Headlines News :
Home » » 600 Unit RLH di Bengkalis Sarat Penyimpangan, KPA dan PPTK Layak Diperiksa

600 Unit RLH di Bengkalis Sarat Penyimpangan, KPA dan PPTK Layak Diperiksa

Written By Harian Berantas on Monday, August 8, 2016 | 1:06:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Proyek pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) pola organisasi masyarakat setempat (OMS) yang bersumber biaya APBD Kabupaten  Bengkalis tahun 2015 dengan nilai sebesar 42 miliar, aparat hukum diminta segera memanggil dan  memeriksa Kuasa Pengguna Anggaran KPA maupun PPTK pada proyek yang diduga bernuasa KKN tersebut.


Bukan tanpa alasan, kita minta lembaga hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memeriksa para pihak yang punya andil dalam sejumlah kegiatan proyek Rlh, disamping selaku pengontrol anggaran dan pelaksana teknis kegiatan. Mereka (KPA, PPTK),  seharusnya juga bisa memantau sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan Rlh itu yang dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), ujar ketua DPC LSKI cabang Bengkalis, Abdul Kadir kepada Wartawan, Senin (08/08) di Bengkalis.

Lebih lanjut dikatakannya, kita juga sudah menyurati pihak Dinas terkait dugaan penyimpangan pembangunan RLH yang di peruntukan bagi masyarakat yang layak menerimanya. Namun niat mereka Dinas tidak mengindahkannya, sehingga menurut kita adanya indikasi permainan antara KPA, PPTK maupun OMS selaku pelaksana lapangan yang membuat laporan pencairan termin secara rekayasa bahwa pekerjaan dilapangan sudah sesuai Speck/Bestek.

KPA maupun PPTK itu punya tanggung jawab terhadap 150 unit Rumah Layak Huni di dua kecamatan, artinya kalau ada 600 unit berarti ada 4 KPA, 4 PPTK-nya.

Dari hasil investigasi yang telah kita lakukan di beberapa kecamatan terkait pembangunan Rumah Layak Huni di Bengkalis pada tahun 2015, rata rata dugan penyimpangan mencapai 15 hingga 20 juta per unit. Dan bila ditotal kerugian negara bisa mencapai Rp6 hingga Rp12 miliar.

kalau apa saja penyimpangannya, biar nanti saya jelaskan ke aparat hukum kita bila diperlukan dan kita siap memberikan hasil investihasi kita, ungkap Kadir.

Menyikapi hal ini, salah seorang ketua OMS di kecamatan kepada Wartawan membenarkan, bahwa  semenjak di mulai hingga penyerahan Rumah Layak Huni di Desa kami ini belum pernah ada PPTK bahkan kenalpun tidak siapa PPTK-nya, ujar sumber yang merupakan OMS (Arianto)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas