Headlines News :
Home » , » Penggiat Anti Korupsi, Nilai Kapolri & Polda Riau Setengah Hati Usut Dugaan Korupsi Berjamaah & Pemalsuan Tandatangan di Dinas BMP Siak

Penggiat Anti Korupsi, Nilai Kapolri & Polda Riau Setengah Hati Usut Dugaan Korupsi Berjamaah & Pemalsuan Tandatangan di Dinas BMP Siak

Written By Admin Berantas on Tuesday, June 14, 2016 | 11:21:00 PM

HARIANBERANTAS, SIAK- Kasus dugaan manipulasi dan mark up pengadaan bahan material proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (Tahap I) di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan biaya APBD tahun 2014 sebesar Rp9.058.173.000 yang ditangani penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri dan Polda Riau sepertinya jalan ditempat. Meski telah bergulir sejak tahun 2015 setahun lalu, penyelidikan yang dilakukan polisi belum ada kejelasan yang pasti.

Bahkan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi atau LSM KPK di Pekanbaru-Riau, telah dua kali berturut-turut menindaklanjuti kasus tersebut ke Polda Riau dan Mabes Polri dalam kurun waktu tahun 2016. Karena konon kabarnya, kasus dugaan pemalsuan dan korupsi berjamaah di Pemda Siak, terkesan dipelintir oleh oknum Polri tertentu maupun oknum Kejaksaan untuk dijadikan ATM.

 Ketum LSM KPK saat menyerahkan bukti tindaklanjut laporan korupsi dan pemalsuan ke Kapolri (24/05/16)  dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat membacakan 7 status tersangka Pembakar hutan (16/9/15). 

Bukan hanya dugaan manipulasi dan markup anggaran tiang pancang dan cor lantai jembatan pekerjaan pembangunan jembatan kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak tersebut, melainkan terjadi  pemalsuan tandatangan dalam dokumen proyek hingga pada penerbitan pembuatan rekening Direktur perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir Sulijar Situmeang  di Bank Mandiri Sudirman Atas Kota Pekanbaru yang diduga dilakukan beberapa oknum pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Siak bekerjasama dengan oknum rekanan bernisial KI diduga Kairul Iqmal.

Kasus yang sudah berkembang di masyarakat belum satupun oknum pejabat yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan berkembang isu di masyarakat bila kasus tersebut bakal didiamkan oleh oknum Polri yang ada di Mabes Polri maupun penyidik Polda Riau termasuk oknum Jaksa yang ada di Kejaksaan Agung untuk dijadikan ATM mereka.

Dalam kasus tersebut, pihak Pemda melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, telah membuat addendum pekerjaan tanpa sepengetahuan rekanan kontraktor PT. Surya Citra Karya Gemilang selaku pihak yang terkoreksi sebagai pemenang tender dalam pelaksana pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kecamatan Mempura itu.

Bahkan dalam surat kuasa pembuatan rekening Dirut PT. Surya Citra Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang pada Bank Sudirman Atas Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dipalsukan atau direkayasa demi menggorgoti uang negara sebesar Rp9 miliar untuk pembangunan jembatan kelakap (tahap I) tahun 2014.

Sedangkan tandatangan Dirut PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT.SCKG), Ir. Sulijar Situmeang yang dipalsu dalam dokumen proyek menjadi dasar dilakukannya pekerjaan pembangunan jembatan kelakap (tahap I) tahun 2014 oleh rekanan lain yang tidak pernah menerima sub kontrak atau kuasa pengerjaan lapangan dari pihak Dirut PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang selaku pihak pemenang tender.

Menanggapi  proses penyelidikan kasus dugaan manipulasi/mark up tiang pancang maupun cor beton lantai kerja pembangunan jembatan kelakap di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tersebut, Koordinator Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Ade Saputri, saat dihubungi media lewat via handphone di Pekanbaru, Senin (13/6) menyebutkan, pihaknya masih menunggu kebenaran adanya jawaban resmi dari Kapolri dan Polda Riau selama 14 hari kedepan.

Karena pada tanggal 24 April 2015 lalu, pimpinan aktivis lembaga yang di koordinatornya yakni LSM KPK, telah resmi menindaklajuti kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Siak tersebut ke Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan juga Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs Supriyanto.

"Semua sudah kami tindaklanjuti sesuai aturan ke Kapolri dan Polda Riau pada tanggal 24 Mei 2016 untuk tetap dilanjutkan proses hukumnya oleh Polri tanpa ada unsur 86 dan ATM. Saat ini kami masih menunggu jawaban resmi dari Bapak Kapolri Jenderal Badrodin Haiti maupun dari Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs Supriyanto hingga 14 hari mendatang”. ujar Ade Saputri SH, koordinator LSM KPK, Senin 13/06/2016 sore.

Ditegaskan Ade Saputri SH, apabila dalam kurun waktu 14 hari lagi toh jawaban resmi dari Kapolri dan Polda Riau tidak ada, maka kami akan melakukan aksi damai di Mapolda Riau dan di Bareskrim Polri, mempertanyakan profesionalnya Kepolisian dalam menangani laporan penyimpangan yang disampaikan Ormas dan LSM anti korupsi, tegas Ade.

Dikatakan Ade, kasus dugaan pemalsuan tandatangan dan korupsi berjamaah di Pemda Siak melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak Provinsi Riau, juga telah kami laporkan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta tanggal 24-25 Mei 2016, tembusannya telah kami kirim ke Presiden RI, DPR RI dan lembaga hukum lainnya di Jakarta dan di Pekanbaru, terang Ade.

Sebelumnya juga, pada kesempatan koordinasi yang digelar awak harianberantas.co.id bersama LSM KPK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Rabu (25/05/2016) lalu, Kabid Dumas, Sugmanan Zamzami kepada Wartawan dengan tegas mengatakan, jika kasus dugaan pemalsuan dan korupsi yang terjadi pada pekerjaan jembatan sungai kelakap tahun 2014 di Kabupaten Siak, Riau tersebut, paling mudah untuk diselidiki oleh penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Untuk melakukan penyelidikannya, saya rasa paling mudah. Mana mungkin Kairul Iqmal selaku rekanan kontraktor itu berani melakukan pekerjaan lapangan tanpa ada  intervensi terlebih dahulu dari pihak penguasa didaerah setempat.

Apalagi, yang memenangkan tender proyek itu sudah jelas dari pihak perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang yang dipimpin oleh pak Ir. Sulijar Situmeang. Dan alat bukti petunjuk dari audit BPKP sudah ada, caranya paling mudah,” tegas Dumas KPK RI, Sugmanan Zamzami.

Menyikapi hal ini, Kepala dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, bersama Kabid BMP Siak, Ardi Irfandi, ST.,MT termasuk Bupati, Drs. H. Syamsuar Msi, saat berkali-kali dikonfirmasi harianberantas.co.id lewat via hendphon, ketiga oknum pejabat penting diwilayah Siak Sri Indrapura itu, bungkam dan diam 1000 bahasa, karena bahan pertanyaan Wartawan tak dijawab. Bahkan konfirmasi tertulis (resmi) yang dilayangkan media ini beberapa waktu lalu, tak terjawab.

Akan tetapi Kabid BMP Siak, Ardi Irfandi, ST., MT ketika jumpa Pers diruangan rapat Inspektorat Siak, Senin (09/05/2016) lalu membenarkan bila proyek pembangunan jembatan kelakap (tahap I) tahun 2014 sudah menjadi temuan BPKP Perwakilan Riau.

Proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh. Karena dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPKP, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar, akui Ardi terbata-bata.

Dikatakannya, jembatan kelakap itu dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan di lapangan kata Ardi dengan bahasa terbata-batanya lagi. (Ely)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas