Headlines News :
Home » , , » Lagi-lagi Laporan Dugaan Korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mandek

Lagi-lagi Laporan Dugaan Korupsi di Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mandek

Written By Admin Berantas on Friday, June 10, 2016 | 8:46:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) meminta dan mempertanyakan perkara-perkara dugaan korupsi yang telah dilaporkannya sejak beberapa bulan lalu ke Kejaksaan Negeri Bengkalis, yang sampai kini  penanganannya masih mandek.


Kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan LSM KPK itu antara lain, dugaan tindak pidana korupsi dana APBD tahun anggaran (TA) 2013 di Dinas PU Bengkalis dengan potensi sebesar Rp39,3 miliar. Dugaan korupsi pada tahun anggaran 2014 dengan potensi kerugian keuangan Negara senilai Rp5. 037.768.595,35 atau sebesar Rp5 miliar lebih.

Kasus dugaan korupsi yang dinilai berpotensi merugikan keuangan Negara hingga sebesar Rp44 miliar tersebut diatas, dilaporkan oleh DPP LSM KPK ke Kejari Bengkalis sejak tanggal 16 Maret 2016 dengan bukti laporan bernomor: 0286/LP/DPP-LSM-KPK/PKU/III/2016.

Dan dua hari sebelum Dewan Pimpinan Pusat LSM KPK itu melaporkan perkara dugaan korupsi sebesar Rp44 miliar yang terjadi pada tahun 2013-2014 tersebut ke pihak ke Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan dukungan bukti atas LHP BPK RI Perwakilan Riau, Nomor: 19/LHP/XVIII. PEK/09/2014 tanggal 9 September 2014, dan LHP No. 12.C/LHP/XV.III.PEK/ 05/2015 tanggal 29 Mei 2015, ternyata DPD LSM KPK wilayah Bengkalis telah melaporkan beberapa perkara kasus dugaan korupsi lainnya yang terindikasi melibatkan rekanan kontraktor maupun pejabat teras di Dinas PU Bengkalis ke Kejaksaan pada tanggal 14 Maret 2016, antara lain:

Dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan “Peningkatan Jalan Pematang Duku–Kembung Luar” sebesar Rp2. 519.593.000 yang dilaksanakan kontraktor PT. Usaha Sepakat Jaya pada tahun 2015.

Dugaan tindak korupsi terhadap pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Kuala Perkebunan Jalan Sido Tenan Pematang Duku yang dilaksanakan kontraktor PT. Menara Gunung Dewa pada tahun 2015  sebesar Rp4. 504.438.000,00. Dimana dalam kontrak kerja, tertuang jenis mutu pembuatan semenisasi beton (K-250) dan Base B 2000 meter. Namun dilapangan, proyek tersebut hanya dibangun dengan kwalitas semenisasi, K-175 sepanjang 1150 meter.

Bukan itu saja proyek yang dibangun menuju perkebunan karet milik sang mantan wakil Bupati Bengkalis itu, terkesan volume pekerjaan ketebalan agregat Base B hanya mencapai 10 cm dan 13 cm. sehingga akibat dari kejadian tersebut, diduga telah terjadi “Mark Up” baik dari nilai anggaran proyek maupun fisik yang ada dilapangan sampai sekarang ini.

Dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan jalan SMPN & Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis yang dilaksanakan oleh CV. Sam Indo Satyani tahun 2015 senilai  Rp1. 178.124.000,00 atau sebesar Rp1,1 miliar lebih.

Dimana fakta hasil pengumuman pemenang lelang yang dan berita acara penetapan pemenang lelang dengan kode 1073161, kegiatan Peningkatan Jalan SMPN & Desa Teluk Latak tersebut, dibangun dengan volume 1000 M X 3 M.

Namun proses pelaksanaannya dilapangan, terkesan volume pekerjaan ggregat Base B dan semenisasi beton hanya mencapai 1750 meter kali lebar 1 M dari volume/Efektif 1000 meter X 3 meter.

Bukan itu saja bekas jalan lama yang merupakan teknis item pekerjaan dalam kontrak, harusnya dibongkar untuk diperbaiki sesuai anggaran sebesar Rp. 1,7 miliar lebih itu. Namun hal tersebut diabaikan dan tidak dilakukan rekanan pelaksana.

Sehingga mutu dan kwalitas semenisasi yang dibangun kontraktor, diragukan dan tidak sesuai spesivikasi teknis. Sebab proses pengerjaannya dilapangan, ada yang memakai redimix beton K-175.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPD LSM KPK wilayah Kabupaten Bengkalis, Dedy Royfika dalam siaran persnya yang diterima harianberantas.co.id, Kamis (09/06/2016) sore.

Dedy Royfika mengatakan bukti-bukti permulaan perkara kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan pihaknya maupun DPP-nya dari Pekanbaru sejak beberapa bulan lalu hingga saat ini belum juga ada perkembangan yang signifikan dilakukan pihak Kejari Bengkalis.

Padahal langkah LSM KPK sebagai aktivis yang konsen terhadap anti korupsi, sudah mendukung pihak Kejari Bengkalis maupun Kejati Riau untuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Bengkalis-Riau.

"Akan tetapi dukungan kita untuk memberantas korupsi di Bengkalis, sepertinya berat sebelah, terhadap penanganan hukum yang dilakukan pihak Kejari," ujar Dedy Royfika.

Dedy mencurigai, mandeknya penanganan kasus-kasus korupsi yang sudah dilaporkan DPD dan DPP LSM KPK, diduga adanya oknum-oknum pihak Kejari yang sengaja `bermain mata` dengan para koruptor tersebut. Sehingga penanganan masalah korupsi di Bengkalis terkesan lamban.

"Oleh karena itu, sebagai lembaga penegak hukum yang diamanahkan masyarakat, sepantasnya pihak Kejari maupun Kejati Riau lebih serius menanggapi kasus korupsi atas laporan masyarakat atau LSM. Bukan malah mendiamkan dan menikmati hasil laporan itu," tegasnya.

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut lanjut Dedy Royfika, pihaknya (DPD) melalui DPP KPK telah menyurati Kejari Bengkalis dengan nomor:452/LSM KPK/PKU/VI/2016 tertanggal 09 Juni 2016 guna mempertanyakan perkembangan penanganan kasus yang sudah dilaporkannya.

Ditambahkan Dedy Royfika, berdasarkan PPRI Nomor:71 tahun 2000 pasal 4 ayat (2) tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegak hukum atau komisi wajib memberikan jawapan secara lisan atau tertulis terhadap lembaga yang memberikan informasi, saran atau pendapat, selama 30 hari setelah laporan informasi diterima oleh penegak hukum.

Dedy Royfika mengatakan, kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkannya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, sudah lebih 30 hari bahkan sudah tiga (3) bulan. Namun tidak mendapatkan informasi atau penjelasan yang berarti dari pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis. Karena Sebagai aparat penegak hukum Kejari Bengkalis seyogianya ksaan paham yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah RI  No. 71  tahun 2000.  "Bukan malah memberikan kesan mengabaikan aturan-aturan yang ada," terang Dedy Royfika. (Choir)
Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas