Headlines News :
Home » , , , » Pemda Siak Terancam Digugat Terkait Dugaan Persengkokolan Korupsi & Pemalsuan Tandatangan Dalam Dokumen

Pemda Siak Terancam Digugat Terkait Dugaan Persengkokolan Korupsi & Pemalsuan Tandatangan Dalam Dokumen

Written By Harian Berantas on Monday, May 16, 2016 | 3:37:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Selain desakan dari beberapa lembaga penggiat anti korupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian termasuk Presiden RI, menyelidiki peran Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi dalam kasus dugaan korupsi APBD maupun dalam kasus perambahan/ pembabatan hutan cagar biosfer Giam  di Kabupaten Siak, Bupati, Drs H Syamsuar Msi dan sejumlah pejabatnya terancam digugat oleh Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang.

Bukti pemalsuan dokumen dalam pembuatan          Pemred Berantas bersama Dirut PT. SCKGM di
 rekening  Bank Mandiri Sudirman Atas                    halaman kantor Bank Mandiri Pekanbaru

Rencana pengusaha kontraktor menggugat Pemda Siak pada tingkat Pengadilan tersebut, berkaitan adanya dugaan persengkokolan korupsi hingga memalsukan tandatangan dalam kontrak pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) yang diduga bekerjasama dengan rekanan lain diduga bernama Kahirul Isqmal selaku pelaksana dilapangan.

Demikian ditegaskan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT.SCKG), Ir. Sulijar Situmeang, kepada harianberantas.co.id lewat hendphon pribadinya dari Medan-Sumut, Minggu (15/05/2016) pagi.

Dikatakannya, kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Kelakap dengan nomor 1.03 .1.03.01.15.485–5.2.3.2.2.03 pada tahun 2014, murni dimenangkan perusahaan miliknya PT. Surya Citra Karya Gemilang, dengan kontrak senilai Rp9. 058.173.000. 

Namun perusahaan yang ditunjuk Pemda Siak sebagai pelaksana, rekanan lain diduga bernama Kahirul Isqmal, dengan berbagai cara memalsukan tandatangan dalam dokumen kegiatan maupun surat kuasa  permohonan pembuatan rekening  atas nama Dirut PT. Surya Citra Karya Gemilang di Bank Mandiri KCP Sudirman Atas Pekanbaru, ungkap Ir. Sulijar Situmeang.

Adapun pejabat yang digugat selain Bupati, adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, bersama Kabidnya, Ardi Arfandi, ST.MT, termasuk pimpinan Bank Mandiri KCP Sudirman Atas Pekanbaru. Mereka digugat untuk membayar ganti rugi, masing-masing senilai Rp1 trilyun.

Pengajuan gugatan tersebut bakal didaftarkan ke Pengadilan kata Ir. Sulijar Situmeang, setelah rekannya Salim kembali dari Jakarta. “Saya masih menunggu pak Salim balik dari Jakarta. Nanti setelah beliau itu balik, gugatan sudah kami daftarkan”, ujarnya.

Dirut PT. SCKG, Ir. Sulijar Situmeang mengatakan, harus melakukan gugatan karena Pemda Siak telah melanggar berbagai aturan hukum. Padahal, Ir. Sulijar Situmeang mengklaim lolos administrasi termasuk melakukan penawaran terendah," kata Sulijar Situmeang lewat via selulernya.

Menurut Sulijar, sebagai terkoreksi pemenang tender yakni PT. Surya Citra Karya Gemilang, seharusnya perusahaan miliknya tersebutlah yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Kelakap pada tahun 2014 silam itu.

Karena itu, Sulijar menduga kuat adanya persengkokolan korupsi, hingga terjadinya pemalsuan tandatangannya dalam dokumen pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Kelakap pada tahun 2014 itu, seperti suap kepada beberapa oknum pejabat tinggi daerah maupun kepada pimpinan Bank Mandiri KCP Sudirman Atas di Pekanbaru, Riau.

"Tidak mungkin kalau tidak ada permainan suap menyuap dalam pembangunan jembatan yang dimenangkan perusahaan milik saya itu," ujarnya.

Adapun pejabat yang terancam digugat oleh Dirut PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT.SCKG), Ir. Sulijar Situmeang tersebut yakni, Bupati Siak, Kadis BMP  Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, bersama Kabidnya, Ardi Arfandi, ST.MT, enggan menjawab konfirmasi awak media, baik wawancara lewat sambungan komunikasi via seluler, maupun melalui via SmS.

Namun sebelumnya, Kabid Dinas Bina Marga dan Pengairan Siak, Ardi Arfandi, ST.MT saat melakukan jumpa Pers diruangan rapat Inspektorat Siak, Senin (09/05/2016) pekan lalu mengatakan,  kegiatan pekerjaan pembangunan Jembatan Kelakap, sudah selesai.

Proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh.

Sementara dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPK, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar.

Jembatan kelakap itu, dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015 lalu. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan lapangan jelasnya.

“Mengenai masalah jembatan kelakap itu, saya tak mau menjelaskannya disini. Ditanya aja di Polda Riau atau di Mabes Polri. Karena yang dapat menjelaskan itu, hanya Polisi dan pelapor. Apalagi,  pelapor itu punya hak untuk menjelaskannya, karena dia pelapor punya SP2HP sendiri dari Kepolisian” kata Ardi. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas