Headlines News :
Home » , , , » Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan oleh Pemkab Siak tahun 2003-2004 Sebesar Rp.28,1 M, Akan Dilaporkan ke KPK RI

Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan oleh Pemkab Siak tahun 2003-2004 Sebesar Rp.28,1 M, Akan Dilaporkan ke KPK RI

Written By Admin Berantas on Monday, June 6, 2016 | 7:18:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) menduga di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak Provinsi Riau berpotensi merugikan keuangan negara Rp.28.111.307,300 atau Rp28,1 miliar atas pembebasan lahan untuk kepentingan Pembangunan Daerah Siak pada tahun 2003-2004 silam.

 Mantan Bupati Siak, H. Arwin AS,SH atas nama Pemkab dan penanggung jawab, serta tim sembilan, Wakil Bupati, Drs H. Syamsuar MSi selaku ketua tim sembilan,  Sekda, Kabag Tata Pemerintahan, Drs. H. Said Ariffadillah, Kepala Kantor Pertanahan Siak dan Camat Sungai Apit diduga ikut terlibat.

Koordinator Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), Ade Saputri SH, mengatakan, hasil investigasi yang mereka lakukan bersama sejumlah LSM serta laporan masyarakat, Pemkab membeli lahan dari seorang Kepala Desa di Kecamatan Sungai Rawa dan Siak dengan menggunakan dana APBD Rp.28.111.307,300 atau sebesar Rp.28,1 miliar lebih.

"Pembelian tanah dari masyarakat dilakukan secara terstruktur. Modusnya membeli tanah masyarakat yang statusnya diragukan dan penuh rekayasa bukti kepemilikan hak lahan, serta lahan milik PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) oleh pihak ketiga atau sistem percaloan. Kemudian lahan dibebaskan oleh Pemkab dengan nilai harga bervariasi per-meter," jelas Ade Saputri SH kepada wartawan di Pekanbaru (05/06/2016) usai pulang melakukan investigasi dengan tim lapangan selama empat hari lamanya di Kabupaten Siak, Riau.

Menurut Ade Saputri, lahan yang dibeli merupakan kawasan hutan dan sebagian kawasan pinggir sungai Buton dan sungai rawa. Mekanisme yang dilakukan juga tidak sesuai dengan prosedur pembebasan lahan publik, seperti ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2006,"ungkapnya.

"Pembebasan lahan bukan berdasarkan kajian kelayakan yang dilakukan atas nilai dan harga tanah yang akan dibebaskan. Tapi pemda langsung membentuk tim untuk pembebasan lahan dimaksud," ujar Ade Saputri SH.

Menurutnya, modus untuk membayar ganti rugi lahan masyarakat, seperti lokasi lahan kawasan hutan untuk pengembangan usaha perkebunan, terindikasi surat keterangan kepemilikan lahan dan identitas pribadi seperti KTP (photo copy) yang dianggap sebagai penerima ganti rugi, rekayasa dan atau manipulasi.

Sehingga nilai dugaan mark up cukup fantastis dimana harga lahan keseluruhannya ditaksir tidak mencapai Rp.5 miliar. Karena pemilik lahan banyak yang terindikasi rekayasa atau dimanipulasi. Namun dianggarkan hingga angka Rp.28.111.307,300 (Dua puluh delapan miliar seratus sebelas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah, ujarnya.

Koordinator LSM KPK ini menduga dalam wancana pembebasan lahan, pemkab mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD setempat. Dibuktikan dengan alokasi anggaran sejak tahun 2003 dalam APBD ratusan miliar rupiah.

Bahkan Ade Saputri menemukan lahan yang ganti ruginya telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bengkalis sejak tahun 1998, namun oleh Pemda Siak mengambil kesempatan untuk melakukan pembebasan kembali pada tahun 2003 dan 2004.

Aktivis LSM KPK dalam waktu dekat akan melaporkan pejabat-pejabat terkait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Mabes Polri termasuk kepada Presiden RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.

Upaya aktivis LSM KPK tersebut, mendapat dukungan LSM Tim Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah (TOPAN-AD) Wilayah Riau. "Pertama kami meminta LSM KPK konsisten dan berkomitmen dengan sikapnya yang telah mulai membongkar dugaan praktek korupsi tersebut, dan terkait rencana kasus itu akan dilaporkan ke KPK di Jakarta kami dukung," kata Ketua DPW LSM Tim Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah (TOPAN-AD) Riau, Rion Satya, Minggu (05/06/2016) kemaren.

Menurut Rion Satya, sebenarnya indikasi korupsi tersebut telah lama mereka cium, namun karena belum mendapat data akurat dan otentik pihaknya belum berani membukanya ke publik.

Kata Rion Satya, sebelum kasus dugaan korupsi tersebut menjadi konsumsi publik, seharusnya pihak kepolisian dan kejaksaan bekerja secara professional dengan terlebih dahulu mengungkap dan mengusut kasus tersebut sampai ke pengadilan.

"Ini yang sangat kita sesalkan, kenapa justru lebih cepat pihak LSM dalam pengungkapan kasus," kata Rion Satya.

Menyikapi kasus itu juga, salah seorang diantara tokoh masyarakat Siak Zulkifli saat dihubungi lewat via selulernya mengatakan, dengan begitu terang benderang informasi awal seharusnya sudah cukup bagi aparat kepolisian dan kejaksaan untuk memulai langkah awal penyelidikan.

"Ini harus dilakukan untuk menghindari tanggapan miring masyarakat terhadap lembaga penegak hukum," katanya yang menyesalin sikap para oknum pejabat penting yang ada diwilayah daerah Kabupaten Siak-Riau itu.

Terkait kasus tersebut, Bupati Siak, Drs H Syamsuar M.Si sebagai ketua tim sembilan pada kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tahun 2003-2004 telah dikonfirmasi media ini secara tertulis (resmi) dan lewat seluler, namun sang Bupati, masih milih diam untuk tidak menjawab bahan pertanyaan media.

Demikian Kadis PPKAD, Drs. H. Said Ariffadillah selaku Kabag Tata Pemerintahan saat itu, yang juga disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tahun 2003-2004 sebesar Rp28.1 miliar ketika dikonfirmasi lewat henphon pribadi, tak dijawab. konfirmasi tertulis yang sampaikan media ini dan telah diterima oleh stafnya pada tanggal 30 Mei 2016 pekan lalu, juga tak dibalas. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas