Headlines News :
Home » , , , » Kasus Dugaan Korupsi Dan Pemalsuan Tandatangan, Bupati, Kadis dan Kabid BMP Siak Layak Dijerat

Kasus Dugaan Korupsi Dan Pemalsuan Tandatangan, Bupati, Kadis dan Kabid BMP Siak Layak Dijerat

Written By Admin Berantas on Friday, June 3, 2016 | 9:40:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Dinilai pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jembatan sungai kelakap Siak (tahap I) di Kecamatan Mempura tahun 2014  senilai Rp9.058.173.000 atau Rp9 miliar lebih di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak Provinsi Riau, sarat rekayasa serta sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera menjerat Kepala Dinas, Kabid dan PPTK/PPKnya.

Tanda Terima Laporan LSM KPK dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung dengan Terlapor Bupati Siak,Cs.

Hal itu diungkapkan ketua Tim Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah (TOPAN-AD) Wilayah Riau, Rion Satya saat dimintai tanggapannya mengatakan, sudah sepantasnya Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dan menjerat pejabat di Satker Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak di Provinsi Riau yang diduga menyalahgunakan dana APBD hingga rekayasa tandatangan dalam dokumen. 

“Pelaksanaan proyek pembangunan jembatan sungai kelakap Siak (tahap I) di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2014 itu jelas terindikasi sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Selain itu, dalam pengelolaan proyek yang terkesan tidak transparan khususnya dalam pengelolaan keuangan, yang tentunya erat kaitannya dengan adanya dugaan penyimpangan. Maka dari itu, diminta kepada pihak penegak hukum khususnya Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI di Jakarta untuk segera mengusut tuntas dan menjerat Bupati, Kepala Dinas, Kabid dan PPTK/PPK, serta rekanan pelaksana proyek tersebut,” ujar Rion Satya.

Menurut Rion Satya, dalam pelaksanaan infrastruktur pembangunan jembatan sungai kelakap yang menghubungkan dua desa itu di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, menggunakan anggaran Rp9 miliar lebih pada tahun 2014 belum termasuk anggaran tahun 2015 seharusnya proporsional dan tetap berpedoman pada ketentuan Perpres No. 70 Tahun 2012.

Dimana, dalam pelaksanaannya mulai dari penentuan jenis kegiatan, penentuan rekanan hingga pelaksana kegiatan, harus dilakukan secara transparan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan penuh kecurangan dan rekayasa.

Namun, kenapa dalam pelaksanaannya, diduga telah terjadi kongkalikong dalam pemberian kerjaan kepada rekanan lain “Siluman” diduga dikomandoi Kairul Iqmal.

Ironisnya dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Siak tahun 2014 itu, tandatangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang, terindikasi dipalsukan dalam dokumen hingga pada pembuatan rekening perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang pada Bank Mandiri Sidirman Atas Kota Pekanbaru.

Sekedar mengingatkan seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) yang ditengarai ‘Bermasalah’ serta diduga terjadi penyimpangan dan sarat KKN, sejak perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang terkoreksi sebagai pemenang tender yang dilakukan oleh pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Siak, pekerjaan dilapangan diduga dikuasakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak kepada rekanan lain yang diduga kroni Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, bernama Kairul Iqmal.

Sehingga tandatangan Direktur PT. SCKG, Ir. Sulijar Situmeang dalam dokumen termasuk “Surat Kuasa” pembuatan rekening perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang, direkasaya atau dimanipulasi.

Selain itu, dana eskalasi pada pekerjaan proyek di Kabupaten Siak yang dilakukan secara tahun jamak (multi years) pada tahun 2007 dan 2010  dengan nilai sebesar Rp21. 808.044.000 atau Rp21,8 miliar dan sebesar Rp251 miliar, terindikasi dikorupsi.

Dimana dana eskalasi untuk pembangunan jembatan Siak Sri Indra Agung Sultanah Latifah (RASL) yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp21.808.044.000 tersebut, terkesan hanya akal-akalan semata.

Hal  tersebut terbukti, berdasarkan hasil audit BPKP dengan No: LHA-174/PW04/5/ 2008 menyatakan, bahwa tidak serupiah pun dana eskalasi yang dibenarkan untuk penganggaran kegiatan proyek pembangunan jembatan RASL. Sebab proyek tersebut telah selesai dilakukan secara tahun jamak atau multi years pada tahun 2002-2004.

Yang lebih parahnya lagi, dana eskalasi untuk 13 proyek di Kabupaten Siak tahun 2010 sebesar Rp251 miliar, hingga kini dana eskalasi tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan.

Ironisnya, mayoritas anggota DPRD Siak ketika itu menolak keras dan tidak menerima usulan dana eskalasi yang dianggarkan Pemda Siak melalui anggaran dana APBD tahun 2010 sebesar Rp251 untuk 13 proyek.

Kendati penganggaran dana eskalasi untuk 13 proyek multi years (MY) senilai Rp251 miliar saat dalam pembahasan RAPBD Siak tahun 2010 sempat menjadi perdebatan sengit ditingkat fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Siak-Riau, namun dana eskalasi yang dianggarkan Pemda Siak tersebut tetap dianggarkan karena diduga sudah ada uang “pelicin” kepada ketua/anggota DPRD di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau, ditemukan sebesar Rp225.269.447,072 yang dapat disahkan dalam APBD tahun 2010. Bukan itu saja, proses pelaksanaan ke 13 paket proyek dilapangan, terindikasi Mark-Up, karena Ketua/anggota fraksi DPRD dan Pemda Siak diduga pihak yang paling berkepentingan tanpa memikirkan penderitaan rakyat di Kabupaten Bengkalis.

Hal itu jelas melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan telah terjadi kongkalikong untuk penganggaran dana eskalasi sebesar Rp21,8 miliar dan sebesar Rp251 miliar tersebut.

Ada Perusahaan Yang Diduga Dikendali Isteri Bupati:

Informasi yang dihimpun awak media, perusahaan PT. Modern Widya Tehnical, tiap tahun menangkan tender proyek di Siak.

Hal itu diduga dikarenakan sudah dikendalikan oleh isteri sang Bupati, Drs H. Syamsuar Msi yakni,  Ny, Hj Misnarni. Sehingga dalam pelaksanaannya, tidak mungkin lagi proyek yang anggarannya sudah dipotong terlebih dahulu diberikan sama rekanan lainnya. Hal itu juga kuat dugaan dalam pelaksanaannya telah terjadi mark up.

Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Naso saat dimintai tanggapannya mengatakan, hal itu jelas sarat dengan perbuatan melawan hukum yakni korupsi dan gratifikasi. “Gimana bisa pekerjaan yang anggarannya telah dipotong diberikan kepada rekanan lain, mana sesuai lagi dengan RAB yang telah ditetapkan,” ujar Naso sembari mengatakan ini harus segera diusut.

Dikatakannya, kalau pun pekerjaan tersebut tetap diberikan kepada rekanan lain untuk di sub kontrakkan, itu pasti pekerjaannya tidak sesuai lagi dengan bestek. Maka wajar dan patut untuk diusut tuntas karena dugaan pelanggaran dan melawan hukum.

Ditegaskannya, dalam hal ini karena diduga telah terjadi korupsi dan gratifikasi, maka dimintakan kepada Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk dapat mengungkap dan mengusut dengan tuntas pelaku korupsi tersebut. Jangan lagi diberi ruang kebebasan terhadap oknum yang doyan melakukan tindak pidana korupsi, tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, diduga kontraktor telah memainkan volume sehingga kondisi badan jalan yang belum lama di aspal, telah mengalami berbagai keretakkan dibeberapa titik pekerjaan dan rapuh.

Hal ini terjadi, pada pelaksanaan kegiatan proyek peningkatan jalan Murad Desa Selat Guntung (Aspal) di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau yang belum seumur jagung setelah selesai dilakukan pekerjaannya dengan biaya APBD tahun 2015 sebesar Rp5. 900.539,000. Namun volumenya tidak jelas dan kualitasnya diduga sangat rapuh karena sebagian badan jalan sudah rusak.

Dari informasi yang berkembang pekerja proyek, bahwa volume jalan itu, panjang 1500 meter, lebar 4 meter dan tebal aspal 16 cm. Padahal, keterangan awal dari pemerintah daerah kabupaten Siak sebelumnya termasuk dari anggota DPRD yang berdomisili di Kecamatan Bunga Raya, jalan ke Murad Desa Selat Guntung (Aspal) di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dengan panjang kurang lebih 2 km, akan diaspal seluruhnya. Sebab dana yang dianggarkan cukup besar, lagi pula proyek itu sudah lama dijanjikan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak.

Proyek peningkatan jalan Murad Desa Selat Guntung (Aspal) di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tehnical, dengan waktu 75 hari kerja, tanggal kontrak 21 September 2015,dengan Nomor kontrak kerja 620/KTR/ BMP-BM/TING-JALAN/APBD.P/31/2015.

Namun, berdasarkan pengamatan harianberantas.co,id dilapangan dan keterangan dari sejumlah masyarakat setempat, PT. Modern Widya Tehnical, hanya mengendalikan proyek dengan jarak jauh, karena tidak punya kantor perwakilan di Siak, yang ada hanya pekerja harian lepas.

Berdasarkan catatan media ini, PT. Modern Widya Tehnical pada tahun 2012 silam, juga telah mengerjakan proyek jalan di beberapa kecamatan di kabupaten Siak. hasil dan kualitasnya juga bermasalah. karena, tidak memenuhi standar kualitas kerjanya ditambah lagi dengan pengawasan yang sangat lemah dari pemerintah daerah melalui dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak.

Lemahnya pengawasan dari dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, karena kuat dugaan pengawas mudah dipengaruhi dan diajak kompromi oleh kontraktor.

Pada tahun 2012, PT. Modern Widya Tehnical, mendapat kerja pembangunan jalan jembatan Sungai Rawa menuju Tanjung Pal (Timbunan Base B dan Aspal) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Paket dengan kontrak No. 620/Ktr/PU/ PSJJ-PEM-JALAN/08/2015, nilai proyek Rp15. 489.957.000, dengan masa kerja 260 HK.

Pekerjaannya meliputi timbunan base B dan aspal jalan jembatan sungai rawa menuju tanjung pal Kecamatan Sungai Apit dengan panjang kurang lebih 3 km.

Volume dan panjang timbunan Base B dan Aspal jalan yang dikerjakan ketika dilapangan, tidak mencapai 40 persen. Namun, progres pekerjaan lapangan sudah dianggap selesai 100% (persen). 

Sewaktu ditanyakan kepada pekerjanya, mereka juga tidak mengetahui kenapa peket proyek yang belum selesai dilakukan pekerjaannya itu dianggap selesai 100 persen. Belum lagi masalah material base yang bukan jenis material base B sebenarnya, serta kecurangan ketebalan penimbunan maupun panjang timbunan base dan aspal yang tidak sesuai rujukan bestek/kontrak lagi.

Aneh memang, tetapi begitulah kenyataannya untuk mencari keuntungan yang besar. Komentar beberapa orang masyarakat setempat melihat pelaksanaan proyek tersebut.

Berdasarkan pengamatan awak media bersama aktivis LSM dilapangan, misalnya pembangunan jembatan dan jalan Sungai Rawa-tanjung pal, baru 1 bulan saja ketika itu selesai di base, diaspal, kondisi badan jembatan dan jalan telah rapuh dan aspalnya telah rusak dan kropos.

Karena, dasar badan jalan sebelum diaspal masih labil. Sehingga, begitu selesai diaspal, dan dipijak oleh kendaraan roda empat, aspalnya retak dan badan jalan turun beberapa senti meter. Bahkan, pekerjaan itu dinilai masyarakat, proyek akal-akalan untuk meraup keuntungan yang besar secara tidak sah oleh para oknum pejabat di Pemda Siak, Riau.

Pada tahun yang sama yakni, tahun 2013, PT. Modern Widya Tehnical mendapat kerja peningkatan jalan simpang jembatan SSH simpang Pos Meredan dengan kontrak, No. 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/APBD/01/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp30. 609.848.100,00 atau sebesar Rp30,6 miliar.

Proses pekerjaan peningkatan jalan Simpang Jembatan SSH Simpang Pos Meredan yang dilaksanakan pada tahun 2013 tersebut, ditemukan banyak kejanggalan/ kecurangan yang diduga dilakukan kontraktor PT. Modern Widya Tehnical, seperti pengurangan volume pekerjaan lebar jalan, pekerjaan balok pengikat pada saluran drainase yang tidak sesuai dengan ukuran, mutu beton yang dinilai berkwalitas K-175 serta jumlah balok pengikat yang tidak dilakukan secara keseluruhan alias dikurangi.

Hal yang sama, terjadi pada pekerjaan proyek peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai pada tahun 2013 oleh kontraktor pelaksana PT. Modern Widya Tehnical dengan nilai setelah diaddendum sebanyak dua kali, menjadi sebesar Rp4. 581.891.000,00.

Pengerjaan paket peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tehnical pada tahun 2013 itu, ditemukan item-item materil yang diduga tidak sesuai RAB/kontrak. Karena item-item pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, banyak yang belum terlaksana. Bahkan pekerjaan volume pelebaran beton K-175, terindikasi di mark up.

Bukan itu saja. kebocoran dana APBD Siak tahun 2013 juga terjadi pada pekerjaan pemeliharaan berkala jalan parit I/II Teluk Mesjid, jalan Hang Tuah, jalan Diponegoro dan jalan Rintis yang dilaksanakan kontraktor PT. Modern Widya Tehnical itu dengan biaya Rp4. 834.279.000,00. Karena dalam pekerjaannya dilapangan, terindikasi volume kegiatan dan bahan materialnya banyak yang dikurangi untuk dimanipulasi.

Demikian juga yang terjadi pada pekerjaan peningkatan jalan Parit Makmur–Teluk Mesjid yang dilaksanakan PT. Modern Widya Tehnical dibawah pengawasan Dinas BMP Kabupaten Siak dengan kontrak Nomor 620/KTR/BMP/BM/TING-JALAN/APBD/28/ 2013 tanggal 28 April 2013 sebesar Rp3. 945.279.900,00.

Dimana proses pengerjaan paket proyet yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tekhnical terindikasi material dan volume kegiatan tidak sesuai kenyataan pekerjaannya dilapangan.

Bahkan dugaan bobrok PT. Modern Widya Tekhnical tersebut pada tahun 2013, juga terungkap pada pekerjaan peningkatan jalan Margo Ayu Desa Laksmana yang sumber dananya sebesar Rp4. 543.882.000,00 atau Rp4,5 miliar.

Sehingga bila disimpulkan tentang pencairan Dana Anggaran proyek senilai Rp4. 543. 882.000,00,- sudah mencapai 100% tersebut, diduga adanya unsur KKN dan dapat digolongkan adanya unsur pelanggaran rumusan undang-undang Republik Indonesia No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena kondisi dilapangan, masih banyak pekerjaan yang belum selesai dilakukan oleh kontraktor PT. Modern Widya Tekhnical.

Bukan itu saja, hasil pekerjaan peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu yang dikerjakan oleh kontraktor PT. TRAUNA-PT. MODERN, KSO pada tahun 2013 selama 210 hari kalender (HK) dengan biaya sebesar Rp3. 323.630.000,00, diduga telah terjadi penggelembungan nilai anggaran yang cukup lumayan besar.

Karena berdasarkan hitungan pada fisik kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor pekerjaan paket peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu tersebut, ditemukan item-item pekerjaannya dikurangi yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB dan lain sebagainya.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tekhnical di kabupaten Siak selama ini, diduga telah ada kongkalinkong dan KKN dengan orang nomor satu di Kabupaten Siak.

Karena, setiap proyek yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tekhnical terindikasi selalu bermasalah. Tetapi, masalahnya tidak ada yang berani mengusutnya, karena diduga dibelakangnya ada oknum aparat hukum yang diduga ambil bagian jatah paket proyek di SKPD yang ada di Pemda Siak setiap tahun anggaran.

Dugaan kongkalinkong, dan KKN itu punya dasar yang kuat, sehingga, apapun masalahnya, PT. Modern Widya Tekhnical tetap saja mendapat proyek besar yang nilainya milyaran rupiah di Siak.

Sementara Kontraktor yang lain, sulit mendapatkan proyek, tutur sejumlah pengamat kepada harianberantas.co.id, beberapa hari lalu. Keuntungan dari dugaan proyek kongkalikong dan KKN itu, dibagi- bagi kepada pihak tertentu.

Dari informasi yang didapat dilapangan, komisaris PT. Modern Widya Tekhnical tersebut ternyata diduga dikendalikan atau dikomandoi oleh isteri sang Bupati, Drs H. Syamsuar Msi yakni,  Ny, Hj Misnarni.

Kepala dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, bersama Kabid BMP Siak, Ardi Irfandi, ST.,MM termasuk Bupati, Drs. H. Syamsuar Msi, telah dikonfirmasi awak media melalui via seluler maupun konfirmasi tertulis (resmi), namun sampai berita ini naik, bahan konfirmasi media dan LSM, seakan diabaikan untuk tidak memberikan keterangan.

Barang kali, kepala dinas maupun Kabid BMP Siak dan Bupati, Drs. H. Syamsuar Msi, sudah ketakutan karena dugaan persengkokolan mereka untuk meraup keuntungan yang tidak sah dalam pengelolaan keuangan negara melalui dana APBD Siak sejak tahun 2012 hingga 2015 sudah sebagian telah disampai ke meja Presiden, KPK, Jaksa Agung dan Kapolri oleh aktivis LSM KPK pekan lalu.

Bagaimana tindakan Presiden RI, KPK, Jaksa Agung dan Mabes Polri menyikapi berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi diwilayah daerah Kabupaten Siak selama ini, kita tunggu informasi berikutnya. (Tim)
Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas