Headlines News :
Home » , , , » Kapolri di Klarifikasi, Sikap Polda Riau Dipertanyakan Tak Menahan Heru Wahyudi Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis

Kapolri di Klarifikasi, Sikap Polda Riau Dipertanyakan Tak Menahan Heru Wahyudi Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis

Written By Harian Berantas on Monday, July 18, 2016 | 6:35:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Tidak ditahan terkait kasus korupsi dana hibah dan bansos Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 senilai Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar, dipertanyakan oleh para penggiat anti korupsi. Mabes Polri ataupun Polda Riau 'bermain mata'.

Bupati Amril Mukminin Mantan Anggota DPRD Bengkalis 2009-2014, tampak semangat karena sudah dekat dengan Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs. Supriyanto.
Anggota analisa data Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK, Joni Hermanto mengatakan, lambannya pengusutan kasus dugaan korupsi ini sangat dimungkinkan adanya intervensi dari penguasa atau kepentingan ekonomi.

“Penyidikan kasus ini sudah berjalan tiga tahun, dan sampai sekarang ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi  merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 juga terindikasi ikut menikmati hasil dugaan korupsi berjamaah tersebut belum juga ditahan. Saya curiga ada intervensi atau permainan uang,” kata Joni Hermanto di Mapolda Riau, usai  menyerahkan tembusan surat klarifikasi yang dilayangkan lembaganya ke pihak Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian, Senin (18/07/2016).

Menurutnya, tidak ada alasan lagi yang dibuat Polda Riau dan Mabes Polri untuk tidak memeriksa dan menahan Heru Wahyudi, sekalipun ada oknum aparat hukum dan partai politik dibalik layar yang membekinginya. Katanya lagi, berdasarkan fakta yang ada, negara sudah dirugikan sebesar Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar.

Dijelaskannya, dalam kasus ini melibatkan ketua/anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 dan pejabat eskutif lainnya termasuk 2 orang pegawai honorer yang ada di bagian umum Setda Bengkalis.

“Ini kasus terindikasi diulur-ulur karena adanya dugaan intervensi dari penguasa atau kepentingan ekonomi. Padahal, bukti penyimpangannya sudah jelas, bahkan semuanya sudah terungkap di Pengadilan Tipikor saat para tersangka/terdakwa lainnya disidangkan di PN Pekanbaru-Riau” ujarnya.

Kasus ini bermula ketika keputusan Mendagri melalui Gubernur Riau dengan No: Kpts.133/ II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 tidak dilaksanakan atau dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati bersama-sama ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah Bin Abu Zakir ketika itu, beserta anggota DPRD dan pejabat tinggi lainnya di Kabupaten Bengkalis.

Ditahun berikutnya (tahun 2013), sejumlah elemen/organisasi/kelompok masyarakat Kabupaten Bengkalis yang merasa dibohongi, ditipu oleh Ketua/anggota DPRD Bengkalis dan pejabat terkait lainnya karena bantuan dan hibah dan Bansos tahun 2012 silam itu direkayasa dan hanya dinikmati oleh para oknum pejabat, meminta dukungan resmi dari lembaga anti korupsi yakni, LSM KPK dan Media Berantas di Pekanbaru-Riau agar kasus korupsi yang dinilai tidak berperikemanusiaan itu diungkap untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Presiden RI.

Tepat pada hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2013 dan diteruskan pada 10 Juli 2014 dan 05 Pebruari 2015, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) secara resmi meminta keseriusan Kapolri, Jaksa Agung, KPK supaya benar-benar menjalankan supermasi hukum di Riau terkait kasus korupsi dana hibah dan bansos Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 yang merugikan keuangan Negara senilai Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar lebih tersebut.

Namun penyelidikan kasus dugaan korupsi berjamaah oleh Polri sejak tahun 2013 silam tersebut terkesan sengaja diperlambat atau diulur-ulur tanpa kepastian hukum yang jelas Joni Hermanto.

Kasubdit III Tipikor Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro SH MH waktu lalu saat dikonfirmasi media ini, “Kalau penyelidikan terhadap Ketua DPRD yang sekarang ini (Heru Wahyudi) kami lakukan, tentu penyelidikannya kembali ke awal lagi. Apalagi, personil kami di Tipikor Polda Riau ini sangat terbatas,” kata AKBP Wahyu Kuncoro SH MH.

Menanggapi pernyataan Kasubdit III Tipikor Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro SH MH kepada media ini, Afrizal SH selaku Koordinator LSM Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), mengecam kasus korupsi pejabat Pemkab Bengkalis yang sepertinya didalamnya ada kongkalikong.

“Pihak yang menangani kasus Heru Wahyudi agar segara melakukan penangkapan, karena jangan sampai ada kongkalikong dibalik ini semua, hukum harus ditegakkan di daerah ini,” ujarnya. saat dihubungi via selulernya, Senin (18/07/2016).

Lebih jauh dikatakan Afrizal, hukum di Riau sepertinya hanya mampu meresahkan rakyat dan tidak mampu memberikan rakyat rasa aman yang dimana jika orang kecil yang melakukan pelanggaran itu segara ditindak, tetapi jika orang besar maka sepertinya dianggap sepele saja. kita mau proses pemerintahan yang ada di Riau tidak di kotori oleh orang–orang yang tidak bertanggung jawab.

”Dimata hukum siapapun sama, jangan hukum itu ibaratkan tajam kebawah malah justru tumpul keatas. Ini yang harus diperhatikan. justru dengan penyidikan yang begitu lama akan menjadi pertanyaan besar bagi penyidik yang menangani perkara ini. Mampu tidak…???,” tuturnya.


Pihaknya juga mendesak dan meminta kepada Jenderal Pol Tito Karnavian yang baru dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI oleh Presiden RI Ir. Jokowi agar segara menjalankan supermasi hukum yang benar di tanah air khususnya di Provinsi Riau. Melihat banyaknya indikasi- indikasi yang dilakukan pejabat Riau, seperti yang dilakukan Heru Wahyudi Cs, masalah pertanggung jawaban fiktif serta kegiatan-kegiatan rekayasa. (SUP/TOR)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas