Headlines News :
Home » , » Akhirnya Heru Wahyudi Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Diperiksa

Akhirnya Heru Wahyudi Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Diperiksa

Written By Admin Berantas on Thursday, June 16, 2016 | 6:18:00 AM

HARIANBERANTAS,  PEKANBARU- Setelah media harianberantas.co.id kembali menyinggung lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 senilai Rp272.277.491.850 atau Rp272 miliar, akhirnya sang tersangka, Heru Wahyudi, menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau, Rabu (15/6/2016).

 Heru Wahyudi

Sang politisi PAN diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis menghadiri panggilan penyidik, sekira pukul 10.00 Wib, dan didampingi oleh kuasa hukumnya Razman Arif  Nasution.

Heru Wahyudi menjalani pemeriksaan di ruang Sub Unit III Krimsus selama kurang lebih 5 jam. Kasubdit III Krimsus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro Sik kepada Wartawan mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

Tersangka pada tahun 2012 menjabat sebagai Anggota DPRD Bengkalis dan mengisi jabatan sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar).

Dia bersama anggota banggar lainnya ketika itu memasukan sejumlah dana aspirasi dari seluruh dewan tanpa melalui proses yang sah, karena tanpa melalui pembahasan, dan langsung disahkan dan ditanda tangani oleh Bupati Bengkalis, yang ketika itu dijabat oleh Herliyan Saleh. 

Usai menjalani pemeriksaan, tersangka Heru Wahyudi melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, menampik tudingan yang dialamatkan penyidik terhadap klinennya itu.

Dia mengatakan apa yang dilakukan oleh kliennya sewaktu menjabat sebagai anggota Banggar dengan memasukkan dana aspirasi sudah melalui prosedural yang berlaku.

Dia menjelaskan, sejumlah dana aspirasi yang diajukan oleh kliennya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Razman menerangkan, sesuai dengan aturan, setiap anggota dewan memiliki fungsi legislasi dan anggaran. Fungsi anggaran, dewan dapat menyalurkan anggaran kepada masyarakat dengan menyerap aspirasi dari masyarakat melalui reses dan ada juga yang juga kelompok masyarakat yang datang mengajukan dalam bentuk proposal.

Seluruh dana aspirasi itu, kata Razman, sudah disalurkan dan sudah prosedural dan tidak ada yang dilanggar.

Perihal dugaan kliennya menerima aliran dana bansos, hal itu menurutnya harus melalui proses pembuktian.

Sebagaimana diberitakan, kasus dana bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012 bermula saat Pemerintah Kabupaten Bengkalis menganggarkan dana hibah atau bansos untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial di Kabupaten Bengkalis yang dianggarkan senilai lebih kurang Rp 272 miliar dalam APBD Bengkalis tahun 2012.

Pada perjalanannya, dari 1.446 kelompok penerima dana bansos itu ternyata banyak yang fiktif, hanya 460 lebih penerima yang memenuhi syarat untuk menerima dana bansos. Dari perhitungam BPKP Perwakilam Riau, negara mengalami kerugikan sebesar Rp53 miliar.

Diberitakan harianberantas.co.id ini, Rabu (15/6) pagi, Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi yang telah ditetapkan status sebagai tersangka sebulan lalu, seharusnya sudah ditahan namun hingga pemeriksaannya kali ini belum juga ditahan.

Demikian diungkapkan Koordinator Investigasi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) cabang Bengkalis, Haryanto yang mengatakan bahwa pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau mengulur waktu penahanan sang Ketua DPRD Bengkalis itu.

"Dia (Heru Wahyudi) sudah ditetapkan tersangka mengapa tidak ditahan untuk mempermudah proses pemeriksaan dan tidak ada kemungkinan untuk sang Ketua DPRD Bengkalis menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri nantinya," jelas Haryanto kepada harianberantas.co.id, Selasa (14/06) sore.

Dikatakan Haryanto, dalam hal ini pihak Polda Riau jangan menunggu lagi untuk segera menahan Heru Wahyudi, karena jika sudah tersangka maka layak di tahan.

"Jika sudah tersangka berarti pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, sudah cukup bukti untuk menetapkannya sedikitnya ada dua barang bukti yang sudah di kantongi pihak Polda Riau. Maka tunggu apa lagi, tahan Heru Wahyudi," bebernya.

Saat disinggung apakah ada indikasi takutnya Polda Riau menahan H Heru Wahyudi selaku Masri sebagai Ketua DPRD Bengkalis.

Haryanto menyatakan jika dibilang takut tidak mungkin Polda Riau takut walaupun kuasa hukum H Heru Wahyudi tersebut mantan kuasa hukum Wakapolri sekarang Budi Gunawan (BG), namun bisa jadi adanya kepentingan antara Polda dan H Heru Wahyudi apakah itu kepentingan politik atau sebagainya sehingga dari tanggal 2 Mei 2016 penetapan tersangka hingga kini belum ditahan.

"Nah, ini menjadi pertanyaan ada apa dengan Polda Riau..?, karena kita takutnya dia menghilangkan alat bukti dan bisa saja dia kabur.  Walaupun sudah ada pencekalan jangan menunggu sampai pekan depan pemeriksaannya lagi baru ditahan," pungkas Haryanto.

Diketahui, dugaan korupsi berjamaah untuk dana hibah/bansos Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp272 miliar itu mencuat, berawal berkah laporan aktifis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK) kepada Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan juga ke Kejati Riau di Pekanbaru, tertanggal 01 Oktober 2013 dan 05 Pebruari 2015, dan diperkuat dengan beberapa surat kuasa berupa pernyataan para pengurus kelompok/organisasi yang dikelabui oleh Pemda bekerjasama dengan oknum ketua/anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014. Dan didukung lagi atas laporan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, No: SR-250/PW04/5/2015 pada tanggal 3 Juli 2015.

Dari bukti data yang diperoleh media ini, tercatat 27 anggota DPRD lagi beserta 17 pejabat penting lainnya yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis termasuk 2 pegawai honorer di bagian umum yang belum dilakukan pengusutan oleh Polda Riau.

Berikut rincian dana hibah/bansos yang diajukan oleh anggota DPRD Bengkalis yang disampaikan satu pintu melalui ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abillah ketika itu dengan dana hibah senilai Rp114. 553.000,000 tersebut.

Rismayeni sebesar Rp2. 950.000.000,00 atau Rp2,9 miliar lebuh, H. Firzal Fudhoil, SH.MH sebesar Rp1. 425.000.000,00 atau R1,4 miliar. Anom Suroto, SE, Rp1,6 miliar, Mesran senilai Rp3. 325.000.000,00 atau Rp3,3 miliar,  Jamadin Sinaga Rp1,6 miliar.

Sementara, Amril Mukminin sekarang sudah menjabat sebagai Bupati Bengkalis, juga diduga ikut memperkayakan dirinya dalam kasus korupsi tersebut Rp1.4 miliar lebih, H. Revolaysa SH,MH sebesar Rp1,2miliar.

Almi Husni SoS sebesar Rp2. 330.000.000,00,- James Rozky P Rumazar sebesar Rp1 miliar. Dani Purba sebesar R1. 075.000,000,00,- Misliadi S.HI Rp2. 165.000.000,00 atau Rp2,1 miliar lebih, Iskandar Budiman SE, Rp1 miliar. M. Nasir Rp1. 550.00.000,00,- H. Thamrin Mali sebesar Rp1.725.000.000,00,- Daud Gultom sebesar Rp 300.000,000,00,- Ali S.AG sebesar Rp1. 638.000. 000,00,- H. Arwan Mahidin Rani sebesar Rp1. 665 miliar.

Jamal Abdillah sebesar Rp29. 555.000,000,00 atau Rp29,5 miliar, Rosmawati Florentina, Rp1. 110.000.000,00, Darmizal S.Ag M.Si sebesar Rp1. 590.000.000,00,-

Kemudian lagi Hj. Mira Roza sebesar Rp1. 225.000,000,00 atau Rp1,2 miliar lebih, Hidayat Tagor Nasution sebesar Rp3. 330.000.000,00,- H. Yidhi Feryantoro Rp1.6 miliar, H. Abdul Rahman Jantan, SH, Rp1. 645.00.000,00. M. Tarmizi sebesar Rp4. 1 miliar, Khuzaini Rp4. 155.000.000,00,- Nanang Haryanto sebesar Rp2,1 miliar, Dr. Fidel Fuadi sebesar Rp1. 125.000,000,00,-

Suhendri Asnan sebesar Rp4. 250.000.000,00,- atau Rp4,2 miliar lebih, Sofyan S.Pada, sebesar Rp1. 610.000.000,00 atau Rp1,6 miliar lebih, Hendri, Sag. MSi sebesar Rp2. 100.00.000,00,- Ir. H. Salfian Daliandi sebesar Rp1. 200.000.000,00, Kurniato, S.IP sebesar Rp1,3 miliar. Abdul Halim, HSB, Sos.I sebesar Rp. 1. 500.000.000,00,- Syafro Maizal, SH.MH sebesar Rp. 1. 555.000.000,00.

Atas terjadinya dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 untuk dana hibah dan bansos yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh pihak-pihak yang tersebut di atas.

Namun oleh pihak Kepolisian, terkesan berupaya melindungi sebagian oknum pejabat wakil rakyat di DPRD Bengkalis pada periode 2009-2014 tersebut, karena diduga ada unsur kepentingan politik maupun kepentingan lain. (Choir)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas