Headlines News :
Home » , , , , » KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Walikota Pekanbaru

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Walikota Pekanbaru

Written By Harian Berantas on Monday, August 8, 2016 | 12:45:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Tiga puluh empat macam kasus dugaan Korupsi di lingkup Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang terindikasi melibatkan para oknum pejabat penting di Pemko Pekanbaru termasuk Walikota, Dr. H Firdaus ST.MT, tak terjamahkan hukum oleh aparat berwenang yang ada di Riau.

Sekum LSM KPK                                                     Surat Tanggapan Laporan dari KPK

Hal ini terbukti, ketika aktivis dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), bertindak dan melangkah untuk melaporkan kasus dugaan korupsi berjamaah tersebut ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tiga bulan yang lalu, dengan laporan resmi Nomor: 025/DPP-LSM-KPK/PKU/V/2016 Tanggal 25 Mei 2016.

Demikian ditegaskan Sekum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), B Naso menjawab pertanyaan Wartawan saat tiba di Pekanbaru dari Jakarta, (07/08/2016). Dibenarkannya, tiga hari yang lalu, kami telah mendatangi KPK RI, guna melengkapi bukti data laporan yang kami sampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya.

Hal itu kami lakukan, berdasarkan analisa terhadap surat tanggapan laporan yang kami terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor: R-2088/40-43/07/2016, tanggal 19 Juli 2016 yang ditandatangani atas nama Pimpinan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yakni Sdr, Ranu Mihardja. Bahwa surat tersebut menerangkan sehubungan dengan Pengaduan LSM KPK, Nomor: 025/DPP-LSM-KPK/PKU/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016 yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 25 Mei 2016, disampaikan bahwa Pengaduan tersebut sebagai bahan Koordinasi dan Supervisi atas Penanganan kasus yang dimaksud.

Menurut Sekum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), pihaknya mendesak KPK RI, untuk segera mengusut tuntas dugaan KORUPSI di Pemko Pekanbaru yang terindikasi melibatkan beberapa pejabat penting Pemko tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) melaporkan Wali Kota Pekanbaru-Riau, Dr. H Firdaus ST.MT, Cs, ke lembaga hukum Kejakasaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri hingga Presiden, dan DPR. Karena dituduh telah melakukan korupsi berjamaah terhadap pengelolaan dana APBD/APBD-P tahun 2013 dan 2014 puluhan miliar rupiah.

Lembaga LSM KPK mencatat ada tiga puluh empat kasus pelanggaran terhadap realisasi dana APBD 2013 dan 2014. Ketiga puluh empat kasus itu merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam management LHP No. 15.A/LHP/XVIII.PEK/ 06/2014, Nomor: 15.B/LHP/XVIII.PEK/06/2016/2014, Nomor: 15.C/LHP/XVIII.PEK/06/2016 masing-masing tanggal 19 Juni 2016 dan  letter Nomor: 16.A/LHP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Dari keterangan tersebut diatas, tercatat tiga puluh empat poin penyimpangan yang dinyatakan terbukti melanggar Kepmendageri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No 79 Tahun 1999, PP 109 Tahun 2000 termasuk Keppres No. 39 Tahun 2001.

Ketiga puluh empat yang tercatat, jumlah kerugian negara yang disebabkan dari penyimpangan penggunaan dana anggaran diperkirakan hampir Rp95,3 miliar. Kerugian negara yang diungkap aktivis korupsi tersebut, ditemukan pengeluaran di dalam pos belanja daerah tahun 2013 dan 2014 sekitar Rp48,2 miliar yang belum dipertanggungjawabkan. Kemudian selebihnya realisasi dana belanja pada SKPD Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Selain itu, penganggaran dan realisasi belanja barang jasa pada realasisasi anggaran belum sesuai ketentuan sebesar Rp23.502.617.500,00. Dan ada juga pelanggaran berupa pemberian dana Hibah dan Bansos kepada kelompok/organisasi/lembaga yang sama (diduga siluman) secara berturut-turut pada tahun anggaran (TA) 2012, 2013 dan 2014 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebasar Rp36 miliar lebih, serta yang lainnya, ungkap.

Menanggapi adanya laporan  LSM KPK tersebut ke bebepara lembaga hukum di Jakarta, Walikota Pekanbaru, Firdaus ST.MT, belum dapat dimintai keterangan, karena berbagai alasan. Sementara, media ini yang pernah melayangkan konfirmasi tertulis (resmi) terhadap indikasi penyimpangan/penyelewengan keuangan Negara yang dikelola Pemko Pekanbaru sejak tahun 2012 hingga 2014 silm itu, tak direspon Firdaus, Cs.

Sementara, Kabag Humas Pemko Pekanbaru, M. Rizal saat dikonfirmasi sebelumnya diruangan kerjanya, tak mau memberikan komentar, seakan selalu mendapat intervensi dari pejabat Firdaus ST,MT. “Oh, tak ada gawenya saya memberikan keterangan soal masalah APBD di Pemko Pekanbaru selama ini, tanpa ada instruksi pimpinan atau pak Wali ke Saya,” ujarnya. (ETA)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas