Headlines News :
Home » , , , » Diduga Dari Hasil Korupsi, Kadis PPKAD Siak Miliki Harta Yang Tak Wajar

Diduga Dari Hasil Korupsi, Kadis PPKAD Siak Miliki Harta Yang Tak Wajar

Written By Harian Berantas on Friday, August 12, 2016 | 8:44:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Disinyalir dananya diperoleh dari hasil korupsi, seorang oknum pejabat setingkat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah, Kabupaten Siak berinisial SA (Drs. H. Said Ariffadillah), memiliki harta kekayaan melimpah, berupa rumah mewah.

Rumah mewah milik Said Ariffadillah di belakang SDN 20 Siak, Jl. Sutomo RT 017/RW 005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak.
Berdasarkan informasi dari hasil investigasi Harianberantas, Jum’at (12/08), jika sang Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Siak, H Arif Fadillah MSi merupakan mantan Kabag Tata Pemerintahan di Pemdakab Siak itu, memiliki kekayaan yang tak wajar jika dibandingkan dengan hasil gaji dan tunjangannya, di kawasan Jl. Sutomo tepatnya belakang SDN 20 Siak RT 017/RW 005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak.

Selain rumah mewah, pejabat yang bersangkutan juga dikabarkan memiliki beberapa bidang tanah maupun perkebunan sawit diwilayah daerah Kabupaten Siak. Bahkan dari penelusuran wartawan, pejabat tersebut juga dikabarkan terlibat dalam berbagai kasus dugaan korupsi yang bersumber dana APBD Kabupaten Siak, Riau.

Salah seorang warga setempat yang tidak disebut jati dirinya kepada wartawan membenarkan, jika rumah mewah yang dimiliki Arif Fadillah yang terletak di belakang SDN 20 Siak Jln Sutomo RT 017/RW 005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak dan dikeliling dengan pagar dan hiasan taman mewah  tersebut, belum lama.

Sumber menyebutkan, harta yang dimiliki pejabat tersebut perlu ditelusuri lebih jauh lagi, karena selain yang disebutkan di atas disinyalir masih ada lagi harta yang lain yang diduga keras diperoleh dari hasil korupsi.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Drs H Arif Fadillah MSi ketika dihubungi wartawan guna konfirmasi seputar harta kekayaannya itu, tidak berada di tempat. “Bapak lagi di Jakarta, dipanggil sama Kejagung” ujar salah seorang staf. Sementara, konfirmasi lewat layanan SmS yang dikirim media ini, tak dijawab Arif Fadillah.

Berdasarkan penelusuran tim harianberantas.co.id ini dilapangan, ditemukan beberapa pejabat setingkat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah, Kabupaten Siak yang diduga merangkap jabatan dan memiliki gaji ganda antara lain,:
  1. Kepala DPPKAD Siak, Drs H Arif Fadillah MSi, rangkap jabatan sebagai komisaris pada perusahaan PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Sementara, Drs H Arif Fadillah MSi tersebut, terindikasi terlibat dalam pembebasan lahan untuk kepentingan Pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton tahun 2003-2004 senilai Rp28. 111. 307,300 atau Rp28,1 miliar. Dimana kasus dugaan korupsi tersebut diyakini bergulir hingga ke meja hijau; 
  2. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, T Said Hamzah, rangkap jabatan sebagai Komisaris di perusahaan PT. Bumi Siak Pusako (BSP);
  3. Kepala Bappeda Siak Yan Prana Jaya, rangkap jabatan sebagai Komisaris di PT. Bumi Siak Pusako (BSP);
  4. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Siak Nurmansyah, rangkap jabatan sebagai komisaris di PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
  5. Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Siak Syafrilenti, rangkap jabatan sebagai Komisaris pada PT. Siak Pertambangan Energi (SPE);
  6. Asisten III Setda Siak Jamaludin, rangkap jabatan sebagai Komisaris pada PT. Siak Pertambangan Energi (SPE);
  7. Kepala Disdukcapil Siak Rahmansyah, rangkap jabatan sebagai Badan Pengawasan di PD Sarana Pembangunan Siak (SPS);
  8. Kepala BPMP2T Hariyanto, rangkap jabatan sebagai badan pengawas di PD Sarana Pembangunan Siak (SPS).
Sejauh ini belum ada konfirmasi dari beberapa pejabat setingkat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah, Kabupaten Siak selain pribadi Kepala DPPKAD Siak, Drs H Arif Fadillah MSi diatas, kami masih mencoba melakukan klarifikasi mengenai dugaan rangkap jabatan dan gaji ganda tersebut.

Namun demikian, kasus pejabat setingkat pimpinan SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Siak yang merangkap jabatan tersebut termasuk dugaan korupsi mengenai ganti rugi pembebasan lahan/tanah di Desa Sungai Rawa-Mengkapan Kecamatan Sungai Apit tahun 2003-2004 dan kasus dugaan korupsi dana Eskalasi sesuai hasil Audit BPKP tahun 2010 lalu, akan dilaporkan oleh salah satu aktivis LSM anti korupsi yang ada di Pekanbaru ke pihak lembaga KPK, Polri, Kejagung dan Presiden.

Bagaimana tabir dugaan korupsi yang terjadi diwilayah daerah Kabupaten Siak ini segera terungkap, tunggu sajian berita situs ini pada edisi-edisi mendatang. (AH/AW)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas