Headlines News :
Home » » Keterlibatan Ketua DPRD DKI Dalam Kasus Suap Rancangan Perda Reklamasi Teluk Jakarta, Akan di Dalami KPK

Keterlibatan Ketua DPRD DKI Dalam Kasus Suap Rancangan Perda Reklamasi Teluk Jakarta, Akan di Dalami KPK

Written By Harian Berantas on Monday, July 18, 2016 | 6:25:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami keterlibatan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dalam dugaan suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah soal reklamasi Teluk Jakarta. Terlebih, Prasetyo disebut-sebut dalam persidangan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/6
 "Fakta persidangan itu harus didalami dong. Dan itu harus di-follow up," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (18/7/2016). 

Namun, Saut belum mau banyak bicara soal upaya apa yang akan diambil Lembaga Antikorupsi. Dia menyerahkan kelanjutannya kepada penyelidik dan penyidik KPK.

"Soal itu, saya akan kordinasikan kepada penyelidik lebih dulu," papar dia.

Sementara, Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif memastikan semua fakta persidangan akan jadi bahan pertimbangan KPK. Hal ini termasuk pertemuan anggota DPRD DKI dengan Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

"Kalau valid data itu dan bisa jadi bahan pengembangan, selama ada data lain sehingga syarat dua alat bukti tercukupi, akan ditindaklanjuti. Fakta persidangan akan jadi data untuk penyelidik dan penyidikan," papar dia.

Diketahui, peran Prasetyo Edy dan Aguan dalam kasus dugaan suap terkait rancangan peraturan daerah soal reklamasi Teluk Jakarta terungkap. Aguan disebut akan menekan Prasetyo agar segera mengesahkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP).

"Kalau jam 2 belum terlaksana paripurna saya akan laporkan ke Pak Bos saudara Sugianto Kusuma supaya dia menekan Prasetyo Edy," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Ali Fikri saat membacakan Berita Acara Pemeriksaan Syaiful Zuhri alias Pupung, manajer perizinan Agung Sedayu Grup, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 14 Juli.

Dalam BAP tersebut terungkap, Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi mengatakan Edy Prasetyo membagi dananya sangat kacau bahwa dia sendiri kebanyakan. "Saya minta Sanusi mengabari saya mengenai jadi atau tidak paripurna hari ini karena mau beri laporan ke Sugianto," ungkap Jaksa Ali mengutip pernyataan Pupung.

Dalam BAP No 45 yaitu pembicaraan tanggal 17 Maret 2016 menerangkan, Sanusi mengatakan kepada Pupung semua masalah dalam pembahasan Raperda Pantura Jakarta sudah selesai. Tapi, paripurna tetap mundur terus dari jadwal.

"Seharusnya hari ini jam 2, anggota DPRD di bawah resah dan complain ke Sanusi namun dia sendiri tidak bisa diberi tugas sehingga tidak bisa menjalankan apa-apa," kata Ali kembali menirukan pernyataan Pupung.

Dalam sidang ini, Jaksa Ali menanyakan apakah pernyataan Pupung dalam BAP tersebut benar. "Tidak ada pembagian dana di situ, kalau kita dengar di rekaman pembicaraan," jawab Pupung yang menjadi saksi untuk terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan pegawainya Trinanda Prihantoro. (SOZ/TOR)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas