Headlines News :
Home » , » LSM KPK Dukung Kasus Gratifikasi dan Korupsi Proyek Multi Years di Pulau Rupat Bengkalis Rp495 Miliar Diusut

LSM KPK Dukung Kasus Gratifikasi dan Korupsi Proyek Multi Years di Pulau Rupat Bengkalis Rp495 Miliar Diusut

Written By Harian Berantas on Sunday, August 28, 2016 | 3:18:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sekretaris Umum (Sekum) LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) menyatakan dukungan penuh atas pengungkapan kasus dugaan gratifikasi (Suap) dan korupsi proyek infrastruktur tahun jamak (Multi Years) Rp495.000.000,000 atau sebesar Rp495 miliar di Batu Panjang Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bukti dugaan gratifikasi satu unit mobil Pajero, B 1002 JTH & Sekum LSM KPK usai keluar di kantor KPK RI di Jakarta belum lama ini
Sekum LSM KPK, B Naso mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adanya informasi soal penanganan kasus dugaan gratifikasi yang dialamatkan kepada PPTK, Hurri Agustianri, SST,MT berupa satu unit mobil merk Pajero warna hitam dengan Nopol: B 1002 JTH serta dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan secara tahun jamak atau multi years.

“Informasi pengusutan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum kami terima. Namun  lebih satu bulan yang lalu, Saya ada dihubungi penyidik KPK RI dari Jakarta, tetapi itu sekedar konsultasi soal dugaan korupsi dan gratifikasi terhadap proyek peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Jika memang KPK sedang mengusut dugaan korupsi proyek Multi Years di Kabupaten Bengkalis, yah kita dukung”, ujarnya kepada harianberantas.co.id

Diketahui media ini, pada tahun 2015 Pemkab Bengkalis telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp2. 179.005.063.754,00 dengan realisasi sebesar Rp1.815.703.950.258,00 atau 83,33 persen (%) dari anggaran.

Realisasi anggaran tersebut, digunakan oleh Pemkab Bengkalis melalui dinas PU untuk pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang –Pangkalan Nyirih (Multi-years). Dan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Mawatindo Road Constuction berdasarkan surat perjanjian Nomor: 600/PU-BM/ SP-MY/ X/ 2013/ 005 tanggal 28 Oktober 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 495. 319. 678. 000,00.

Lalu pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih (Multi-years) tersebut dimulai pada tanggal 28 Oktober 2013 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2015 atau selama 780 hari.

Dan jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan nilai jaminan sebesar Rp24.765.983.900,00 yang berakhir pada Tanggal 5 April 2016.

Kemudian, pada tanggal 11 Desember 2015, dilakukan addendum perpanjangan waktu atas kontrak tersebut dengan Nomor 600/PU-BM/SP-MY/ADD-IV/XII/2015/005-A. tujuan addendum tersebut untuk menambah waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 792 hari (113 minggu) sampai dengan tanggal 28 Desember 2015. 

Berdasarkan kurva kemajuan pekerjaan diketahui bahwa sampai pada minggu ke-35 (29 Juli 2014) diketahui bahwa deviasi pekerjaan tersebut sebesar -5,053% dan sampai pada minggu ke-83 (31 Mei 2015) deviasi pekerjaan tersebut mencapai -39,92%.

Berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Nomor 600/PU/XII/2015/671 Tanggal 29 Desember 2015 dan Berita Acara Wanprestasi Nomor 600/PU/XII/2015/ 674 Tanggal 29 Desember 2015 diketahui bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dengan bobot terakhir sebesar 71,138% sesuai hasil pemeriksaan Konsultan Pengawas yang dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2015. 

Selain penilaian oleh konsultan pengawas, Pemkab Bengkalis juga menunjuk tim pemeriksa pekerjaan independen dari Universitas Islam Riau untuk melakukan pemeriksaan fisik atas progress pekerjaan tersebut. 

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Universitas Islam Riau menunjukkan bahwa volume kemajuan pekerjaan secara total sama dengan hasil penilaian konsultan pengawas. 

Dengan demikian, terdapat jaminan pelaksanaan yang harus dicairkan sebesar Rp24. 765.983.900,00. Pengguna Anggaran atau PA telah mengajukan klaim terhadap jaminan pelaksanaan berdasarkan surat Nomor 600/PU/XII/2015/672 Tanggal 29 Desember 2015 kepada Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya.

Sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya melalui surat Nomor 054/140/II/2016/Ops.Krd.CU pada tanggal 9 Pebruari 2016 dan Nomor 054/374.1/ III/2016/Ops.Krd.CU tanggal 21 Maret 2016 menyatakan, bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama Surabaya akan membayar klaim jaminan pelaksanaan tersebut setelah proses penyelesaian perkara/sengketa di Bareskrim dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 

Atas kejadian tersebut, terindikasi adanya berbagai pelanggaran ketentuan perundang-undangan antara lain, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 93 ayat (2) huruf a, yang menyatakan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan pihak penyedia barang/jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan.

Kemudian, klausul pada masing-masing Sertifikat Jaminan Pelaksanaan angka 5, menyatakan bahwa Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari Penerima Jaminan berdasarkan Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat terjamin cidera janji.

Kondisi yang diduga bernuasa KKN dalam pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang –Pangkalan Nyirih (Multi-years) di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tersebut, mengakibatkan pendapatan daerah dari klaim jaminan yang belum dicairkan oleh Pemberi Jaminan belum diterima sebesar Rp24.765.983.900,00.

Kejadian tersebut terjadi, karena Pengguna Anggaran atau PA/KPA dan PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum tidak memutuskan kontrak pada saat terjadi keterlambatan kemajuan pekerjaan telah melampaui batas toleransi yang ditentukan, karena adanya dugaan unsur kesengajaan.

Bukan itu saja, PA/KPA dan PPTK proyek, kurang intensif dalam menagih klaim jaminan, sehingga Pemdakab Bengkalis bersama pemberi jaminan tidak menaati ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Mantan Kadis PU Bengkalis, Ir. Muhammad Nasir, Msi, yang kini sedang mengejar jabatan jadi Sekda Pemko Dumai Provinsi Riau, belum bisa dimintai tanggapannya. Saat dihubungi lewat telepon pribadinya tak diangkat.

Demikian Hurri Agustianri, SST,MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang disebut-sebut menerima gratifikasi (suap) uang proyek Muti Years ditambah satu unit mobil mewah saat hendphon pribadinya dihubungi harianberantas.co.id, tak aktif. (Nanang)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas