Headlines News :
Home » , » Dugaan Korupsi Dana Eskalasi Rp21,8 M dan Rp251 M di Kabupaten Siak, Bakal Sampai di Meja Presiden, KPK, Jaksa Agung dan Kapolri

Dugaan Korupsi Dana Eskalasi Rp21,8 M dan Rp251 M di Kabupaten Siak, Bakal Sampai di Meja Presiden, KPK, Jaksa Agung dan Kapolri

Written By Admin Berantas on Wednesday, June 1, 2016 | 9:17:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sekalipun Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) telah memperoleh bukti Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau dengan LHA No: LHA-174/PW04/5/2008 maupun dugaan penyimpangan dana eskalasi tahun 2007 sebesar Rp21,8 miliar dan pengelolaan dana eskalasi untuk 13 proyek tahun 2010 sebesar Rp251 miliar, namun keseriusan lembaga LSM anti korupsi dalam mengungkap kasus dugaan penyimpangan “Dana Eskalasi” secara tahun jamak (multi years) tersebut, telah menyurati BPKP Provinsi Riau secara resmi.


''Kami sudah mengirimkan kembali surat resmi ke BPKP agar ikut membantu kami dalam memberikan salinan sesuai asli atas laporan hasil audit (LHA) pembangunan di Kabupaten Siak secara menyeluruh, termasuk pengelolaan dana eskalasi tahun 2007 dan 2010 yang diduga jelas-jelas merugikan keuangan daerah dan negara puluhan miliar,'' ungkap Sekretaris Umum LSM KPK, B Naso, melalui intelligent, Jaya H, kepada awak media di kantor BPKP Provinsi Riau, Rabu (01/06/2016) kemaren.

Kerja sama dengan BPKP dianggap penting karena lembaga itu yang mempunyai mandat dari pemerintah untuk mengusut dugaan penyimpangan dan korupsi APBD. ''Mudah-mudahan, pekan depan, LHA yang kami terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau    dapat kami simpulkan untuk diteruskan secara pelaporan resmi ke pihak Presiden RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kapolri dan kepada instansi terkait lainnya,'' ujarnya.

Kami (LSM) perlu memerlukan bukti formal hitam di atas putih kasus penyimpangan dana pemerintah. Supaya bisa kami dapatkan bukti itu secara resmi kembali, hanya dari pihak BPKP selaku pihak berwenang yang telah melakukan pengauditan anggaran.

Dia menyebutkan, dalam kasus ini pihaknya telah memperoleh berbagai bukti. Namun data/dokumen yang diperoleh tersebut, bukannya didapat secara resmi dari pihak BPKP. “Kami sudah mempunyai bukti. Namun untuk lebih jelasnya lagi, secara resminya pula kami (LSM KPK-red) harus meminta bukti-bukti dari BPKP secara resmi guna mencegah tidak adanya keragu-raguan lembaga hukum dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, Kejaksaan dan Kepolisian saat akan melakukan penyelidikan selanjutnya.

Jaya mengatakan, melalui mata APBD tahun 2007 silam, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau telah menganggarkan dana eskalasi sebesar Rp21.808. 044.000 untuk pembangunan jembatan Siak Sri Indra Agung Sultanah Latifah (RASL).

Sementara dari bukti data atas hasil audit BPKP, Nomor: LHA-174/PW04/5/2008 menyatakan, tidak serupiah pun dana eskalasi yang dibenarkan kembali untuk penganggaran kegiatan proyek pembangunan jembatan RASL. Pasalnya, pada tahun anggaran 2004, proyek tersebut telah selesai dilakukan secara tahun jamak atau multi years sejak tahun 2002-2004.

Namun pada tahun 2007, dana eskalasi untuk pembangunan jembatan Siak Sri Indra Agung Sultanah Latifah (RASL) tersebut terkesan dianggarkan melalui mata APBD sebesar Rp21.808.044.000, ujarnya.

Diungkap Jaya, pihaknya menemukan adanya kasus lebih dahsyat lagi yaitu mengenai pengalokasian dana eskalasi untuk 13 paket proyek di Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp251 miliar lebih. 

Bahkan pihaknya menuding, mayoritas anggota DPRD Siak ketika itu terkesan ikut terlibat. Karena sebelumnya, mayoritas anggota DPRD menolak dan tidak menerima usulan dana eskalasi yang dianggarkan Pemda Siak melalui anggaran dana APBD tahun 2010 sebesar Rp251 untuk 13 proyek di Kabupaten Siak.

“Ini semuanya pasti kami ungkap. Terlepas adanya isu atau informasi yang berhembus yang kami terima baru-baru ini bahwa ada oknum aparat hukum dari lembaga Kejaksaan, Polri yang berani akan pasang badan melindungi oknum-oknum pejabat teras di Kabupaten Siak yang diduga sengaja hanya mencari keuntungan secara tidak sah dalam pengalokasian dana “Eskalasi” yang dinilai bukan memihak mensejahterakan rakyat, kita lihat aja nantinya” ancam Jaya.

Ditambahkannya, kendati penganggaran dana eskalasi untuk 13 proyek multi years (MY) senilai Rp251 miliar saat dalam pembahasan RAPBD Siak tahun 2010 sempat menjadi perdebatan keras, sengit ditingkat fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Siak-Riau ketika itu, namun dari hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau hanya ada sebesar Rp225.269.447,072 yang dapat disahkan dalam APBD tahun 2010 dan lain sebagainya lagi, ujar Jaya.

Pekan lalu terang Jaya, juga pihaknya melalui lembaga LSM anti korupsi (LSM KPK) telah melaporkan Bupati Siak dan beberapa oknum pejabat di Kabupaten Siak ke Presiden RI dan lembaga hukum Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Jaksa Agung, Kapolri di Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi dana APBD Siak yang terindikasi terjadi sejak tahun 2011, 2012, 2013,2014 dan 2015, termasuk kasus dugaan pemalsuan tandatangan dalam dokumen proyek jembatan Sei Kelakap Siak pada tahun 2014.

“Kami minta juga, agar pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri mengusut dugaan korupsi terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana eskalasi di Kabupaten Siak-Riau tahun 2007 dan 2010 silam itu” terang Jaya.

Agar adanya pemberitaan yang akurat dan berimbang, tim media ini telah menghubungi Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar Msi, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Siak, Irving Kahar Simbolan bersama Kabidnya Ardi Arfandi ST.MT lewat via seluler hingga berulang kali. Namun hendphon ke tiga oknum pejabat penting di Pemkab Siak ini yang berdering hingga berakhir, tak diangkat. Demikian konfirmasi melalui pesan singkat SmS, tak dijawab. Bahkan konfirmasi tertulis (resmi) yang dilayangkan media ini sebelumnya Senin (30/05/2016), juga belum dibalas. (Mukhtar)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas