Headlines News :
Home » , , » Peran Kepala Bappeda dan Plt Sekda Bengkalis Dalam Kasus Korupsi Bansos senilai Rp272 Miliar Bocor

Peran Kepala Bappeda dan Plt Sekda Bengkalis Dalam Kasus Korupsi Bansos senilai Rp272 Miliar Bocor

Written By Harian Berantas on Friday, August 19, 2016 | 11:37:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Bareskrim Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau belum menuntaskan dugaan keterlibatan pihak-pihak pejabat tinggi tertentu dalam lingkaran dugaan korupsi dana hibah dan bansos di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan potesnsi kerugian sebesar Rp272 miliar.


Plt Sekda, Drs H. Arianto  (mtn Ass Ekonomi dan Pemb)          Kepala Bappeda Bengkalis Jondi Indra ustian

Setelah Ketua DPRD Bengkalis, H. Heru Wahyudi dijadikan tersangka baru dan sebelumnya mantan Bupati Herliyan Saleh dan kawan-kawan telah ditahan dan dipenjara akibat tersandung korupsi dana hibah dan bansos senilai Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar itu, kini Polisi di kesatuan Polda Riau dan Bareskrim Polri itu membidik sejumlah tersangka lain di Bengkalis. Baik itu keterlibatan pejabat legislatif maupun eksekutif di Pemdakab Bengkalis.

Demikian ungkapan koord pencari Fakta dan data LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) Didit SH, Jum,at (19/08/2016) saat pihaknya keluar dari ruangan Sekretaris Pengadilan Pekanbaru, usai menerima salinan “Surat Dakwaan” dengan terdakwa Ir. Herliyan Saleh,MSc dan Azrafiani Aziz Rauf alias Haji Oton dengan register perkara Nomor:Reg.Perk:PDS-04/BKs/03/2016.

"Pasalnya, dari fakta dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) maupun fakta persidangan, sejumlah tersangka dan saksi, memang menyebutkan peran sejumlah nama lain. Kasus ini merupakan persekongkolan antara ketua/anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, pejabat eksekutif dan para oknum calo porposal (diduga fiktif) itu.

Jadi, tidak hanya sebatas Jamal Abdillah (mantan Ketua DPRD Bengkalis), Hidayat Tagor (mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, Bupati Bengkalis periode 2010-2015, Herliyan Saleh, Azrafiani Aziz Rauf (Kabag Keuangan) sekaligus Heru Wahyudi yang kini menjabat Ketua DPRD Bengkalis yang statusnya sudah tersangka sejak tanggal 02 Mei 2016 lalu saja. Polda Riau, Bareskrim Polri maupun BPKP harus membuka lebar korupsi dana hibah dan bansos Bengkalis tahun 2012 silam itu," pungkas Didit.

Menurut Didit, pada dasarnya Polisi dan BPKP telah memiliki bukti cukup untuk menjerat para tersangka baru lainnya. Bahkan, katanya pula, soal peran tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dan ketua/anggoata DPRD Bengkalis lainnya dalam perkara korupsi Bansos itu sangat jelas.

Ditegaskannya, mustahil kalau para TAPD tidak terilibat dalam dugaan 'kongkalikong' dana hibah dan bansos yang 'berjamaah' itu, termasuk Drs. H. Suayatno atau Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemdakab Bengkalis yang sekarang. Sebaiknya, TAPD-lah yang seharusnya perlu diusut dari awal, serta peran para wakil rakyat lainnya tersebut, terangnya.

Berikut dugaan keterlibatan TAPD sesuai “SK” No:299/KPTS/IX/2011, 7 September 2011
No Nama Jabatan/Instansi Kedudukan
1 Ir. Herliyan Saleh M.Si Bupati Pembina
2 Drs. H. Suayatno Wabup Pengarah
3 Drs. H. Asmaran Hasan (Alm), Sekda  Ketua
4 Ir. Jondi Indra Bustian, MCRP KA. Bappeda  Wakil Ketua  1
5 Tuah Saily Ass. Adm Umum Setda Wakil Ketua 2
6 Drs. H. Arianto (skrg Plt Sekda) Ass. Ekonomi dan Pembangunan Wakil Ketua 3
7 Drs. Burhanuddin (Telah Masuk Sel) Ass. Tata Raja Wakil ketua 4
8 Muklis (Telah Masuk Sel) Inspektur Kab Bengkalis Wakil Ketua 5
9 M. Syukri, SH (Kds Kesehatan Bks) Kadispenda Wakil Ketua 6
10 Azrafiany, Azis Raof, SH (telah masuk sel) Kabag Keuangan Setda Sekretaris
11 Zulfadli Sekretaris Bappeda Wakil Sekretaris
12 Drs. Erwin Ahyar, SE Kabag Penyusunan Program Wakil Sekretaris
13 Aulia Kabag Perlengkapan anggota
14 Jonaedi, SH Kabag Hukum anggota
15 Nur Cahaya Sekretaris Dispenda anggota
16 Syafrizan Kabid Fisik Bappeda anggota
17 Tarmizi Kabid Perekonomian Bappeda Anggota
18 Yunizar Kabid Sosbud Bappeda anggota
19 Erry Ibrahim Kabid Pem & Aparatur Bappeda anggota
20 H.M  Zum Kabid Pendataan & Penetapan Dispenda anggota
21 Nopenzar, SH Kabid Penagihan Dispenda anggota
22 Drs. Efendi Ramli Kabid Retribusi & Pendapatan Dispenda Anggota
23 Ahyan, SE Kabid Pendapatan Pajak & Non Pajak anggota
24 Haryati Kasubag Pembukuan dan Verivikasi anggota
25 Sulaiman, S.Kom Kasubag Perbendaharaan Bag Keuangan Anggota
26 Agus, SH Kasubag Peraturan Per UU-ngan Anggota
27 Arlis Suharman Kasubbag Data & Pelaporan Bappeda Anggota
28 Junaidi Kasubbid Pertanian Bappeda Anggota
29 Serta 9 orang anggota lain dan ditambah 12 staf Bappeda, dan 12 orang staf bagian keuangan Setda Bengkalis yang akan diungkap media ini edisi mendatang

Sumber: LSM KPK dari Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru
Sementara, terduga dari puluhan wakil rakyat di DPRD Bengkalis periode 2009-2014 yakni, Jamal Abdillah (mantan Ketua DPRD Bengkalis), Hidayat Tagor (mantan Wakil Ketua DPRD Bengkalis), Purboyo, Rismayeni, Muhammad Tarmizi, H. Firzal Fudhoil, SH.MH sebesar Rp1. 425.000.000, 00 atau R1,4 miliar. Anom Suroto, SE, Rp1,6 miliar.

Mesran senilai Rp3. 325.000.000, 00 atau Rp3,3 miliar.  Jamadin Sinaga sebesar Rp1. 625.000, 000,00 atau Rp1,6 miliar lebih, Amril Mukminin sekarang menjabat sebagai Bupati sebesar Rp1. 475.000.000,00 atau Rp1,4 miliar. H. Revolaysa SH,MH sebesar Rp1,2miliar.

Almi Husni SoS sebesar Rp2. 330.000.000,00, Dani Purba sebesar R1. 075.000,000,00, Misliadi S.HI Rp2. 165.000.000,00, Iskandar Budiman SE, Rp1 miliar. M Nasir Rp1. 550.00. 000,00, H. Thamrin Mali sebesar Rp1.725.000.000,00, Daud Gultom Rp 300.000,000,00, Ali S.AG, Rp1. 638.000.000,00, H. Arwan Mahidin Rani, Rp1. 665.000,000,00.

Rosmawati Florentina Rp1. 110.000.000,00, Darmizal S.Ag M.Si sebesar Rp1. 590.000.000,00, Hj. Mira Roza sebesar Rp1. 225.000,000,00 atau Rp1,2 miliar lebih. H. Yidhi Feryantoro Rp1. 680.000.000,00, H. Abdul Rahman Jantan, SH, Rp1. 645.000.000,00.

Khuzaini Rp4. 155.000.000,00, Nanang Haryanto sebesar Rp2. 150.000.000,00, Dr. Fidel Fuadi sebesar Rp1. 125.000,000,00, Suhendri Asnan sebesar Rp4. 250.000.000,00,- atau Rp4,2 miliar lebih, Sofyan S.Pada, sebesar Rp1. 610.000.000,00 atau Rp1,6 miliar lebih, Hendri, Sag. MSi sebesar Rp2. 100.00.000,00.

Ir. H. Salfian Daliandi sebesar Rp1. 200.000.000,00, Kurniato, S.IP sebesar Rp1,3 miliar. Abdul Halim, HSB, Sos.I sebesar Rp1. 500.000.000,00, Syafro Maizal, SH.MH sebesar Rp1. 555.000. 000,00 dan H. Heru Wahyudi yang sudah mendapat hadiah status sebagai tersangka sebesar Rp13. 390.000,000,00,-

Seperti diketahui pekan lalu (Selasa 16/8/2016), Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru menggelar sidang keterangan saksi pada perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan terdakwa Herliyan Saleh dan Azrafiani alias Haji Oton.

Agenda sidang untuk mendengar keterangan saksi dari penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, Ketua Majelis Hakim, Marsudin Nainggolan SH tak tanggung-tanggung meminta kepada tujuh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sebagai saksi untuk menghadirkan saksi Bobby Sugara.

"Nama saksi Bobby Sugara ini sudah ketiga kalinya disebut-sebut dalam sidang, tolong bapak-bapak penyidik membantu jaksa penuntut mencari saksi Bobby Sugara," kata Marsudin, dalam persidangan, Selasa (16/8/2016).

Menurutnya, sudah tiga kali agenda persidangan, Bobby Sugara disebut sebut orang berperan penting dalam pencairan Bansos tak kunjung dapat dihadirkan dan terkesan saksi Bobby Sugara fiktif.

"Saudara saksi, nama Bobby Sugara yang sering disebut saksi lain dalam persidangan kenapa tak tercantum di BAP, tolong saudara penyidik bantu jaksa mencari Bobby Sugara," ucapnya kepada penyidik Polda Riau.

Mendapat permintaan untuk menghadirkan saksi Bobby Sugara itu, saksi dari Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau Edi Munawar, langsung menjawab akan mencarikan saksi bernama Bobby Sugara tersebut.

Kemudian Marsudin, meminta kepada penyidik untuk menjelaskan latar belakang Bobby Sugara orang yang berperan penting mencairkan dana bansos Pemkab Bengkalis itu seorang PNS atau warga sipil.

"Saya bertanya kepada bapak penyidik, Bobby Sugara ini siapa?, PNS atau bukan," sambung Marsudin. "Warga sipil Yang Mulia," jawab Edi kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru dalam sidang.

Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Fitriadi SH dan Asrijal SH, menghadirkan 9 saksi, dua saksi lainnya merupakan PNS di Sekertariat DPRD Bengkalis.

Herliyan Saleh dan Azrafiani Aziz Rauf, diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, atas perkara dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Menurut dakwaan JPU, Herliyan Saleh secara bersama sama dengan Asmaran Hasan (alm), selaku Sekdakab Bengkalis. Kemudian Azrafiani Aziz Rauf alias Haji Oton, serta mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Jamal Abdillah (telah divonis) dan empat mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014, Purboyo, Hidayat Tagor, Rismayeni dan Muhammad Tarmiz (juga telah divonis). Telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Dimana terdakwa Herliyan Saleh, selaku Bupati Bengkalis priode 2010-2015. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, membentuk tim menganggarkan dana bantuan hibah atau bansos sebesar Rp272 miliar, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Dalam perjalanannya, dana bantuan sebesar Rp272 miliar tersebut, disalahgunakan alias fiktif. Sehingga terjadinya kerugian negara.

Perbuatan Herliyan Saleh, yang telah merugikan keuangan negara itu Dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 Undang Undang (UU) Tipikor, nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 KUHP ayat 1.

Plt Sekda Bengkalis, Drs H. Arianto yang disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi bansos berjamaah itu saat dihubungi awak media ini lewat via hendphon pribadinya, tak dijawab. Sementara, Kepala Bappeda Bengkalis Jondi Indra Bustian, maupun nama yang tersebut diatas masih belum diminta keterangan, tahap konfirmasi berikutnya.

Sementara Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto melalui Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Arya Tedjo kepada media menjelaskan, “Sekarang biarkan saja penyidik bekerja dengan baik untuk mengungkap dan membuktikan keterlibatan yang lain itu. Jika nantinya berkasnya lengkap (P21), maka akan saya ungkapkan sejelas-jelasnya, ujarnya. (Eta/Sup)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas