Headlines News :
Home » , » Diduga Otak Korupsi Pembebasan Lahan Sungai Rawa & Mengkapan, Kadis PPKAD Siak Mengaku Suruhan Arwin, Syamsuar & Adli Malik

Diduga Otak Korupsi Pembebasan Lahan Sungai Rawa & Mengkapan, Kadis PPKAD Siak Mengaku Suruhan Arwin, Syamsuar & Adli Malik

Written By Harian Berantas on Sunday, August 28, 2016 | 4:06:00 PM

HARIANBERANTAS, SIAK- Terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berjamaah sebesar Rp28.111.307,300 untuk biaya pembebasan tanah/lahan yang diduga fiktif untuk kepentingan pembangunan Pemdakab Siak di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tahun 2003-2004, mantan Kabag Tata Pemerintahan, Drs. H. Said Ariffadillah yang kini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Siak, mengaku pihak yang disuruh atau perintahkan oleh sang mantan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dinakhodai H. Arwin AS,SH bersama Drs H. Syamsuar MSi.

Tanah/Lahan Kawasan Industri Buton yang diduga sarat manipulasi dan korupsi  Kadis PPKAD Siak, Said Ariffadillah saat diwawancara Jurnali belum lama ini
"Kalau memang saya salah, dilapor saja ke Jaksa, biar Jaksa memanggil dan memeriksa saya. Sebab, masalah pembebasan lahan kawasan industri Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan itu dulu, Saya di suruh oleh pak Bupati, Arwin bersama wakilnya pak Syamsuar untuk menggantirugikan lahan di sana," ujar Said Ariffadillah saat dikonfirmasi awak media di gedung DPRD Siak, belum lama ini.

Dia juga mengatakan, kalau masalah dugaan korupsi ganti rugi tanah kawasan industry Tanjung Buton di Desa Sungai Rawa maupun tanah/lahan di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, tidak pernah ada masalah di media untuk di beritakan Wartawan yang ada di Kabupaten Siak.

"Selama ini, tak ada satu pun Wartawan di Siak ini yang menulis di media kalau ganti rugi tanah/lahan itu bermasalah. Karena kawan-kawan Wartawan di Kabupaten Siak ini, semuanya kita rangkum untuk kita jadikan mereka sebagai kawan. Tentu kalau saya dipanggil atas kasus ini, saya akan memenuhi para penegak hukum itu. Biar saja nanti hukum yang membuktikan," jelasnya. 

Tambahnya, mantan Kepala Desa disana, sampai sekarang ini masih kawan. Apalagi camat di Sungai Apit itu, sampai saat ini sangat bagus komunikasi kami. Kalau memang masalah ganti rugi tanah/lahan itu diproses oleh para penegak hukum, saya ikuti prosesnya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, ucap Said Ariffadillah.

Ketika ditanya, dasar hukum Pemda Siak untuk mengganti rugikan tanah/lahan milik Negara seluas 4.003,62 hektar (Ha) kepada PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) Rp9.616.903.000 atau sebesar Rp9,6 miliar tersebut. Sementara, PT. TUM tidak benar adanya memiliki lahan/ tanah, namun PT. TUM hanya memiliki sertifikat Izin HPL HGU. Itupun izin HPL HGUnya telah berakhir pada tanggal 19 September 1998.

Said Ariffadillah yang terlihat takut dan gentar saat dicecar pertanyaan awak media, “Saya ketika itu hanya menuruti perintah dari pimpinan saya pak Arwin, Syamsuar dan Sekda Adli Malik. Makanya saya bilang, tak satu pun Wartawan di Siak ini yang menganggap ganti rugi tanah masyarakat yang dulu itu bermasalah. Apalagi kegiatannya sudah lama,” ucap Said Ariffadillah terbata-bata.

Saat ditanya mengenai adanya rekayasa Pemda Siak mencatut 68 orang warga masyarakat ada menerima ganti rugi tanah/lahan mulai dari nilai harga Rp600/meter hingga Rp1500/meter, Said Ariffadillah berkilah. “Saya dalam masalah itu dulunya, hanya tergantung sama kepala desanya (Kades) saja, ucapnya Said Ariffadillah.

"Memang yang membayar ganti rugi tanah itu, saya. Tetapi jangan salah, bukan hanya saya sendiri saja yang tahu menggantirugikannya, juga banyak pejabat lainnya di Pemda Siak. Tentu bukan hanya saya aja yang dilibatkan," katanya.

Dugaan korupsi berjamaah terhadap pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan Pemda Siak senilai Rp28.111.307,300 atau Rp28,1 miliar itu mencuat, ketika beberapa diantara dari warga masyarakat Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, mengetahui adanya rekayasa tanda tangan maupun nama mereka (masyarakat-red) dicatut dalam sejumlah dokumen rincian dana dan luas lahan serta jumlah hektare yang dibebaskan oleh Pemdakab Siak untuk kawasan industry buton (KIB) pada tahun 2003-2004 silam.

Sehingga warga masyarakat dua desa di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, mendatangi kantor LSM KPK tingkat DPP di Pekanbaru-Riau, meminta dukungan agar kasus dugaan tindak pidana korupsi dan penipuan oleh Pemda Siak terkait ganti rugi lahan masyarakat maupun hutan Negara di Kecamatan Sei Apit tersebut dapat ditindaklanjuti ke lembaga hukum dalam hal ini Presiden RI, KPK RI, Kejaksaan, Polri dan instansi terkait lainnya.

Ketua investigasi lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) Yusnaim kepada Wartawan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan dugaan korupsi berjamaah tersebut ke pihak lembaga hukum Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri juga ke Presiden RI dalam hal ini Ir. H Joko Widodo dan lembaga DPR RI.

Mantan Bupati Siak, H. Arwin AS,SH atas nama Pemkab dan penanggung jawab, serta Bupati Drs H. Syamsuar MSi selaku Wakil Bupati dalam in casus, Sekda, Kabag Tata Pemerintahan, Drs. H. Said Ariffadillah, Kepala Kantor Pertanahan Siak dan Camat Sungai Apit diduga ikut terlibat.

Ketua investigasi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), Yusnaim mengatakan, hasil investigasi yang mereka lakukan bersama sejumlah LSM serta laporan masyarakat, Pemda Siak membeli lahan dari seorang Kepala Desa di Kecamatan Sungai Rawa Kabupaten Siak dengan menggunakan uang Negara Rp.28.111.307,300 atau sebesar Rp.28,1 miliar.

"Pembelian tanah dari masyarakat dilakukan secara terstruktur. Modusnya membeli tanah masyarakat yang statusnya diragukan dan penuh rekayasa bukti kepemilikan hak lahan, serta rekayasa lahan yang dijadikan milik PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM), padahal bukan. Lahan yang dibebaskan oleh Pemkab Siak dengan nilai harga bervariasi per-meter," jelasnya.

Bukan itu saja, jumlah lahan yang dibeli merupakan sebagian kawasan hutan dan pinggir sungai milik Negara. Mekanisme yang dilakukan pun tidak sesuai dengan prosedur pembebasan lahan publik, seperti ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2006," ungkapnya.

"Pembebasan lahan bukan berdasarkan kajian kelayakan yang dilakukan atas nilai dan harga tanah yang akan dibebaskan. Tapi pemda langsung membentuk tim untuk pembebasan lahan dimaksud," terang Yusnaim.

Masyarakat Kabupaten Siak, yakin kasus korupsi ganti rugi tanah/lahan di Desa Sungai Rawa dan Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit akan berujung di meja hijau.

SKALA PRIORITAS TERLIBAT:
  1. Mantan Bupati Siak, H. Arwin AS,SH atas nama Pemkab dan penanggung jawab
  2. Bupati, Drs H. Syamsuar Msi selaku Wakil Bupati dalam in casus tahun 2003-2004;
  3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Drs. H. Said Ariffadillah selaku mantan Kabag Tata Pemerintahan Pemdakab Siak;
  4. Sekretaris Daerah (Sekda) Kab, Siak;
  5. Drs. Teten Efendi selaku ketua dalam hal pengukuran lahan;
  6. Drs. H. Nuzirwan Aziz selaku ketua inventarisasi pada lahan;
  7. Drs. H. Hasri Saily, selaku wakil ketua inventarisasi pada lahan;
  8. Azirman, S.H. Selaku Sekretaris inventarisasi pada lahan;
  9. Ir. H Aulia Aziz BE, MM,  (anggota);
  10. H. Jaffar (anggota);
  11. Suntoro, S.IP (anggota)
  12. H. Amrul, S.Sos (anggota) dan sebanyak 36 orang anggota lainnya yang dicurigai ikut terlibat dalam inventarisasi pada lahan maupun pada pengukuran lahan yang diduga penuh rekayasa/manipulasi dan korupsi tersebut. (Alw/Tusimin)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas