Headlines News :
Home » » Berusaha Suap Kejati, Makelar Kasus Dituntut 4 Tahun

Berusaha Suap Kejati, Makelar Kasus Dituntut 4 Tahun

Written By Harian Berantas on Monday, August 22, 2016 | 12:22:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Makelar kasus yang juga Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra, Marudut Pakpahan, dituntut empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan. Marudut dinilai terbukti coba menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Tomo Sitepu. 
 
Terdakwa kasus penyuapan oknum di Kejati DKI Jakarta Marudut mendengarkan keterangan saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 29 Juni 2016 lalu.
"Menuntut agar majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara menyatakan terdakwa Marudut Pakpahan terbukti secara sah dan meyakinkam menurut hukum bersalah, secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaiamana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua," kata Jaksa Irene Putri saat membacakan tuntutan atas Marudut di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016). 

Jaksa Irene menjelaskan unsur memberikan janji atau hadiah kepada pegawai negeri dalam konteks pidana korupsi telah selesai jika telah terjadi kesesuaian kehendak antara pemberi dengan penerima suap mengenai janji akan diberikannya suatu hal agar pegawai negeri melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan perbuatan memberikan sesuatu telah dianggap selesai atau meeting of mind jika ada kesepakatan antara pemberi dan penerima meskipun pemberian tersebut tidak langsung diterima oleh penerima suap.

"Merujuk fakta yang ada pada persidangan yang diperoleh fakta hukum antara terdakwa, Sudung dan Tomo tidak terdapat meeting of mind baik janji maupun pemberian sesuatu. Karena itu, jaksa berpendapat perbuatan terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwana kedua," ujar Irene.

Diketahui, Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko dan Manajer Pemasaran Dandung Pamularno menghubungi Marudut supaya menghubungi Sudung untuk menghentikan penyidikan penyalahguaan keuangan PT Brantas Abipraya di Kejati DKI. Usai permintaan itu, Marudut mendatangi Sudung dan menyampaikan temannya dizalimi.
 
Sudung lantas memanggil Tomo Sitepu dan menanyakan perihal penyidikan kasus PT Brantas Abipraya. Tomo meminta Marudut ke kantornya dan membicarakan hal itu lebih lanjut. Usai pertemuan itu, Marudut menemui Dandung dan menyampaikan kalau Tomo meminta sejumlah uang.
 
"Yang disepakati Dandung dan Marudut Rp2,5 miliar sampai Rp3 miliar," ujar Irene.
 
Dandung dan staf keuangan PT Brantas Abipraya Joko Widiyantoro melapor kepada Sudi bahwa Tomo meminta Rp2,5 miliar untuk menghentikan penyidikan.
 
Selanjutnya, Marudut, Dandung, dan Sudi bertemu. Dalam pertemuan itu Sudi menyetujui akan memberikan Rp2,5 miliar kepada Sudung dan Tomo.
 
Dandung menghubungi Marudut pada 30 Maret 2016 untuk penyerahan uang. Akhirnya disepakati uang bakal diberikan pada 31 Maret di Hotel Best Western, Cawang, Jakarta Timur.
 
"Pada 31 Maret Dandung memberikan uang Rp2,5 miliar atau USD168.835 kepada Marudut untuk Tomo dan Sudung agar menghentikan penyidikan perkara penyalahgunaan keuangan PT Brantas Abipraya," ujar Irene.
 
Adapun uang itu tak seluruhnya dibawa oleh Marudut melainkan hanya USD148.835. USD20 ribu disimpan Dandung untuk biaya makan dan golf bersama Sudung.
 
Sesaat setelah menerima uang, Marudut menghubungi Tomo Sitepu untuk menyerahkan uang tapi tidak ada jawaban. Dia kemudian menghubungi Sudung yang kemudian dijawab 'yes'.
 
Setelah dipersilakan oleh Sudung datang, saat perjalanan menuju Kejati DKI, Marudut ditangkap penyidik KPK. Tapi, sebelum itu, Sudung sempat menghubungi Marudut lewat pesan singkat yang intinya menyatakan supaya jangan dulu datang.

Berdasarkan kesimpulan itu Irene menyebut pertemuan Marudut, Tomo, dan Sudung pada 23 Maret tidak terdapat kesepakatan atau meeting of mind antara Marudut, Tomo, dan Sudung akan dilakukan penyerahan uang dari Sudi Wantoko untuk Tomo dan Sudung dengan maksud agar menghentikan penyelidikan.

"Penyerahan uang oleh Marudut, Sudi, dan Dandung insiatif persepsi Marudut setelah bertemu Tomo yang saat itu mengatakan 'Makanya kau tanya mereka seperti apa bantuannya' dengan demikian pertemuan antara Marudut dan Tomo belum ada perbuatan memberikan atau menjanjikan, baru permulaan pelaksanaan memberikan uang," jelas Irene.

"Unsur memberi atau menjanjikan belum terpenuhi secara sempurna, tetapi masuk kualifikasi sebagai perbuatan permulaan yang masuk dalam salah satu unsur Pasal 53 ayat 1 KUHP," pungkas Irene.

Marudut diberatkan karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaaan.

Dia diringankan karena belum pernah dihukum sebelumnya, menyesali perbuatamnya, serta berjanji tidak akan mengulanginya, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Terkait tuntutan jaksa, Marudut bakal mengajukan pledoi atau pembelaan. (TRK)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas