Headlines News :
Home » , » KPK dan Kejagung, Mabes Polri Diminta Serius Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Siak

KPK dan Kejagung, Mabes Polri Diminta Serius Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Siak

Written By Harian Berantas on Wednesday, August 10, 2016 | 6:01:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Aktivis lembaga anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM) tingkat DPP LSM KPK, menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI harusnya menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang diduga terjadi di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

     Tanda Terima Laporan dari KPK, 25 Mei 2016 & Staf Jaksa Agung menerima Laporan Korupsi dari Ketum LSM KPK, 24 Mei 2016
Sekretaris Umum (Sekum) LSM KPK, B Naso mengatakan, pihaknya melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanggal 25 Mei 2016 lalu. Bahkan satu hari sebelum laporan resminya diterima oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah barang bukti kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan beberapa pejabat tinggi di lingkup Pemkab Siak termasuk Bupati, Drs H Syamsuar Msi tersebut juga telah dilaporkan kepihak Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda tindakan hukum yang diambil oleh pihak KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, seakan laporan kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Siak tersebut ringan dimata aparat hukum.

"Kami meminta KPK, Kejagung dan Kapolri segera menindaklanjuti laporannya," kata Naso lewat via seluler, Selasa (09/08/2016) sore, yang saat ini pihaknya (Naso-red), sedang berada di Jakarta guna mempertanyakan perkembangan laporan-laporan yang sudah diterima oleh pihak KPK, Kejagung, Kapolri dan Presiden RI pada tiga bulan yang lalu.

B Naso menduga terjadi pemborosan anggaran yang terjadi di negeri junjungan Kabupaten Siak pada APBD. Pertama, terkait adanya penyimpangan dan penyelewengan dalam pemberian dana hibah kepada kelompok,organisasi/lembaga (diduga organisasi/lembaga siluman) yang sama secara berturut-turut dari tahun 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp56.759.627.012,00. Dan pada tahun 2013 dan 2014, juga terjadi dugaan penyimpangan dan penyelewengan pemberian dana hibah kepada kelompok/organisasi yang sama secara berturut-turut sebesar Rp51. 219. 240.200,00,-

Akibat dari persoalan hukum korupsi yang terjadi pada pengalokasian dana hibah dan bansos di Kabupaten Siak tersebut, surat pertanggung jawaban (SPJ-nya), terkesan banyak rekayasa, duga Naso. 

Sementara program pemberian dana hibah dan bansos diwilayah daerah Kabupaten Siak, seharusnya sebagian diperuntukkan bagi masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan pejabat terkait semata, ungkapnya.

Kedua lanjut B Naso, adalah penyimpangan terhadap sisa uang persediaan (UP) pada bagian bendahara umum daerah (BUD) tahun 2014 sebesar Rp1.891.160.402,00, dan penyimpangan atas ketidak seriusan dalam penegelolaan dana pajak penerangan jalan (PPJ) PT. Indah Kiat Pulp Paper senilai Rp28. 951.106.391,08 dan lain sebagainya lagi, ujar Naso.

Belum lagi sambung Naso, kasus dugaan korupsi yang terjadi mengenai ganti rugi tanah/lahan masyarakat di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Siak pada tahun 2003-2006 serta kasus dugaan korupsi dana “eskalasi” yang berkas perkaranya sedang dibuat untuk dilaporkan ke beberapa lembaga hukum yang ada di pusat.

"Kami (LSM KPK-red), ingin membuktikan dulu hasil penanganan pengaduan yang telah diterima oleh pihak KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri beberapa bulan yang lalu. Kalau nantinya ada titik terang atau keseriusan dari ketiga lembaga hukum yang menerima laporan kami beberapa waktu lalu tersebut, maka kasus dugaan korupsi yang lebih misterius lagi selama ini di Kabupaten Siak, akan kita laporkan secara resmi dengan dukungan bukti-bukti otentik lain, terang Naso.

Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi saat dikonfirmasi media ini belum memberikan keterangan. Pasalnya, nomor hendphon pribadinya saat dihubungi, tak aktif. Demikian konfirmasi tertulis sebebelumnya yang dikirim awak media, tak direspon.

Meski demikian Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Fally Wurendarasito saat melakukan jumpa Pers di kantornya, Senin 9 Mei 2016 lalu, cukup menghebohkan. Karena selama ini, ternyata ditemukan berbagai kekeliruan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, seperti kasus pemberian  dana hibah yang tidak sesuai prosedur kepada Organisasi/Lembaga yang sama secara berturut-turut sejak tahun 2011,2012, 2013 sebesar Rp56. 759.627.012,00 belum lagi kasus pemberian hibah secara berturut-turut kepada organisasi/ lembaga yang sama pada tahun 2013 sampai 2014.

Fally dalam jumpa Pers yang menghebohkan itu mengungkapkan kebenaran adanya permasalahan dalam pengelolaan “Pendapatan Bunga Deposito” sebesar Rp20. 000, 000,000.00 melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Siak tahun 2013 yang seharusnya memiliki pendapatan bunga deposito dengan metode perhitungan, Bunga Deposito= (Nilai deposito X Rate Bunga X Jumlah Hari/360) dari PT. Bank Riau Kepri sebesar 156,57% atau sebesar Rp31. 314.866.400,00 yang diduga merugikan keuangan negara.

Bukan itu saja, Fally Wurendarasito juga membenarkan adanya temuan BPK RI terhadap penyimpangan SPPD pada tahun 2013 sampai dengan 2014 atas sisa Uang Persedian melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Siak sebesar Rp1. 891.160.402,00.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak membeberkan secara rinci kalau ada 29 masalah penyimpangan pada enam SKPD di Pemda Siak dalam pengendalian atas Laporan Keuangan (CaLK), seperti yang terjadi pada SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan realisasi belanja modalnya sebesar Rp137.982.498.682,00 dari masing-masing sajian anggaran Rp1. 071.871.026.325,00, demikian halnya di Sekretaris Daerah (Sekda) sebesar Rp40. 661.670.694, 00.

Bahkan penyimpangan dalam pengelolaan dana APBD sebesar Rp5. 152. 313.000,00 yang diduga terjadi melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, dan penyimpangan pengelolaan anggaran senilai Rp30.938.379.750,00 pada SKPD Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

Bukan itu saja, indikasi penyimpangan sebesar Rp591. 963.050.940,00 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Siak, juga dibenarkan Fally, yang didasari bukti berkas temuan BPK RI.

Selain itu, penyimpangan mengenai biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak benar kenyataan lapangan pada tahun 2013 sebesar Rp84.652.200,00, dan penyimpangan pada tiga (3) SKPD akibat adanya kejadian kelebihan pembayaran Uang Lumpsum senilai Rp45. 450.000,00 dan biaya perjalanan dinas ganda sebesar Rp76. 548.600,00 ungkap Fally.

Diakuinya lagi, "Temuan BPK terhadap perjalanan dinas dan dugaan penyimpangan SPPD tersebut, sudah dibayarkan secara berangsur-angsur oleh masing-masing SKPD. Hanya tinggal Rp40 juta yang belum dibayar rekanan, itu ada pada kegiatan Disparpora," ujar Fally. (Jy)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas