keterangan. Pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke telepon selulernya tidak mendapatkan balasan. 

Sementara informasi yang didapat dari Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo sebelumnya membenarkan adanya pengaduan pemalsuan tandatangan. Bahkan Guntur membeberkan, bahwa Polda belum bisa menetapkan Khairul Istiqmal Cs sebagai tersangka pemalsuan tanda tangan Dirut PT. SCKG.

"Kita masih menunggu hasil penyelidikan dari tim forensik mengenai pemalsuan tandatangan pemilik PT. SCKG yang merasa dirinya tidak menanda tangani proyek Jembatan Kalakap di Kabupaten Siak," ucap Guntur kepada Wartawan, Kamis (24/3/2016) lalu.

Diakui Guntur, sekitar 10 saksi dari PU atau BMP Siak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Khairul Istiqmal tak luput dalam penyelidikan penyidik Polda Riau.

"Sementara ini kita masih menunggu hasil dari tim forensik, guna menetapkan hasil dari pemalsuan tanda tangan terduga Khairul Istiqmal proyek Jembatan Kalakap di Kabupaten Siak," tutup Guntur.

Aktivis telah cukup membantu pihak Kepolisian dalam menyampaikan informasi tindak pidana pemalsuan dan korupsi. Aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi dibawah kepemimpinan Toro ZL dan B Naso yang turut membantu korban pemalsuan tanda tangan (PT. SCKG-red), sepertinya harus menempuh jalur yang sangat susah guna mendapatkan keadilan. Hak korban pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh oknum pengusaha kontraktor, Khairul Istiqmal, yang diduga bekerjasama dengan beberapa pejabat penting di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, justeru pihak Kepolisian dinilai tidak bekerja secara professional dalam melakukan penyelidikan in casus, karena ada dugaan kepentingan yang terselip.

Bukti STPL Pertama di Polda Riau, 9 September 2015    Bukti STPL Kedua di Polda Riau, 27 Juli 2016
Namun perjuangan aktivis LSM KPK dalam mengungkap in casus, tidak akan pernah berhenti guna mendapatkan kebenaran dan keadilan hukum yang berlaku di NKRI. “Kami akan terus melakukan upaya hukum agar kasus tersebut segera terungkap secara terang benderang dan semua orang yang melakukan tindak pidana dalam hal pemalsuan dan tindak pidana korupsi tersebut harus diproses di pengadilan,” tandas Jaya, Korlap DPP LSM KPK.

Jaya menegaskan, Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT. SCKG-red), tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada siapapun dalam pengerjaan proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) senilai Rp9 miliar lebih yang dimenangkan perusahaan miliknya itu pada tahun 2014 silam. 

Bahkan kami dari lembaga LSM KPK sendiri ada membuktikan ketika Dirut PT. SCKG kami dampingi untuk meminta dokumen yang tanda tangan-nya dalam pembuatan penerbitan tabungan, rekening PT. SCKG di Bank Mandiri Sudirman Atas Pekanbaru. Semuanya telah terungkap dan diakui pimpinan petugas Bank Mandiri Sudirman Atas Pekanbaru, Yely.

Bahkan petugas Bank Mandiri Sudirman Atas Pekanbaru mengungkapkan kalau Dirut  PT. SCKG, Ir. Sulijar Situmeang tidak pernah dilihat untuk membuka rekening atas nama PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT. SCKG-red). Namun yang diketahui oleh Bank Mandiri, hanya oknum yang tidak bertanggungjawab (Terlapor) yakni Khairul Istiqmal, Cs, terang Jaya.

Atas dasar itu, aktivis LSM KPK yakin hak daripada Ir. Sulijar Situmeang telah ditindas oleh kelompok mafia yang terindikasi bekerja sama dengan oknum pejabat penting di Pemda Siak. Hal tersebut juga didukung dengan bukti bundelan yang telah diterima oleh pihak Polda Riau termasuk Kapolri beberapa waktu yang lalu, tutupnya.

Skala Prioritas Terlibat:

  1. Bupati Siak, Drs H. Syamsuar Msi
  2. Kadis BMP Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon Meng
  3. Kabid BMP Siak, Ardi Arfandi ST.MT
  4. PPTK/PPK proyek dan pelaksana lapangan
  5. Pimpinan/Petugas Bank Mandiri Sudirman Atas Pekanbaru, dkk.
Masyarakat Kabupaten Siak, yakin kasus korupsi dan pemalsuan dalam kontrak pekerjaan pembangunan jembatan Sei Kelakap  di Siak tersebut tetap berujung dimeja hijau.

Atas kasus dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan dugaan Tipikor yang sedang didalami lembaga hukum Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Kepala dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, bersama Ardi Irfandi, ST.,MT selaku Kabidnya, termasuk Bupati, Drs. H. Syamsuar Msi, telah dikonfirmasi awak media lewat konfirmasi tertulis (resmi) beberapa bulan lalu, namun sampai berita ini naik, bahan konfirmasi media dan LSM, seakan diabaikan untuk tidak memberikan keterangan yang jelas.

Dan sebelumnya yakni, Kamis (09/05/2016) saat jumpa Pers diruangan rapat Inspektorat Siak membenarkan bila proyek pembangunan jembatan kelakap (tahap I) tahun 2014 sudah menjadi temuan BPKP Perwakilan Riau.

Proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh. Karena dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPKP, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar, kata Ardi terbata-bata.

Dikatakannya, jembatan kelakap itu dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan di lapangan, ujar  Ardi. (Sup).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas