Headlines News :
Home » , » Pasca Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan di Kecamatan Sungai Apit Diungkap, Pernyataan Kadis PPKAD Siak Dibantah Arwin AS

Pasca Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan di Kecamatan Sungai Apit Diungkap, Pernyataan Kadis PPKAD Siak Dibantah Arwin AS

Written By Harian Berantas on Tuesday, August 30, 2016 | 10:07:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKNBARU- Setelah dugaan manipulasi puluhan nama masyarakat dalam sejumlah dokumen rincian dana dan luas lahan serta jumlah hektare termasuk PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) dalam kasus pembebasan tanah/lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak yang terindikasi Rp28.111.307,300 atau sebesar Rp.28,1 miliar diungkap aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) bersama awak media ini, mantan Bupati Siak H. Arwin AS,SH membantah pernyataan sang mantan Kabag Tata Pemerintahan, Drs. H. Said Ariffadillah yang kini menjabat tugas sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Setda Kabupaten Siak.
Arwin AS saat disidangkan di PN Tipikor  (11/8/2011) terkait korupsi penerbitkan izin hutan Rp 301 miliar
 Mantan Bupati Siak, H. Arwin AS,SH membantah pernyataan Kadis PPKAD, Drs. H. Said Ariffadillah yang berupaya untuk menyeret dirinya masuk dalam pusaran kasus korupsi pembebasan lahan/tanah untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton  tahun anggaran 2003-2004.

Mantan Bupati, H. Arwin AS SH kepada harianberantas.co.id, mengaku jika ada permainan manipulasi dan korupsi diluar tanggungjawabnya saat menjabat Bupati selama dua (2) periode di Kabupaten Siak. Justru ia mengaku mengetahui setelah mencuatnya kasus tersebut dan diberitakan www.harianberantas.co.id.

“Pembebasan utk kwsan industri dan pelabuhan buton memang kebijakan pemda, tp jk ada permainan diluar tgjwb bupati,” sebut Arwin lewat via SmS, Selasa (28/08/2016) malam.

Dok: Dugaan Manipulasi/Korupsi ganti rugi tanah kawasan industri Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit
Diberitakan harianberantas.co.id, Minggu 28 Agustus 2016 lalu, Kepala DPPKAD Siak Drs. H. Said Ariffadillah merupakan Kabag Tata Pemerintahan saat kasus dugaan korupsi yang masih misterius terhadap pengelolaan anggaran ganti rugi lahan di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit tahun 2003-2004 sebesar Rp28,1 miliar tersebut mengaku jika dirinya hanya menjalankan perintah pimpinannya yang dinakhodai Arwin, Syamsuar dan Sekda Adli Malik.

“Kalau memang saya salah, dilapor saja ke Jaksa. Biar Jaksa memanggil dan memeriksa saya. Sebab, masalah pembebasan lahan kawasan industri Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan itu dulu, Saya di suruh oleh pak Bupati, Arwin bersama wakilnya pak Syamsuar untuk membayar ganti rugi lahan, kata Said Ariffadillah.

Lanjut Said, masalah dugaan korupsi ganti rugi tanah kawasan industry Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa maupun tanah/lahan di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, tidak pernah masalahnya ada di media untuk di beritakan Wartawan yang ada di Kabupaten Siak.

"Selama ini, tak ada satu pun Wartawan di Siak ini yang menulis di media kalau ganti rugi tanah/lahan itu bermasalah. Karena kawan-kawan Wartawan di Kabupaten Siak ini, semuanya kita rangkum untuk kita jadikan mereka sebagai kawan. Tentu kalau saya dipanggil atas kasus ini, saya akan memenuhi para penegak hukum itu. Biar saja nanti hukum yang membuktikan," sebutnya.

Dikatakannya Said lagi, mantan Kepala Desa disana sampai sekarang ini masih kawan. Apalagi camat di Sungai Apit itu, sampai saat ini sangat bagus komunikasi kami. Kalau memang masalah ganti rugi tanah/lahan itu diproses oleh para penegak hukum, saya ikuti prosesnya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, ucapnya Said Ariffadillah menantang.

Saat ditanya, dasar hukum Pemda Siak membayar ganti rugi tanah/lahan milik Negara seluas 4.003,62 hektar (Ha) kepada PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) Rp9.616.903.000 atau sebesar Rp9,6 miliar. Sementara perusahaan PT. TUM tidak benar adanya memiliki lahan/tanah, namun yang dimilik oleh PT. TUM hanya berupa sertifikat Izin HPL HGU. Itupun izin HPL HGUnya telah berakhir pada tanggal 19 September 1998 dan termasuk kawasan pinggir sungai milik Negara ikut serta diganti rugikan?.

Dengan terbata-batanya Said Ariffadillah mengatakan, Saya ketika itu hanya menuruti perintah dari pimpinan saya pak Arwin, Syamsuar dan Sekda Adli Malik. Makanya saya bilang, tak satu pun Wartawan di Siak ini yang menganggap ganti rugi tanah masyarakat yang dulu itu bermasalah.

Kemudian saat tika ditanya adanya dugaan manipulsi/rekayasa Pemda Siak mencatut sebanyak 68 orang nama warga masyarakat ada menerima ganti rugi tanah/lahan mulai dari nilai harga Rp600/meter hingga Rp1500/meter, “Saya dalam masalah itu dulunya, hanya tergantung sama kepala desanya (Kades) saja, kata Said Ariffadillah berkelit.

Dikatakannya lagi, memang yang membayar ganti rugi tanah itu, saya. Tetapi jangan salah, bukan hanya saya sendiri saja yang tahu menggantirugikannya, juga banyak pejabat lainnya di Pemda Siak. Tentu bukan hanya saya aja yang dilibatkan," cetus Said Aiffadillah.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi berjamaah terhadap pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Pemda Siak senilai Rp28.111.307,300 atau Rp28,1 miliar di Kecamatan Sei Apit mencuat, ketika adanya beberapa diantara dari warga masyarakat Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan, mengetahui adanya rekayasa tanda tangan maupun nama mereka (masyarakat-red) dicatut dalam sejumlah dokumen rincian dana dan luas lahan serta jumlah hektare yang dibebaskan oleh Pemdakab Siak untuk kawasan industry buton (KIB) pada tahun 2003-2004.

Sehingga puluhan dari sebagian warga masyarakat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, mendatangi kantor LSM KPK tingkat DPP di Pekanbaru-Riau, meminta dukungan dan memberikan surat pernyataan mereka diatas Materai 6000 agar kasus dugaan tindak pidana korupsi dan penipuan oleh Pemda Siak dalam dugaan tindak pidana manipulasi dan korupsi anggaran biaya ganti rugi lahan masyarakat maupun hutan Negara di Kecamatan Sei Apit tersebut untuk ditindaklanjuti kebeberapa lembaga hukum seperti kepada lembaga Presiden RI, KPK RI, Kejaksaan, Polri dan instansi terkait lainnya.

Masyarakat Kabupaten Siak, yakin dugaan penipuan, manipulasi maupun korupsi yang terjadi dalam program ganti rugi tanah/lahan di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit tersebut, akan berujung dan bergulir di meja hijau. (Alw/Tusimin)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas