Headlines News :
Home » , » Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Korupsi Proyek Jembatan Sei Kelakap Siak, Bareskrim Polri dan Polda Riau Didesak Usut Tuntas

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Korupsi Proyek Jembatan Sei Kelakap Siak, Bareskrim Polri dan Polda Riau Didesak Usut Tuntas

Written By Harian Berantas on Sunday, August 28, 2016 | 3:04:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Bareskrim Polri dan Polda Riau terus didesak mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT.SCKG), Ir. Sulijar Situmeang dalam sejumlah dokumen serta korupsi dana APBD di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak yang disinyalir melibatkan beberapa orang pejabat dinas yang dipimpin Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng dan Kabidnya Ardi Irfandi ST.,MT tersebut.

Bareskrim Polri di Jakarta dan Polda Riau di Pekanbaru saat menerima pengaduan resmi dari LSM KPK 
Sejak dilaporkan pada bulan September 2015 serta bulan Mei dan Juli 2016 lalu oleh korban pemalsuan tanda tangan bersama salah satu LSM anti korupsi di Riau, seakan pengusutan kasus itu jalan di tempat dan tidak ada kepastian hukum.

Indikasi pemalsuan tanda tangan dan korupsi senilai Rp9.058.173.000 atau sebesar Rp9 miliar dalam pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Kelakap (tahap I) tahun 2014 silam tersebut telah dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau pada tanggal 24 Mei 2016 dan 27 Juli 2016 lalu.

Setahun sebelumnya, indikasi pemalsuan tanda tangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang dalam sejumlah dokumen proyek jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak tahun 2014 silam tersebut, telah dilaporkan rekan Dirut perusahaan PT. SCKG, Salim SH ke Polda Riau dengan bukti tanda terima laporan Polisi Nomor: STPL/404/IX/2015/SPKT/ RIAU tertanggal 09 September 2015.

LP yang tidak ada kepastian hukumnya dari Polda Riau & Bukti laporan lanjutan ke Polda Riau (27/07/2016)

Namun laporan polisi bernomor STPL/404/IX/2015/SPKT/RIAU tertanggal 09 September 2015 di Polda Riau tersebut, terkesan dipelintir oleh pihak kepolisian Polda Riau, karena mereka (Polisi-red) diduga kuat mempunyai hubungan kerjasama, kekeluarga, kerabat dan lain sebagainya dengan terduga (terlapor) maupun beberapa pejabat penting di Pemdakab Siak, sehingga Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menghentikan perkaranya dengan surat Nomor: S.Tap/30/VII/2016/Reskrimsus tanggal 01 Juli 2016 tentang “Penghentian Penyidikan”.

Berdasarkan hasil uji Labkrim Medan, membuktikan dan menyatakan jika tandatangan dalam dokumen proyek jembatan sungai kelakap (tahap I) maupun tanda tangan dalam dokumen pencairan nilai anggaran yang dilakukan Pemda Siak secara bertahap sebesar Rp9 miliar tersebut, Non Identik (Palsu).

Bukan itu saja. fakta lain terungkap ketika Wartawan/Jurnalis dan aktivis LSM mendampingi Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang dan rekan Salim menemui petugas Bank Mandiri Sudirman Atas pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 lalu menyatakan, jika yang membuat rekening perusahaan atas nama Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang kepada Bank Mandiri Sudirman Atas tersebut adalah Khairul Istiqmal, bukan Ir. Sulijar.

Merasa laporan polisi Nomor: STPL/404/IX/2015/SPKT/RIAU tanggal 09 September 2015 tersebut dihentikan secara tidak sah oleh Kepolisian Daerah Riau, Pelapor (Salim) bersama Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT. SCKG), Ir. Sulijar Situmeang termasuk LSM KPK (Pelapor) bersama beberapa Jurnalis yang terdiri dari media Harianberantas.co.id, TV One, Metro TV dan Satelit, Rabu (27/07/2016) mendatangi Mapolda Riau mempertanyakan alasan penghentian penyidikan perkara pemalsuan tandatangan dalam kontrak proyek Jembatan Kelakap di Pemdakab Siak tersebut.

Polda Riau merasa kecolongan menghentikan penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan yang jelas terbukti tersebut, akhirnya Kepala Kepolisian Daerah Riau, Brigjen Pol Drs Supriyanto melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, minta korban, Ir. Sulijar Situmeang membuat laporan terbarunya di pelayanan SPKT Polda Riau.

Lalu korban, Ir. Sulijar Situmeang, resmi membuat laporan terbaru lagi di Polda Riau dengan bukti penerimaan laporan Nomor: STPL/408/VII/2015/SPKT/RIAU tanggal 27 Juli 2016. Hal itu dilakukan, guna mempermudah polisi mengusutnya serta membuka kembali penghentian perkara adanya tindak pidana membuat atau menggunakan tanda tangan Palsu di sejumlah dokumen dalam pekerjaan proyek di Pemdakab Siak.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Polda Riau sangat gencar mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara. Jika sebelumnya Polda Riau menghentikan penyidikan 15 perusahaan dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, kini Polda Riau menghentikan penyidikan perkara dugaan pemalsuan tandatangan kontrak proyek Jembatan Kelakap senilai Rp9 miliar lebih.

Dugaan pemalsuan ini diduga melibatkan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Siak, Bank Mandiri Cabang Pekanbaru dan Kontraktor Siak, H Kairul Istiqmal. Anehnya, hasil pemeriksaan laboratorium kriminal Medan menyatakan tandatangan dalam kontrak dan pencairan dana di Bank Mandiri terbukti palsu (Non Identik).

Salim, Koordinator PT Surya Citra Karya Gemilang (PT SCKM), didampingi Direktur PT SCKM, Sulijer Situmeang, kepada Wartawan mengatakan, dugaan pemalsuan itu bermula ketika PT SCKM memenangkan tender proyek pembangunan Jembatan Kelakap tahun 2014 yang dianggarkan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Siak yang dipimpin Irving Kahar.

Namun, Direktur PT SCKM, Sulijar Situmeang, tidak pernah dipanggil oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Siak. Pada bulan Desember 2014, Salim dan Sulijar melihat pembangunan Jembatan Kelakap sudah selesai.

Mereka kemudian mempertanyakan pada Dinas PU siapa yang mengerjakan dan diketahui proyek dikerjakan oleh Khairul Istiqmal dengan menggunakan PT SCKM. Anehnya lagi, seluruh dokumen kontrak dan pencairan dana di Bank Mandiri ditandatangani atas nama Sulijar Situmeang.

“Setelah kami cek ternyata tandatangan pada dokumen dan Bank Mandiri itu palsu. Lagi pula, rekening perusahaan yang tercantum dalam penawaran lelang sebelumnya adalah di Bank Sumut, bukan Bank Mandiri Sudirman Atas Pekanbaru. Kami kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Riau pada tahun 2015 lalu. Setelah menunggu selama satu tahun, penyidik ternyata menghentikan perkaranya dengan alasan belum cukup bukti. penyidik telah memberikan SP3 Perkara tersebut kepada kami,” ujar Salim.

“Kami melihat keanehan dalam hal ini, karena berdasarkan bukti dari Labkrim Medan sudah nyata-nyata menyebutkan tandatangan dalam dokumen dan pencairan uang non identik alias palsu. Namun penyidik bilang tidak ada bukti siapa yang memalsukan. Inikan aneh, tanya saja ke Bank Mandiri apa kenal dengan kami berdua? Nyatanya ketika kami ke Bank Mandiri, pihak bank mengaku tidak mengenal kami, mereka hanya kenal Istiqmal,” ujarnya Salim mengakhiri.

Berdasarkan bukti data yang diperoleh serta hasil investigasi dan konfirmasi tim LSM KPK terhadap adanya dugaan pemalsuan tandatangan dalam sejumlah dokumen maupun korupsi anggaran proyek tersebut, ditemui ketidak patuhan terhadap Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Petunjuk Pelaksana Teknis (Juknis).

Oleh sebab itu, LSM KPK pada tingkat DPP melaporkan Drs. H. Syamsuar Msi selaku kepala daerah setempat atau Bupati Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, Jabatan Kadis PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ardi Irfandi ST.,MT, Jabatan Kabid BMP yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan pengusaha konteraktor, Khairul Istiqmal yang merupakan tim sukses pemenang Drs. H. Syamsuar sebagai Bupati.

Ketua intelligent LSM KPK, Rahmat Muliadi kepada media ini, Minggu (28/08) mengatakan, semua pihak harus mendesak Bareskrim Polri dan Polda Riau untuk menuntaskan pengusutan kasus ini. Tidak hanya aktivis dari lembaga korupsi, tetapi juga masyarakat banyak. Rahmat berjanji akan tetap mempelajari kasus tersebut, setelah itu baru lembaganya mengambil sikap yang lebih tegas lagi. “Kami tetap pelajari dan menunggu kasus ini, baru kita menyatakan sikap,” tegasnya.

Senada dengan itu, Koordinator Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Afrizal SH, beberapa waktu lalu, juga pernah mendesak Polda Riau untuk mengusut tuntas kasus ini, karena dampaknya kepada masyarakat sangat besar.

“Saya mengutuk keras, kalau memang dana proyek di Kecamatan Mempura itu dikorupsi dan penuh rekayasa, karena dampaknya pada pembangunan dan warga masyarakat Kabupaten Siak Provinsi Riau,” ujarnya.

Jika memang terdapat indikasi korupsi, maka Afrizal selaku penggiat anti korupsi, dirinya akan menelusuri kepada pihak-pihak terkait. Apalagi, Provinsi Riau sedang menggalakkan pembangunan, karena infrastruktur pembangunan di daerah ini, masih tergolong jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lainnya.

“Kita ingin Provinsi Riau sebagai pusat peningkatan infrastruktur pembangunan, tetapi kalau dana kegiatan proyek jembatan saja dikorup dan direkayasa hanya demi kepentingan para oknum pejabat dan pengusaha kontraktor tertentu, tentu tujuan itu tidak akan tercapai,” pungkasnya.

Afrizal SH, berharap kepada pihak Penyidik Polda Riau dan Bareskrim Polri, agar secepatnya mengungkap kasus ini. Kadis, KPA, PPTK dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak tahun 2014 silam tersebut, sepanjang tidak bekerja sesuai aturan, maka harus diperiksa. “Kami akan terus mengawasi sejauh mana jalannya pemeriksaan kasus ini selanjutnya,” tegasnya.

Desakan lain juga disampaikan Koodinator Laskar Anti Korupsi (LAKI), Haryanto kepada wartawan media ini, Minggu (28/08/2016). Dia menegaskan pihak aparat, dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum, Tipikor Polda Riau dan Bareskrim Polri, harus segera menyelesaikan kasus ini dengan secepat mungkin.

“Kami mendesak pihak Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), Ditreskrimum dan Tipikor Polda Riau untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilaporkan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) maupun korban PT. SCKG tersebut,” tegasnya.

Dikatakan Haryanto, wajar LSM KPK bersama korban melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen serta korupsi dana APBD Rp9 miliar itu kepada pihak Polda Riau hingga Mabes Polri, sebab setiap warga negara wajib melaporkan ke aparat penegak hukum kalau memang terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Hal ini, kata Haryanto lagi, sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71/2000, mengenai peran serta masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan maupun KPK.

“Kalau seandainya memang ditemukan indikasi pemalsuan dan korupsi di suatu instansi, sebagai warga Negara, kita wajib untuk melapor kepada aparat penegak hukum dan orang yang melapor juga dilindungi oleh Negara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolda Riau melalui Kanit 2 Subdit II Ditreskrimum Kompol Sofyan SH,MH kepada media ini pernah mengatakan, jika pihaknya telah menemukan bukti adanya dugaan pemalsuan dibalik dugaan korupsi dana APBD Siak terhadap proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (Tahap I) tahun 2014.

“Semua buktinya sudah kami temukan. Dan memang benar ada kejadian pemalsuan tanda tangan yang dimaksud. Tapi  jangan ke saya konfirmasinya, langsung ke Kabid Humas Polda Riau. Karena kami dalam masalah ini sedang melengkapi bukti-bukti tambahan,” ungkapnya.

Informasi sebelumnya dari Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, membenarkan adanya pengaduan pemalsuan tandatangan. Dibeberkan Guntur, Polda belum bisa menetapkan Khairul Istiqmal sebagai tersangka pemalsuan tanda tangan PT.SCKG.

"Kita masih menunggu hasil penyelidikan dari tim forensik mengenai pemalsuan tandatangan pemilik PT. SCKG yang merasa dirinya tidak menanda tangani proyek Jembatan Kalakap di Kabupaten Siak, " ungkap Guntur, Kamis (24/3/2016) lalu.

Sekitar 10 saksi dari PU Siak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk terduga Khairul Istiqmal tak luput dalam penyelidikan tersebut. "Sementara ini kita masih menunggu hasil dari tim forensik, guna menetapkan hasil dari pemalsuan tanda tangan terduga Khairul Istiqmal proyek Jembatan Kalakap di Kabupaten Siak, " terangnya.

Dikatakan, jika memang nanti dalam penyelidikan ditemukan berbagai unsur adanya pidana korupsi, maka statusnya akan ditingkatkan lagi ke penyidikan. Intinya kita telah menindaklanjuti pengaduan tersebut,” terang Guntur. (Eta)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas