Headlines News :
Home » , » Sekda Bengkalis, Resmi di Tahanan Kejaksaan Agung Terkait Korupsi Rp300 Miliar

Sekda Bengkalis, Resmi di Tahanan Kejaksaan Agung Terkait Korupsi Rp300 Miliar

Written By Harian Berantas on Tuesday, May 3, 2016 | 2:32:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, akhirnya resmi menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Burhanuddin dan Kepala Inspektorat Bengkalis, Mukhlis, tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal kepada BLJ Bengkalis tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar 300 miliar.


Keduanya dijerat sebagai tersangka karena dianggap menggelapkan dana untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas, padahal tidak pernah terlaksana.

"Ini berkaitan dengan penggunaan dana Pemda yang dipakai untuk pembagunan tenaga listrik yang nyatanya sampai sekarang tidak ada," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Keduanya ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari pertama. Sebelumnya, penyidik telah terlebih dahulu menahan Tersangka Ribut Susanto di Salemba, Kamis 28 April 2016 lalu.

Arminsyah mengatakan, penetapan Mukhlis dan Burhanuddin sebagai tersangka serta menahannya merupakan pengembangan dari tersangka yang dijerat sebelumnya dalam kasus ini.

Sebelumnya, Kejagung telah menjerat dua pelaku yang sudah disidangkan, yaitu Yusrizal Andayani selaku Direktur PT Bumi Laksamana Jaya dan Ari Suryanto selaku Staf Khusus Direktur PT Bumi Laksamana Jaya.

Arminsyah mengatakan, peran Mukhlis dan Burhanuddin dalam perkara ini sebagai pihak yang menyetujui adanya anggaran tersebut. Padahal, pengeluaran itu tidak dipakai sebagaimana peruntukannya.

"Ini macam-macam (disalahgunakannya). Jadi bukan untuk bikin itulah dia pakai," kata Arminsyah.

Perkara ini bermula saat PT Bumi Laksamana Jaya mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Pemda Kab Bengkalis yang akan digunakan untuk pembangunan PLTU dan PLTG pada tahun 2011.

Kemudian, pada 20 Mei 2012, Pemda Bengkalis menerbitkan Perda tentang penyertaan Modal pemda Bengkalis kepada BUMD PT BIJ sebesar Rp 300 miliar.

Dalam proses penerbitan Perda itu, ditemukan fakta adanya pemberian uang kepada Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah total sebesar Rp 7 miliar.

Uang tersebut merupakan uang untuk meloloskan Rencana Perda menjadi Perda Penyertaan Modal.

Sumber uang untuk meloloskan Ranperda menjadi Perda tersebut berasal PT BIJ melalui Direktur Utama PT BIJ Yusrizal Andayani, kemudian diserahkan kepada anggota Komisaris PT BIJ Ribut Susanto. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Jamal.

Atas kasus ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 265 miliar akibat tidak terlaksananya pembangunan PLTU dan PLTG.

Diberitakan harianberantas.co.id sebelumnya, setelah aktivis LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK), mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kamis (07/04/2016) mempertanyakan tindaklanjuti penanganan perkara dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp300 miliar pada penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis ke Badan BUMD Bumi Laksamana Jaya (BLJ) tahun 2012 silam itu, akhirnya Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, menetapkan empat (4) orang tersangka barunya dalam kasus dugaan Korupsi sebesar Rp300 miliar di daerah Kabupaten Bengkalis, Riau tersebut.

‘’Ya, benar. Burhanuddin (Sekda), Muklis (Kepala Inspektorat), Herliyan mantan Bupati Bengkalis dan Ribut, sudah jadi tersangka. Itu semuanya tidak terlepas dari dukungan kawan-kawan dari media dan LSM yang telah berupaya mengungkap kasus itu selama ini. Keempat orang mereka itu ditetapkan sebagai tersangka, saya kurang tahu tanggal berapa. yang jelas, pak Kejari Bengkalis telah mengumumkan nama-nama keempat orang yang baru ditetapkan tersangka itu ke media center,’’ ujar Mukhzan SH,MH.

Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) resmi mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri Bengkalis, mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus korupsi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp300 miliar (fiktif) itu.

Pasalnya, dalam kasus dugaan korupsi yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis tersebut, turut melibatkan Bupati Bengkalis periode 2010-2015, Herliyan Saleh selaku Kepala Daerah. Karena penyertaan modal pemerintah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Laksamana Jaya (BLJ) tersebut, Ir H Herliyan Saleh diketahui pihak yang bertindak dan bertanggungjawab untuk mengawasi penggunaan modal sebesar Rp300 miliar yang diduga penggunaannya fiktif tersebut.

Dan didlam surat penggiat anti korupsi (LSM KPK), Nomor: LP. 015/DPP LSM-KPK/ PKU/II/2016, tanggal 12 Pebruari 2016, secara garis besar terdapat lima kejanggalan dalam penyelidikan yang  diduga dilakukan Kejaksaan sejak tanggal 11 Desember 2013 dimulainya penyelidikan perkara korupsi dana APBD pada PT.BLJ sebesar Rp300 miliar tersebut, dan laporan informasinya telah diterima oleh aktivis LSM KPK dari berbagai elemen.

Dalam surat tersebut, khusus untuk penanganan kasus korupsi penyertaan modal pemerintah ke Badan BUMD Bumi Laksamana Jaya (BLJ), lembaga penggiat anti korupsi mendapat laporan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis melakukan penyidikan kasus korupsi yang luar biasa di Kabupaten Bengkalis itu, sejak Rabu 11 Desember 2013.

"Sesuai ketentuan pasal 41 ayat (2) sub d Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, bahwa hak pelapor dari elemen, maksimal 30 hari sudah harus memperoleh jawaban dari penegak hukum yang menerima laporan pengaduan tindak pidana korupsi," penutup surat yang ditandatangani Ketua Divisi Kajian dan Litbang DPP LSM KPK, Mukhtar beberapa waktu lalu.

Pada kasus korupsi penyertaan modal pemerintah ke PT Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) Bengkalis yang merugikan negara sebesar Rp300 miliar, Kejari Bengkalis hanya mengajukan dua terdakwa ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru Provinsi Riau, yakni Direktur PT BLJ, Yusrizal Andayani, dan staf Direktur, Ari Setianto.

Oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, menjatuhkan hukuman dengan Ari Suryanto, Staff PT BLJ 6 tahun penjara. Sedangkan Yusrizal Andayani (mantan Dirut PT BLJ) diganjar 9 tahun penjara. Sedangkan posisi Herliyan Saleh bersama Komisaris Utama PT. BLJ, Drs Muklis, dan anggota Komisaris Drs Burhanuddin dan kawan-kawan, hanya sebagai saksi.

Kasus ini mulai diselidiki Kejari Bengkalis, setelah adanya laporan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada hari Kamis (03/10/2013). Pada hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kejaksaan ditemukan telah terjadinya dugaan penyalahgunaan modal senilai Rp. 300 miliar tersebut pada sektor lain yang seharusnya dipergunakan untuk membangun PLTGU didesa Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu, dan desa Balai Pungut kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis, yang menelan biaya Rp 1 triliun lebih.

Herliyan Saleh, Bupati Bengkalis periode 2010-2015, Komisaris Utama PT. BLJ, Drs Muklis, anggota Komisaris, Drs Burhanuddin dkk, disebut ikut bertanggungjawab atas terjadinya kerugian negara dalam perkara ini. Akan tetapi, selama proses hukum berjalan, Herliyan Saleh dkk, justru diklaim hanya sebagai saksi.

Bahkan hasil pemeriksaan Herliyan Saleh sebagai saksi pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru-Riau beberapa waktu lalu, sempat tidak ter-ekspos oleh beberapa media cetak dan elektronik, karena beberapa Jurnalis yang ikut meliput jalannya persidangan diberikan amplop yang berisi uang oleh oknum hakim, agar hasil keterangan Herliyan Saleh yang diminta untuk didengar oleh hakim Tipikor pada PN Pekanbaru, jangan bocor melalui pemberitaan media cetak/elektronik.

Disamping perkara kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke BUMD BLJ yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis hingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp300 miliar, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI juga, pernah mengusut dugaan rekening gendut milik Bupati Bengkalis Herliyan Saleh itu.

Pengusutan rekening gendut milik sang mantan Bupati Bengkalis itu, merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) terkait rekening gendut sejumlah kepala daerah yang diterima Kejaksaan Agung dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"(Bupati Bengkalis) Penyelidikannya sudah berjalan," ujar mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono di Kejaksaan Agung, Jakarta dua tahun lalu atau tepatnya Jumat 19 Desember 2014. Namun pengusutan kasus rekening gendut milik mantan Bupati Bengkalis itu, seakan hilang ditelan bumi di Kejaksaan Agung sendiri.

Dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp300 miliar terjadi, pada tahun 2012 saat Pemkab Bengkalis menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT. BLJ. Dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Uap (PLTGU) di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, dan Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yang menelan biaya Rp 1 triliun lebih.

Dalam pelaksanaannya, pihak PT BLJ malah mengalirkan uang masyarakyat Bengkalis kepada anak-anak perusahaannya. Di antaranya, PT Sumatera Timur Energi dan PT Riau Energi Tiga. Nominalnya mulai dari jutaan rupiah sampai dengan miliaran baik dalam bentuk investasi, beban operasional, yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTGU.

Sempat diberitakan juga, bahwa Kejari Bengkalis maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dinilai tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan daerah dan negara sebesar Rp300 miliar ini. Pasalnya, penanganan dugaan korupsi penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp.300 miliar pada tahun 2012 silam itu, diduga melibatkan berbagai pihak termasuk Herliyan Saleh selaku Bupati.

"Kalau memang Yusrizal Andayani, dan Ari Setianto, tersandung kasus karena Direktur, dan Staf Khusus Direktur perusahaan PT. BLJ Bengkalis, maka mantan Bupati, Ir. Herliyan Saleh dan kroni lainnya harus ikut di usut tuntas," ujar Ketua Divisi Kajian dan Litbang, LSM KPK, Mukhtar, kepada Wartawan.

Menurutnya, Kejari Bengkalis, Kejati Riau dan Kejaksaan Agung, seharusnya adil dalam semua penanganan kasus. Begitu juga dalam kasus korupsi penyertaan modal pada PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) yang melibatkan Yusrizal Andayani, dan Ari Setianto. Yusrizal Andayani, dan Ari Setianto tidak berdiri sendiri-sendiri saat kasus tersebut terjadi.

"Pengusutan kasus korupsi tersebut jangan sampai ada kesan untuk target orang tertentu saja, sementara aspek hukum dan keadilan hukum dikesampingkan. Saya salut bila kejaksaan memang mengusut kasus korupsi di wilayah daerah Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Namun pengusutan itu harus tuntas, kalau ada yang terlibat dalam kasus yang sama, ya tuntaskan, jangan sampai ada istilah tebang pilih,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Redaksi Berantas, pada tanggal 13 Agustus 2015 di pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelumnya, Yusrizal Andayani dan Ari Suyatno kepada Hakim mengungkapkan, bahwa suntikan dana sebesar Rp. 300 miliar yang disebar ke sejumlah anak perusahaan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan. Dan ide tersebut berasal dari Dewan Direksi yang telah disampaikan dalam RUPS, jelas Yusrizal.

Bahkan kuasa hukum Yusrizal Arfa Gunawan yang melanjutkan penjelasan Yusrizal di pengadilan tipikor PN Pekanbaru mengungkapkan, setelah disetujui oleh pemegang saham dan komisaris, dana sebesar Rp. 300 miliar itu disebar ke sejumlah anak usaha.

Dari tujuan awal penyertaan modal itu adalah untuk membangun pembangkit listrik di Desa Buruk Bakul dan Balai Pungut Bengkalis sebagai jawaban atas krisis listrik yang terjadi di daerah tersebut. Namun pembangunan tersebut tidak kunjung selesai dilaksanakan lantara aliran modal mengalir tidak sesuai peruntukan awal.

"Dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 18 Mei 2013 pukul 09.00 Wib lalu dijelaskan kemana saja penyertaan modal akan disalurkan PT BLJ untuk mengembangkan usahanya," kata Arfa Gunawan.

Arfa mengatakan bahwa dari risalah RUPS tahun buku 2013 itu dihadiri oleh Yusrizal Handayani sebagai direktur utama dan sejumlah pejabat penting di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai pemegang saham.

"Dalam risalah itu disebutkan turut hadir Bupati Bengkalis saat itu yakni Herliyan Saleh, Komisari Utama Drs Mukhlis, Drs Burhanuddin Sekda Bengkalis selaku anggota komisaris, dan Ribut Susanto sebagai anggota komisaris," ungkapnya

Dijelaskan lagi, dalam rapat tersebut membahas laporan jajaran direksi mengenai jalannya usaha selama tahun 2012, pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi rencana kerja untuk buku 2013. "Hasilnya, pemegang saham menyetujui laporan direksi dan mengesahkan neraca laba rugi serta rencana investasi PT BLJ dalam bidang property, agribisnis dan Migas," jelasnya.

"Artinya, semua rencana investasi baik itu penanaman modal ke Indonesian Creative School, penanaman modal di sebuah dealer motor gede di Bogor, dan lainnya dalam dakwaan, disetujui melalui RUPS,"

Berdasarkan catatan juga sebelumnya, bahwa Selasa 11 Agustus 2015 lalu, Herliyan Saleh dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi penyertaan modal PT BLJ ini.

Dan didalam kesaksiannya Herliyan Saleh, justeru banyak mengaku tidak mengetahui bagaimana suntikan modal tersebut bisa mengalir ke sejumlah anak usaha dan rekan bisnis PT BLJ. Bahkan dalam jalannya persidangan Herliyan mengaku tidak mengetahui banyak hal terkait proses pengajuan modal perusahaan plat merah milik Bengkalis tersebut serta proses pembangunan pembangkit listrik yang dikerjakan PT. BLJ.

Dalam penanganan kasus korupsi luar biasa ini di Kabupaten Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis mencium adanya dugaan korupsi dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) tersebut. Sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang saat itu dijabat oleh Edi Rakamto, SH.MH, meminta Pemred koran ini supaya dugaan penyelewengan dan penyimpangan dana sebesar Rp. 300 miliar itu ditelusuri bersama tim Kejari Bengkalis.

Pada tanggal 11 Desember 2013 siang, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis bersama Kepala Tindak Pidana Khusus yang saat itu dijabat oleh Arjuna Meghanada dan Kepala Seksi Intelijen Furkon Syah Lubis dan beberapa penyidik Kejari lainnya mendatangi kantor PT. BLJ Bengkalis melakukan penyitaan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan kasus korupsi sebesar Rp. 300 miliar pada tahun  anggaran 2012 silam itu.

Akan tetapi, setelah tim penyidik Kejari Bengkalis menyidik kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 300 miliar yang diduga melibatkan petinggi Kabupaten Bengkalis tersebut, berhembus aroma yang menguntung oknum aparat hukum, adanya konspirasi Kajari, Muklis, dengan CV. Surya Perdana Motor mitra kerja PT Surya Citra Riau (anak usaha PT. BLJ) dalam penanganan kasus hibah BUMD menerima suap dua cek BNI yang masing-masing berisi Rp.5 miliar ditambah uang tunai Rp. 250 juta, serta jatah proyek di Pemkab Bengkalis.

Dan setelah konspirasi Kajari, Muklis dengan CV. Surya Perdana Motor mitra kerja PT.Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) terungkap, media ini pun berupaya menemui Kajari Bengkalis guna konfirmasi berita hingga berulang kali. Akan tetapi, Kajari Bengkalis Muklis saat itu, terkesan takut diwawancara media Berantas. (Sz/Mil)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas