Headlines News :
Home » , » Bupati, Kadis PU Siak Dinilai Sengaja Dilepas Dari Jeratan Hukum, Gelar Perkara Pemalsuan & Korupsi Jembatan Sei Kelakap di Polda Riau, Nihil

Bupati, Kadis PU Siak Dinilai Sengaja Dilepas Dari Jeratan Hukum, Gelar Perkara Pemalsuan & Korupsi Jembatan Sei Kelakap di Polda Riau, Nihil

Written By Admin Berantas on Saturday, July 2, 2016 | 9:33:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU-- Perkara dugaan kasus pemalsuan tandatangan dibalik kasus korupsi dana APBD pada pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) tahun 2014 senilai Rp9 miliar yang digelar penyidik Ditreskrimum Polda Riau, Senin 27 Juni 2016 pekan lalu,  belum membuahkan hasil alias nihil.

Tanda Terima Laporan LSM KPK dari Mabes Polri dan Bundel Laporan dugaan Korupsi saat diterima Staf Kapolri  (24/05/16) di Mabes Polri
Diperoleh informasi di Polda Riau, Jl. Jend Sudirman No 235 Pekanbaru, Senin (27/06) gelar perkara dihadiri Direktur perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir Sulijar Situmeang  selaku korban pemalsuan tandatangan, namun penyidik masih ngambang menentukan para tersangka dalam incasus yang terindikasi melibatkan para oknum pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak yang dinakhodai Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng selaku Kadis, dan Kabidnya Ardi Irfandi ST.,MT maupun Bupati, Drs. H. Syamsuar Msi selaku pemangku kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan terlebih lagi rekanan kontraktor bernisial KI diduga Kairul Iqmal yang diduga bagian dari otak pemalsuan tanda tangan Dirut PT. SCKG Ir Sulijar Situmeang tersebut.

Bukti pemalsuan dokumen dalam pembuatan rekening  Bank Mandiri Sudirman Atas dan Pemred Berantas bersama Dirut PT. SCKGM di halaman kantor Bank Mandiri Pekanbaru

Penyidik Polda Riau termasuk penyidik Bareskrim Mabes Polri yang terus mendalami kasus itu telah beberapa kali memeriksa para oknum pejabat teras Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak.

Ketua Tim LSM KPK dan Penyidik Polda Riau, saat meninjau kondisi pembangunan jembatan sei kelakap Siak yang di beraroma penyimpangan
Dalam pemeriksaan Senin (27/06) siang pekan lalu itu, penyidik Ditreskrimum Polda Riau dinilai tak punya nyali menghadiri para terduga pelaku dari pihak Pemda Siak termasuk pengusaha swasta bernisial IK (Kairul Iqmal), karena salah seorang oknum Polri yang dikabarkan cukup lumayan disegani di Kepolisian RI, diduga telah menerima uang pelicin dari oknum pejabat teras di Pemda Siak dalam incasus.

Sehingga yang dimintai keterangan oleh penyidik Polda Riau, hanya korban pemalsuan tandatangan yaitu Dirut PT. SCKG Ir Sulijar Situmeang sepihak, (diduga hanya formalitas).
.
Ir. Sulijar Situmeang melalui rekannya Salim SH kepada Wartawan lewat selulernya, Sabtu (02/07) siang mengatakan, perkara kasus pemalsuan tandatangan dan penyimpangan proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kacamatan Mempura Kabupaten Siak tahun 2014 yang digelar oleh Polda Riau, Senin 27 Juni 2016 pekan lalu, belum membuahkan hasil alias nihil. Karena pihak PU atau Pemda Siak, takut hadir karena mereka sudah tahu kalau mereka itu semuanya sudah ketahuan  salah. “Bahkan hasil pengujian sample di laboratorium, semuanya sudah ada, dan tak meragukan lagi, ujar Salim.

Namun pemeriksaan lanjutan masih ada lagi untuk digelar oleh pihak Kepolisian, "Perkembangan berikutnya lagi, tergantung hasil pemeriksaan dari Polisi penyidik, yang kemudian disimpulkan dan diekspose," ujar terang Salim.

Sebelumnya, aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) yang menindaklanjuti laporan korban (Sulijar dan Salim) ke Polda Riau, Mabes Polri, Jaksa Agung dan KPK RI beberapa waktu lalu, Kabid BMP Siak, Ardi Irfandi ST.,MT mengabarkan jika kasus yang melilit tubuh para oknum pejabat tinggi di Pemda Siak tersebut telah diselesaikan melalui salah seorang oknum kepolisian dan jaksa beking mereka dengan cara memberikan uang pelicin dengan nilai cukup lumayan besar.

Hal itu dilakukan, supaya perkara-perkara kasus dugaan korupsi di Dinas BMP Siak maupun yang terjadi dilingkup Pemda Siak yang dilaporkan LSM KPK sebelumnya, dipelintir dan tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Hati-hati juga ya pak, arsip laporan masih utuh kok, kapan saja tetap ditindaklanjuti selagi belum ada kepastian hukumnya di Pengadilan.

Di Wartakan sebelumnya, kasus dugaan manipulasi dan mark up pengadaan bahan material proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (Tahap I) di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan nilai sebesar Rp9.058. 173.000 yang ditangani penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri dan Polda Riau sepertinya jalan ditempat. Meski perkaranya telah bergulir sejak tahun 2015 setahun lalu, penyelidikan yang dilakukan polisi belum ada kejelasan yang pasti.

Bahkan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK di Pekanbaru-Riau, telah dua kali berturut-turut menindaklanjuti kasus tersebut ke Polda Riau dan Mabes Polri dalam kurun tahun 2016.

Karena konon kabarnya, kasus dugaan pemalsuan dan korupsi berjamaah di Pemda Siak tahun 2014 silam itu, terkesan dipelintir oleh oknum Polri tertentu maupun oknum Kejaksaan untuk dijadikan ATM.

Bukan hanya dugaan manipulasi dan markup anggaran tiang pancang dan cor lantai jembatan pekerjaan pembangunan jembatan kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak tersebut, melainkan terjadi  pemalsuan tandatangan dalam dokumen proyek hingga pada penerbitan pembuatan rekening Direktur perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir Sulijar Situmeang  di Bank Mandiri Sudirman Atas Kota Pekanbaru yang diduga dilakukan beberapa oknum pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Siak bekerjasama dengan oknum rekanan bernisial KI diduga Kairul Iqmal.

Kasus yang sudah berkembang ini di masyarakat belum satupun oknum pejabat yang dijadikan tersangka. Bahkan berkembang isu di masyarakat bila kasus tersebut bakal didiamkan oleh oknum Polri yang ada di Mabes Polri maupun penyidik Polda Riau termasuk oknum Jaksa yang ada di Kejaksaan Agung untuk dijadikan ATM mereka.

Dalam kasus tersebut, pihak Pemda melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, telah membuat addendum pekerjaan tanpa sepengetahuan rekanan kontraktor PT. Surya Citra Karya Gemilang selaku pihak yang terkoreksi sebagai pemenang tender dalam pelaksana pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kecamatan Mempura.

Bahkan dalam surat kuasa pembuatan rekening Dirut PT. Surya Citra Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang pada Bank Sudirman Atas Kota Pekanbaru, dipalsukan atau direkayasa untuk menggorgoti uang negara sebesar Rp9 miliar untuk pembangunan jembatan kelakap (tahap I) tahun 2014.

Sedangkan tandatangan Dirut PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT.SCKG), Ir. Sulijar Situmeang yang dipalsu dalam dokumen proyek menjadi dasar dilakukannya pekerjaan pembangunan jembatan kelakap (tahap I) tahun 2014 oleh rekanan lain yang tidak pernah menerima sub kontrak atau kuasa pengerjaan lapangan dari pihak Dirut PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang selaku pihak pemenang tender.

Menanggapi  proses penyelidikan kasus dugaan manipulasi/mark up tiang pancang maupun cor beton lantai kerja pembangunan jembatan kelakap di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tersebut, Koordinator Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Ade Saputri, lewat via handphone kepada Wartawan beberapa waktu lalu menyebutkan, pihaknya masih menunggu kebenaran adanya jawaban resmi dari Kapolri dan Polda Riau selama 14 hari.

Karena pada tanggal 24 April 2015, LSM KPK, telah menindaklajuti kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Siak tersebut ke Kapolri maupun ke Polda Riau.

"Semua sudah kami tindaklanjuti sesuai aturan ke Kapolri dan Polda Riau pada tanggal 24 Mei 2016 untuk tetap dilanjutkan proses hukumnya oleh Polri tanpa ada unsur 86 dan ATM. Saat ini kami masih menunggu jawaban resmi dari Kapolri dan Polda Riau”. ujar Ade Saputri.

Ditegaskannya, bila dalam kurun waktu 14 hari tanggapan/jawaban resmi dari Kapolri dan Polda Riau belum ada, maka kami akan melakukan aksi damai di Mapolda Riau dan di Bareskrim Polri, mempertanyakan profesionalnya Kepolisian dalam menangani laporan penyimpangan yang disampaikan Ormas dan LSM anti korupsi, tegasnya.

Dikatakan, kasus dugaan pemalsuan tandatangan dan korupsi berjamaah di Pemda Siak melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak Provinsi Riau, juga telah kami laporkan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, tembusannya telah kami kirim ke Presiden RI, DPR RI dan lembaga hukum lainnya terang Ade lagi.

Kepala dinas Bina Marga dan Pengairan Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, bersama Kabid BMP Siak, Ardi Irfandi, ST.,MT termasuk Bupati, Drs. H. Syamsuar Msi, saat berkali-kali dikonfirmasi harianberantas.co.id lewat via hendphon, para oknum pejabat penting diwilayah Siak Sri Indrapura itu, bungkam, karena bahan pertanyaan Wartawan tak dijawab. Bukan itu saja, bahan konfirmasi tertulis (resmi) yang disampaikan awak media pun beberapa waktu lalu, tak digubris.

Akan tetapi Kabid BMP Siak, Ardi Irfandi, ST., MT saat jumpa Pers diruangan rapat Inspektorat Siak, Senin (09/05/2016) lalu membenarkan bila proyek pembangunan jembatan kelakap (tahap I) tahun 2014 sudah menjadi temuan BPKP Perwakilan Riau.

Proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh. Karena dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPKP, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar, akui Ardi terbata-bata.

Diterangkan Ardi, jembatan kelakap itu dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan di lapangan kata Ardi dengan bahasa terbata-batanya. (Sup).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas