Headlines News :
Home » , » Dugaan Gratifikasi Mobil dan Uang Rp1,2 Miliar ke PPTK Proyek Multi Years di Rupat, Perlu Diusut

Dugaan Gratifikasi Mobil dan Uang Rp1,2 Miliar ke PPTK Proyek Multi Years di Rupat, Perlu Diusut

Written By Admin Berantas on Thursday, June 16, 2016 | 6:01:00 AM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK proyek peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis secara tahun jamak (Multi Years) sebesar Rp495.000.000,000 atau Rp495 miliar tahun 2013-2015, Hurri Agustianri, SST,MT saat ini dikabarkan telah kalap kabut hingga menitip dugaan gratifikasinya dari rekanan kontraktor PT. Mawatindo Road Contruction berupa mobil merk Pajero (bukan Fortuner) warna hitam, Nopol: B 1002 JTH di salah satu tempat keluarganya di Pekanbaru, Riau.


Bukti dugaan gratifikasi berupa mobil dengan nilai harga Rp400 lebih itu disembunyikan Hurri Agustianri, SST,MT pada satu tempat keluarganya di kota Pekanbaru, untuk menghilangkan jejak sementara dan barang bukti lainnya, karena bobrok pekerjaan proyek yang dibangun secara tahun jamak (Multi Years) di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015, telah diketahui Hurri Agustianri akan menjadi prioritas awak media dan elemen LSM anti korupsi untuk dilaporkan ke komisi II DPRD Bengkalis dan beberapa lembaga hukum lain.

Salah seorang warga Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang tidak disebut jati dirinya kepada media ini, Rabu (15/6) sore membenarkan, “Tak lama setelah gratifikasi mobil untuk Hurri PPTK proyek multi years di Rupat diberitakan media harianberantas minggu lalu, langsung Pajero-nya Hurri B 1002 JTH itu tidak nampak lagi diparkir didepan rumah mereka. Sekarang, barang itu (gratifikasi/mobil-red), sudah disimpan dia ditempat saudaranya di Pekanbaru. Ini saya tahu, saat isteri dia (Hurri) cerita sama isteri saya, kalau kasus proyek multi years di Kecamatan Rupat itu akan dilaporkan sama LSM dan media Berantas,”ujar sumber.

Masih ujar sumber, Hurri itu sekarang ini tak ada di Bengkalis, kabarnya dia masih di Pekanbaru entah mencarikan siapa beking mereka. Dan lagi, dia itu (Hurri), namanya masih terdaftar dan tercatat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengenai kasus korupsi proyek jalan di Selatbaru Bantan waktu zaman almarhum Kadis PU Khairussani dan pak Syamsurizal yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya (HK), terang sumber.

Diberitakan harianberantas.co.id ini pada edisi 05 Juni 2016 lalu, dugaan penyalahgunaan jabatan, menerima gratifikasi, dan melakukan kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan proyek peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis secara tahun jamak (Multi Years) 2013-2015 dengan nilai sebesar Rp495 miliar, salah satu pejabat dinas Pekerjaan Umum atau PU Bengkalis merupakan PPTK proyek, bakal dilaporkan ke Presiden RI dan kelembaga hukum KPK, Kejaksaan dan Mabes Polri.

Penegasan ini dilontarkan oleh Ketua Koodinator LSM Forum Investigasi Kabupaten Bengkalis (FIKB), Rustam, kepada Wartawan, Minggu (05/06) lalu di Bengkalis.

 “Ada indikasi yang bersangkutan menerima sejumlah gratifikasi dari perusahaan rekanan yang mengerjakan proyek multi years (peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih) di Kecamatan Rupat. Jumlahnya mencapai milyar rupiah,” ungkap Rustam.

Sebelumnya, dia bersama awak media, telah melayangkan konfirmasi/klarifikasi tertulis (resmi) kepada Kepala Dinas PU Bengkalis ketika itu yakni, Ir. Muhammad Nasir, Msi, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Dan surat itu pun diterima staf dinas PU, Rosi Yuningsih pada tanggal 16 Mei 2016.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Hurri Agustianri, SST,MT itu diduga pihak yang memiliki kapasitas penting untuk memuluskan hasil pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang dilakukan secara tahun jamak (Multi Years) oleh rekanan kontraktor pada tahun anggaran 2013-2015 mencapai 80%.

Sementara, pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis diduga baru memiliki progres 45 hingga 50 persen (%). Itupun, kondisi pembangunanya dilapangan terlihat banyak yang mengalami kerusakan atau patah hingga pada miring.

Rustam mengakui, dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kecamatan Rupat secara tahun jamak atau multi years, telah terjadi diskriminasi dan kongkalikong antara PPTK, KPA dan kontraktor PT. Mawatindo, RC.

 “Ada pemberian dan penerimaan gratifikasi (suap) sehingga pekerjaan proyek multi years yang terletak di Kecamatan Rupat itu mendapatkan nilai pekerjaan sebesar 80 persen (%). Salah satunya, dugaan pemberian gratifikasi oleh kontraktor kepada PPTK-proyek, satu unit mobil merk Pajero (bukan fortuner) warna hitam dengan Nopol: B 1002 JTH. Sementara realisasi pekerjaan atau fisik proyeknya dilapangan, diduga baru mencapai 45 hingga 50 persen. Itupun fakta dilapangan amburadul, karena tidak sesuai Spek/kontrak kerja.” papar Rustam.

Bukan itu saja kata Rustam, setelah perusahaan PT. Mawatindo Road Contruction diumumkan sebagai pemenang lelang untuk proyek tahun jamak sebelumnya, oknum PPTK proyek diduga telah diberi nominal uang sebesar Rp1,2 miliar. Hal itu dilakukan, untuk memuluskan pekerjaan oleh PPTK, serta bahan material-material kegiatan yang sudah duluan dipersiapkan oleh rekanan kontraktor PT. Mawatindo Road Contruction dilokasi. Padahal tender proyek ketika itu, masih belum diumumkan siapa yang terkoreksi sebagai pemenang atau pelaksananya.

Parahnya lagi kata Rustam, biaya jaminan perawatan/pemeliharaan pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kecamatan Rupat (Multi Years) tersebut belum dilakukan hingga batas bulan Juni-Juli 2017 kedepan, namun anggaran biayanya sudah duluan dibayar sebesar Rp20 miliar pada taggal 31 Desember 2015.

Pembayaran uang jaminan perawatan/pemeliharaan sebesar Rp20 miliar kepada rekanan kontraktor itu dilakukan, Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.15 wib malam. “buktinya ada kami peroleh, ungkap Rustam.

Dia menyimpulkan, ada indikasi penyimpangan luar biasa dalam penyelenggaraan proyek tahun jamak (Multi Years) di Kecamatan Rupat tersebut. Dugaan itu semakin kuat saat Rustam memperoleh bukti rekaman sebuah percakapan dan surat pernyataan.

“Dia mengatakan, semua bukti itu baik foto copy BPKB mobil yang masih atas nama milik perusahaan, bukti rekaman percakapan saat dokumen/surat pencairan uang termyn terakhir yang ditandatangani oleh Kadis PU, Ir. Muhammad Nasir Msi pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 18.00 wib hingga bukti pada saat kontraktor memasuki ruangan PPKAD Setda Bengkalis, serta pengambilan uang pada Bank Riau Kepri Cab Bengkalis,” terang Rustam.

Hasil investigasi yang dilakukan tim media ini dilapangan, ditemukan pekerjaan peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) yang dibangun kontraktor PT. Mawatindo RC dengan kontrak Nomor: 600/PU-BM/SP-MY/X/2013/ 2015, tanggal kontrak 28 Okbtober 2013 senilai Rp495.000.000, 000,- terindikasi tidak berpedoman pada rujukan bestek/kontrak.

Pasalnya, pekerjaan timbunan pilihan yang dilakukan mulai dari titik STA O sampai dengan STA 950 m, hanya memiliki ketebalan timbunan 20 cm rata-rata. Bahkan cor beton yang telah dilakukan pengerjaannya oleh kontraktor PT. Mawatindo RC, kini telah mengalami berbagai kerusakan, bergelombang dan lain sebagainya.

Dari informasi yang didapat media ini dari berbagai pihak, bahwa proyek peningkatan jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih (Multi Years) yang terletak di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tersebut, dibekingi lima lembaga hukum tertinggi. Sehingga dengan mudahnya Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, PPTK dan kontraktor terindikasi mencairkan dana proyek diluar progress pekerjaan lapangan yang sebenarnya.

Tambahan informasi lainnya,  perusahaan PT. Mawatindo RC yang mengelola anggaran sebesar Rp495 miliar untuk proyek tahun jamak (multi years) di Kcamatan Rupat tahun 2013-2015, tersebut, memiliki sebuah gelar yakni, Lima Perwira Tinggi Negara Indinesia (PT.MAWATINDO) Road Contruction.

Agar adanya pemberitaan yang akurat dan berimbang, harianberantas.co.id ini telah menghubungi PPTK proyek, Hurri Agustianri, SST,MT, juga mantan Kadis PU, Ir. Muhammad Nasir, Msi, lewat via hendphon hingga berulang kali.

Namun hendphon ke dua oknum pejabat itu yang berdering hingga hingga dua kali dihubungi, tak diangkat. Bukan itu saja, konfirmasi tertulis (resmi) awak media pada tanggal 16 Mei 2016 lalu, juga tak dibalas.

Barang kali, PPTK proyek, Hurri Agustianri, SST,MT bersama kepala dinasnya, Ir. Muhammad Nasir, merasa kebal hukum karena diduga dibekingi oleh lima oknum perwira lembaga hukum termasuk salah satu partai politik.

Namun demikian, beberapa elemen aktivis anti korupsi termasuk awak media, akan memprioritaskan kasus dugaan gratifikasi dan korupsi dari nilai proyek multi years sebesar Rp495 miliar tersebut hingga adanya kedudukan hukum yang jelas walaupun para oknum terduga perambah uang Negara itu dibeking oleh beberapa oknum pejabat lembaga hukum dan salah satu didalamnya partai politik diduga partai PAN. (Muktar)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas