Headlines News :
Home » , » SDN 026 Rengat Barat Diduga Lakukan Pungli, Aparat Hukum Harus Bertindak

SDN 026 Rengat Barat Diduga Lakukan Pungli, Aparat Hukum Harus Bertindak

Written By Harian Berantas on Sunday, August 21, 2016 | 11:31:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU- Program Pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang diterapkan pemerintah pusat dengan biaya gratis, sepertinya hanya isapan jempol belaka. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya ditemukan pihak sekolah seperti SMP dan SD yang masih melakukan pungutan dengan dalih uang buku terhadap peserta didik.

Ir. Johansen Simanjuntak, ketua DPD LSM KPK Kab. inhu (Baju Putih) saat di wawancarai Wartawan.
Bahkan, pungutan liar tersebut hampir dilakukan oleh setiap sekolah ditingkat SD dan SMP yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak SD Negeri 026 Rengat barat, pihak sekolah secara terang-terangan melakukan pungutan kepada siswa/siswi dengan dalih uang buku mata pelajaran.

Hal itu tentunya sudah sangat bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dan Permendikbud serta Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan dasar dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 2 Tahun 2008 tentang Buku.

Dalam aturan ditegaskan, bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak dibolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid dalam bentuk apa pun.

Sementara menurut, pihak Dinas Pendidikan kabupaten Indragiri Hulu memastikan bahwa seluruh sekolah di INHU dilarang untuk menjual buku pelajaran kepada siswa. Pengadaan buku sepenuhnya merupakan urusan Dinas Pendidikan, dan hanya buku yang telah lolos seleksi Badan Standardisasi Nasional Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang boleh dipergunakan oleh guru di sekolah.

Sekolah yang masih meminta siswa menggunakan buku tertentu, selama mendapat persetujuan dari orang tua siswa, komite sekolah, dan guru.

“Akan tetap saja buku yang mau digunakan itu harus lolos seleksi,” Jelas Ujang Kadis pendidikan INHU melalui Kabid Dikdas Bakhtiar Kepada Wartawan baru-baru ini.

Namun hal inilah yang kerap kali digunakan oleh guru dan pengelola sekolah untuk mengadakan pungutan liar stiap sekolah.

Sementara menurut Orang tua/wali murid yang tidak mau disebutkan namanya, menuturkan bahwa buku-buku yang harus dibeli siswa/siswi berbentuk paket, terdiri dari 6 buku yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak sekolah.

Paket itu terdiri dari pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan sejumlah buku LKS. "Harga buku satu paket Rp 329.ooo ribu," kata S salah satu orang tua siswa SD N 026. Kepada wartawan.

Lebih jauh dijelaskan lagi, pihak sekolah dalam menjalankan bisnisnya melalui jual beli buku tersebut kepada siswa atau orang tua/wali murid, di tunjuk salah satu toko buku yang sudah terlebih dahulu kerjasama dengan pihak sekolah demi meraup keuntungan yang lebih besar.

“Pihak sekolah menunjukan toko buku yang menjual paket buku yang diminta sekolah dan mau tidak mau, harus kami beli disana” kata S kepada wartawan.

Menurut Musa Plt. Kepsek SD Negeri 026 Rengat Barat, membantah tudingan itu. Pihaknya menegaskan bahwa sekolah tidak pernah mewajibkan orang tua/wali murid untuk membeli buku tersebut. "Itu inisiatif siswa, kami hanya menyarankan. Kami juga tidak ada kerja sama dengan penerbit atau toko buku apapun”. Bantah Musa.

Menanggapi hal yang menimpa dan mencoreng sekolah di INHU, Ir. Johansen Simanjuntak, ketua DPD LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) Kab. Inhu, mengatakan bahwa buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS), tidak perlu dilakukan untuk di INHU. Sebab itu hanya mempermudah bagi guru dalam memberi kegiatan kepada siswa, namun tidak bisa menjamin akan tercapai target pelajaran, dan guru akan kurang kreatif dalam memberi sejumlah pelajaran tambahan seperti tugas rumah kepada siswanya.

Ditambahkan nya, Perlu disadari tidak semua wali murid itu tergolong ekonominya mampu, jika dibebankan untuk membeli sejumlah buku tentunya akan menyulitkan wali murid dan akan terimbas dari konsentrasi belajar terhadap siswa.

“Banyak hal yang menjadi pertimbangan dinas, salah satunya tidak semua wali murid itu berasal dari keluarga mampu. Saya minta seluruh sekolah di INHU tidak ada yang jual buku, baik itu teks buku pelajaran maupun LKS,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini buku teks pelajaran sesuai kurikulum biayanya ditanggung oleh Kemendikbud melalui dana BOS. Diketahui anggaran yang didapatkan masing-masing siswa bervariasi sesuai dengan tingkat sekolahnya.

Siswa yang masih belajar dibangku Sekolah Dasar (SD) mendapatkan sekitar Rp 800 ribu persiswa sedangkan SMP sebanyak Rp 1 juta, untuk SMA bernilai sekitar Rp 1 juta lebih. Nilai keseluruhan bisa dikalikan dengan jumlah siswa yang ada, khususnya sekolah negeri.

Semakin banyak sekolah memiliki anak didik, maka akan semakin banyak pula sekolah tersebut menerima  Dana BOS. Jelas Johansen. (Jay).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas