Headlines News :
Home » , , » Kecolongan, Kinerja Polda Riau Disorot Atas Kasus Pemalsuan/ Penyimpangan Pembangunan Jembatan Sei Kelakap Siak Rp9 Miliar

Kecolongan, Kinerja Polda Riau Disorot Atas Kasus Pemalsuan/ Penyimpangan Pembangunan Jembatan Sei Kelakap Siak Rp9 Miliar

Written By Harian Berantas on Wednesday, August 10, 2016 | 6:11:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Ir. Sulijar Situmeang, korban pemalsuan tanda tangan dalam dokumen penyimpangan/penyelewengan dana proyek pembangunan jembatan Sungai Kelakap Kabupaten Siak Provinsi Riau (tahap I) tahun 2014 dengan biaya sebesar Rp9.058.173.000 protes dengan adanya dugaan keberpihakan Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang sebelumnya sempat menghentikan penyidikan perkara tersebut. 

Namun setelah dikonfortir oleh korban dengan pihak Kepolisian di Polda Riau serta kasus penghentian perkara yang dilakukan secara sepihak tersebut hendak dilaporkan ke Kapolri dan Presiden RI, akhirnya korban diajukan untuk membuat laporan baru ke Polda Riau. Alhasil, korban yang didampingi aktivis anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) membuat laporan terbaru kembali dengan bukti surat penerimaan laporan, Nomor: STPL/408/VII/2015/SPKT/RIAU pada hari Rabu, 27 Juli 2016 lalu. Dan seterusnya, LSM KPK melayangkan surat permintaan tanggapan resmi dari pihak Kepala Kepolisian Daerah Riau, Brigjen Pol Drs Supriyanto.

Tanda terima surat klarifikasi yang ke-3 kalinya dari LSM KPK ke Polda Riau, 27 Juli 2016    Bukti STPL Kedua di Polda Riau, 27 Juli 2016
Kepolisian Daerah Riau yang memutuskan pemberhentian perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan Dirut PT. SCKG dalam dokumen pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak tahun 2014 silam hingga sampai pada pemalsuan tandatangan dalam pembuatan rekening perusahaan PT. SCKG, sangat tidak relevan dan tidak professional.

Sebab dari hasil uji Labkrim Medan, sangat jelas nyata jika tandatangan dalam dokumen termasuk bukti dokumen pencairan dana proyek pekerjaan jembatan sungai kelakap Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dengan biaya sebesar Rp9 miliar lebih tersebut Non Identik alias Palsu, belum lagi bukti investigasi yang dilakukan tim LSM KPK yang turut melihat, mendengar dan memperoleh bukti pemalsuan tandatangan tersebut pada Bank Mandiri Sudirman Atas Pekanbaru serta bukti dokumentasi lainnya.

Sementara, bukti-bukti seperti hasil uji Labkrim dan bukti pemalsuan tandatangan dalam pembuatan rekening pada Bank Mandiri Sudirman Atas Pekanbaru tersebut, seakan diabaikan oleh pihak Kepolisian, karena diduga ada main mata dengan para oknum pejabat teras di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Riau.

Tim LSM KPK saat menyampaikan surat permintaanlaporan di Polda Riau & Staf Kapolri saat menerima bukti laporan kasus Jembatan Kelakap Siak
Surat keterangan, Nomor:S.Tap/30/2016/Reskrimum tentang “Penghentian Penyidikan” yang di tanda tangani pada tanggal 01 Juli 2016 oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Surawan Sik, NRP 74050393, dinilai sangat jelas tidak  sah baik secara perikemanusiaan maupun secara hukum.

Dugaan keberpihakkan oleh pihak Kepolisian Polda Riau dalam perkara tindak pidana “Pemalsuan Tanda Tangan” belum termasuk perkara tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tahun 2014 senilai Rp9 miliar lebih tersebut sangat jelas.

Sebab berdasarkan bukti data dari hasil Labkrim Medan berpendapat bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut NON IDENTIK dengan tanda tangan Ir. Sulijar Situmeang. Namun atas bukti otentik dari hasil Labkrim Medan tersebut, justeru Polisi berbalik arah menyatakan belum ditemukan bukti siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut baik saksi yang melihat mengetahui, mendengar maupun bukti petunjuk siapa yang mempunyai kehendak atau kesengajaan melakukan pemalsuan tersebut. Ada apa denganmu ya pak Polisi? Ini terlapor perkaranya jelas ada. Bagaimana kalau yang melaporkan suatu peristiwa tindak pidana itu dari masyarakat kalangan bawah, apa tak kecewa dengan kinerja pak Polisi yang terhormat?.

Keberpihakkan maupun ketidakseriusan pihak Kepolisian Polda Riau dalam in casus, juga terlihat pada Surat keterangan, Nomor: S. Tap/30/2016/Reskrimum tentang “Penghentian Penyidikan” poin “Memperhatikan” dimana penyidik kepolisian Polda Riau seharusnya menerangkan nama kegiatan yang sebenarnya sesuai pokok Perkara yaitu “Pembangunan Jembatan Sungai Kelakap (Tahap I). 

Dan bukan seperti yang diterangkan polisi Polda Riau dalam SP3 akal-akalan yang diterbitkan itu menerangkan bahwa Hasil gelar tindak pidana Pemalsuan Surat/Pemalsuan tanda tangan” yang terdapat dalam surat-surat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan “Peningkatan Jalan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tahun anggaran 2014 dan lain sebagainya,” ujar Intelligent LSM KPK, Rahmat Muliadi.

Dugaan keberpihakkan maupun ketidakseriusan pihak Kepolisian Polda Riau dalam in casus, juga terlihat dengan tidak beraninya pihak Kepolisian menjawab surat klarifikasi yang disampaikan oleh LSM KPK sebanyak tiga (3) kali berturut-turut beberapa bulan yang lalu, terang Rahmat Muliadi.

Menyikapi adanya dugaan permainan oknum-oknum polisi yang menyatakan kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan Ir. Sulijar Situmeang dalam dokumen tersebut belum diketahui Polisi siapa pelakunya karena Polisi hanya tergantung pada keterangan rekan-rekan terlapor di Kepolisian yang dilaporkan oleh rekan korban sendiri Suyanto Salim pada tanggal 09 September 2015 setahun lalu, pihak korban dalam hal ini Dirut PT. SCKG, Ir. Sulijar Situmeang, menduga adanya dugaan praktik kongkalikong.

Didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) yang dipimpin oleh Toro, ZL dan B Naso, Toro dengan tegas meminta seluruh lembaga hukum terkait membongkar kasus pemalsuan maupun dugaan korupsi tersebut hingga ke lembaga hukum yang ada di pusat. Karena dalam menjalankan supermasi hukum diwilayah Provinsi Riau khususnya di tingkat kepolisian, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Kami (LSM KPK-red) yang turut melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan dan dugaan korupsi dalam pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tahun 2014 silam itu,  meminta seluruh lembaga hukum di negeri ini termasuk Presiden RI, untuk membongkar kasus korupsi yang selama ini diduga terjadi diwilayah daerah Pemda Kabupaten Siak, Riau. Jika terbukti adanya penyimpangan maupun praktik mafia kongkalikong, kami meminta agar ditindak tegas sesuai dengan program revolusi mental pemerintahan Jokowi-JK saat ini,” jelas Ketum LSM KPK di Pekanbaru, (09/08/2016) kepada wartawan.

Sementara itu menurut Toro, kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan tubuh para oknum pejabat penting di Pemda Siak yang laporannya telah diterima oleh pihak KPK, Jaksa Agung, Mabes Polri termasuk Presiden beberapa bulan lalu, agar segera dilakukan penyelidikan untuk ditingkatkan pada penyidikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Sebagian besar dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Siak selama ini, sudah kita laporkan lembaga hukum di Jakarta, jelas Toro yang merupakan pimpinan media cetak dan elektronik di Riau ini.

Pihak LSM yang dipimpin Toro juga mengklaim mempunyai bukti dan data atas dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Siak, Riau. “Kita punya data-data dan beberapa bukti konkrit yang dapat menjerat para oknum pejabat penting itu disana dalam hal tindak pidana korupsi dana APBD,”jelasnya.

Dalam waktu dekat ini saja, ada 3 bahan bukti kasus dugaan korupsi di Pemda Siak yang perlu akan kita bawa ke beberapa lembaga hukum yang ada Jakarta,” ungkapnya. (Jy)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas