Headlines News :
Home » , » LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMUNITAS PEMBERANTAS KORUPSI (LSM - KPK)

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMUNITAS PEMBERANTAS KORUPSI (LSM - KPK)

Written By Admin Berantas on Friday, June 24, 2016 | 9:34:00 AM

HARIANBERANTAS-- HARIANBERANTAS-- Berdirinya LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) yang berkedudukan Kantor Pusat di Jl. Nelayan No. 86 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, pada Tanggal 15 April 2011 dikrui untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan telah mendapat Legitimasi dari Pemerintah melalui akte notaris dan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada tanggal 08 Juni 2011.

Pada Tanggal 15 Juli 2015, Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi disingkat LSM KPK, eksistensinya resmi diakui Pemerintah Pusat melalui SK/AHU Menkum dan HAM RI, pada Tanggal 15 Juli 2015, Nomor AHU-0001953.AH.01.07 Tahun 2015, dibawah naungan Bapak "TORO ZL" sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum "BOWONASO dan Bendahara Umum: Ny, "ATISA"

Lembaga Swadaya Masyarakat KPK bersifat mandiri dan independen yang berorientasi pada penjaringan informasi dan aspirasi dengan cara atau sistim Pemberdayaan Masyarakat dan menciptakan kader masyarakat yang maju disegala bidang.

LSM KPK berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi  serta aspirasi secara transparan, tepat, tegas, serta akurat guna pencapaian cita cita perwujudan masyarakat adil dan makmur material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, dan sebagai Lembaga penjaringan aspirasi serta pencapaian informasi kepada pemerintah dan masyarakat secara timbal balik.

Memegang teguh, mengemban, serta mengamalkan  serta senantiasa beroreantasi pada program umum LSM KPK, dalam membangun informasi dan aspirasi masyarakat, serta menunjang pembangunan disegala bidang, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan serta berupaya menyeimbangkan antara kebijakan Birokrasi dengan kebijakan Politik dalam pembangunan dimasyarakat oleh pemerintah.

Sebagai lembaga penggali informasi atas pelanggaran keadilan dan penindasan terhadap masyarakat serta membentuk administrasi pelaporan secara tepat dan akurat, merupakan wadah pengumpulan serta penyajian informasi  dan aspirasi melalui data-data yang akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran hukum dan memenuhi unsur pidana maupun perdata dan diteruskan kepada kepentingan hukum dan masyarakat berdasarkan atas asas praduga tak bersalah.

Asas Tujuan dan Tugas :

Lembaga Swadaya Masyarakat KPK ini berazaskan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, serta mempertahankan Pancasila sampai titik darah penghabisan.

LSM KPK bertujuan menciptakan satu pencapaian informasi yang akurat dimasyarakat dan membentuk satu kesatuan informasi sebagai saalah satu produk hukum yang melahirkan rasa keadilan dalam masyarakat didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan aparatur pemerintah dalam bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Turut melakukan pengawasan diluar sitem dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai dari dana APBD dan APBN,Loan bantuan hibah atau pinjaman dari luar negeri diseluruh wilayah Indonesia.

Melaporkan/menggugat, pelanggaran hukum dalam pembangunan maupun terhadap masyarakat.

Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Melaporkan kepada penegak hukum, temuan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara, didalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah, yang dibiayai dari dana APBD/APBN, Loan bantuan hibah atau pinjaman dari luar negeri. Untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Melakukan pemantauan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dan pembangunan konstruksi diseluruh badan/dinas diwilayah Indonesia.

Mengangkat/menunjukkan para ahli hukum dan pengacara untuk masalah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari segi hukum.

Menjembatani pihak penyelenggara pembangunan dan pelaksanaan proyek pembangunan secara timbal balik dalam bentuk aspirasi yang dapat mempersatukan persepsi kedua belah pihak terhadap permasalahan-permasalahan.

Melakukan perlindungan atas aset/kekayaan daerah dan masyarakat guna kesejahteraan seluruh masyarakat.

Tugas Pokok LSM KPK :

Memperjuangkan segala aspek Mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan aparatur pemerintah dalam bentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Memperjuangkan peningkatan kehidupan masyarakat yang meliputi idiologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, dan pertahanan keamanan guna meningkatkan ketahanan nasional dan suksesnya pembangunan nasional.

Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyerapan informasi terpendam agar dapat diangkat kepermukaan sebagai satu bahan positif, guna meningkatkan nilai nilai kesejahteraan masyarakat dan perubahan kearah yang lebih baik.

Meningkatkan informasi dalam hal perlindungan serta pelestarian hutan, alam dan  lingkungan hidup  dan menyerap informasi perusakan hutan, perburuan liar, serta melakukan upaya hukum.

Meningkatkan upaya upaya bersama masyarakat atas pemberantasan korupsi, kolusi  dan nepotisme, mafia peradilan, narkotika dan obat obatan terlarang, asusila, perusakan hutan/alam dan eksploitasi ilegal sumberdaya alam serta terorisme.

Meningkatkan kerjasama saling menguntungkan baik pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam pemecahan informasi guna pencapaian kesejahteraan dan ketentraman masyarakat secara luas.

Melakukan pembinaan dan pengkaderan dalam masyarakat, guna melahirkan masyarakat yang sadar hukum dan beretika sebagai bagian kehidupan berbangsa dan bernegara.

Doktrin :

LSM Komunitas Pemberantas Korupsi disingkat LSM KPK, memiliki Doktrin yang merupakan satu kesatuan perwujudan pemikiran dan kesepahaman yang meliputi semua kerangka dasar pengembangan serta pelaksanaan tugas secara nyata, baik kader dan masyarakat dalam perwujudan kepentingan secara umum berdasarkan Undang undang Dasar 1945, serta peraturan lain yang berlaku.

Doktrin LSM KPK merupakan satu kesatuan ketentuan yang harus dipedomani dan menjadi pegangan dalam melaksanakan segala kegiatan dan tugas sosial budaya, ekonomi, politik, demokratisasi, hukum serta hak asasi manusia, sebagai cita-cita dalam mengisi kemerdekaan dan mewujudkan terciftanya pembangunan informasi serta hukum seluas luasnya.

Atribut :

LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) mempunyai atribut-atribut yang terdiri dari Logo Organisasi, Bendera, Panji-panji, Lambang dan Mars LSM KPK.

Kantor Pusat :

Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) berkedudukan Kantor Pusat di Jl. Nelayan No. 86 Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau-Indonesia. ( 28261 )  

Contact Person / WhatsApp :  


+62823 8399 5787


B. ANAS 

Email : dpplsm_kpk@yahoo.co.id - dppkpkri01@yahoo.com
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas