Headlines News :
Home » » Hutan Warisan Dunia Dirambah, Peran Kadishut Dan Bupati Siak Harus Diusut

Hutan Warisan Dunia Dirambah, Peran Kadishut Dan Bupati Siak Harus Diusut

Written By Harian Berantas on Monday, August 15, 2016 | 4:44:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo, diharapkan agar serius bertindak cepat untuk mencegah kerusakan hutan Cagar Biosfer di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dirambah hingga beberapa tahun lalu hingga kini, dengan segera menangkap pelaku penebangan kayu illog tersebut. Pasalnya, sesuai hasil koordinat dan investigasi tim aktivis anti korupsi dari LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) dan Wartawan Berantas, lokasi penebangan dipastikan masuk kawasan hutan warisan dunia.

Inilah Hutan Cagar Biosfer di Siak yang dirambah secara illegal
Yusnaim, ketua investigasi Dewan Pimpinan Pusat LSM KPK, meminta aparat hukum untuk segera menindak pelaku penebangan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak yang disebut masuk dalam kawasan hutan cagar biosfer, serta menyelidikan peran Bupati, Drs. H. Syamsuar MSi maupun Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun), Drs. H Teten Efendi yang dicurigai berperan penting atas terjadinya kasus dugaan Illegal logging dan perambahan kawasan hutan warisan dunia di Kampung Tasik Batung Kecamatan Mandau dan di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut.
Tanda terima laporan kasus Illegal logging dan perambahan Kawasan hutan di Siak dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung
”Bulan Mei 2016 lalu, secara resmi kami telah melaporkan tindak pidana dugaan illegal logging dan kasus perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Tasik Betung Kabupaten Siak itu ke lembaga hukum Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Presiden RI Provinsi Riau. Karena sepertinya tidak cukup hanya informasi saja yang masuk ke lembaga hukum yang ada di Riau maupun Pusat.Nah, dengan telah masuknya laporan/pengaduan resmi itu sejak tiga bulan lalu, beberapa pihak yang dicurigai terlibat didalamnya pun, telah mulai diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak lembaga aparat hukum.

Seharusnya dalam kasus perambahan hutan maupun illegal logging yang selama ini terjadi diwilayah Kabupaten Siak, Polda Riau maupun itu Polres Siak dan Kejaksaan di Pekanbaru-Riau, tidak seharusnya menunggu instruksi dari Mabes Polri dan Kejagung, atau tidak seharusnya dilaporkan oleh aktivis LSM yang gentol turut melaporkan penyimpangan yang terjadi didaerah itu hingga ke pusat, baru mereka (aparat didaerah) turun dan koncar kancir melakukan pemantauan dilapangan di sana,“ kata Yusnaim, Minggu (14/08/2016) sore di Pekanbaru.

Menurutnya, Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo yang telah menginstruksikan tim dari kesatuan Polri-Kejaksaan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Drs. H Teten Efendi dan kroni lainnya, harus mengusut tuntas tindakan penebangan kayu Illog dan perambahan kawasan hutan itu sampai tuntas. Karena dalam kasus tersebut, diduga melibatkan pejabat penting di Pemdakab Siak termasuk PT.  Balai Kayang Mandiri (PT. BKM), PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML).Sebab, sesuai undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga mengatur ancaman pidana bagi pelaku perambahan dan juga bagi yang menampung atau memperjual-belikan kayu dari hutan.

”Penebangan dengan jumlah besar-besaran seperti itu kan, logikanya kayu itu diberikan atau dijual untuk industri pengolahan kayu di Riau. Karena kalau dokumen pelayanan kayu log dari daerah setempat keluar daerah kan itu sekarang tidak ada lagi dikeluarkan Pemerintah, “ katanya.

Terakhir, Yusnaim meminta pihak Pemda Siak agar terbuka dan transparan tanpa mengutamakan penanaman saham atau modal dalam hutan warisan dunia tersebut, untuk menentukan lokasi-lokasi atau titik yang masuk kawasan hutan cagar biosfer. Karena sebelumnya, kami telah mendapat informasi bahwa untuk menutupi kasus illog dan perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Tasik Betung Kabupaten Siak yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT. RML dan PT. BKM, ada sebanyak 200 KK warga sekitar bakal diungsikan.

”Kita tidak ingin masyarakat karena tidak tahu bahwa itu adalah lokasi hutan dan melakukan penebangan, sehingga harus berurusan dengan hukum,“ katanya.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Drs. H Teten Efendi saat dikonfirmasi melalui via hendphon miliknya, tak dijawab. Bahkan konfirmasi tertulis media yang diterima beberapa bulan lalu, juga tak dijawab.

Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan, L Budi Yuowono yang diundang Inspektur Inspektorat, Fally Wurendarasito saat jumpa Pers diruangan rapat Inspektorat Kabupaten Siak mengatakan, penggusuran 200 penduduk Kampung 40 di kawasan Giam Siak Kecil, masih dalam proses. Warga disana mendiami kawasan larangan hutan yang sudah jelas-jelas diatur oleh undang-undang. Awalnya itu, terindentifikasi pada tahun 2012, dan ada warga melakukan cagar biosfer. Namun yang dilakukan Pemkab adalah sosialisasi pada 2012, mulai dari penghulu atau kepala desa sampai camat, katanya.

Pada tahun 2014 awal bulan Maret dan April lanjut Kabag Tata Pemerintahan Siak itu, terjadi karhutla di zona inti dan penyangga. Pemkab melakukan evakuasi warga di balai penyuluh Langkai. Setelah reda dikembalikan.

Setelah kejadian itu, pemda mulai  intens melakukan komunikasi pada warga untuk meninggalkan lokasi.  “Camat, penghulu melakukan fasilitasi. Hasilnya, 10 warga meninggalkan lokasi, tujuh warga Bungaraya dan tiga warga yang KTP mereka di Siak, ujarnya.

Dikatakan L Budi Yowono itu lagi, dari 14 KK bersedia ikut percetakan sawah baru di Siak Kecil, Bengkalis. Sementara 50 warga sudah siap ditampung oleh PT. Balai Kayang Mandiri sebagai pekerja. Maka, ada beberapa kasus, memiliki kekuatan hukum tetap.

Kami atau Bupati Siak tidak pernah menerima surat teguran dari Presiden Jokowidodo seperti yang diberitakan media Berantas selama ini terkait penggusuran 200 penduduk Kampung 40. Yang kami terima itu, hanya surat dari Kemensetneg.

“Kalau ada surat dari Presiden Jokowidodo itu, kasih sama saya biar saya tahu” ucap Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Siak, L Budi Yuowono yang tidak memahami paham tata cara keadministrasi ketatanegaraan kepresidenan RI itu dalam jumpa Pers-nya”

Sebab pada tanggal 31 Agustus 2015 setahun lalu, Presiden RI, Ir H Jokowidodo melalui Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia melayangkan surat kepada Bupati Siak dengan No. B-3847/Kemensetneg/D-3/DM.06/08/2015 terkait adanya pengaduan kelompok LSM dari Kabupaten Siak yang diterima oleh Presiden RI atas pengusiran masyarakat petani (200 KK) dari areal perkebunan di Dusun Kolam Hijau Desa Buatan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak-Riau.

Namun sayangnya, Kabag Tata Pemerintahan, L Budi Yuowono di Pemdakab Siak itu, tidak mengakui bila surat berperihal pengaduan masyarakat tersebut bukan dari Presiden RI.

Sebelumnya juga awak media ini bersama lembaga LSM KPK, telah melayangkan konfirmasi/klarifikasi tertulis (resmi) kepada Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar MSi, namun hingga kasus dugaan kongkalikong perambahan hutan dan illog tersebut berkali-kali diberitakan hingga pelaporannya pun resmi disampaikan ke beberapa lembaga hukum, belum ada jawaban sang Bupati.

Namun demikian, aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, dalam waktu yang tak lama ini akan menyurati kembali Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Presiden RI guna mempertanyakan tindaklanjut pengaduan kasus dugaan illegal logging dan perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Tasik Betung Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut. (Nyoman)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas