Headlines News :
Home » , » Pembangunan Rumah Khusus di Jeneponto Sarat KKN

Pembangunan Rumah Khusus di Jeneponto Sarat KKN

Written By Admin Berantas on Sunday, May 29, 2016 | 8:40:00 PM

HARIANBERANTAS, JENEPONTO- Proyek pembangunan rumah khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menggunakan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2016, yang berlokasi di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, sarat dengan berbagai penyimpangan.


Pembangunan rumah khusus yang nantinya akan diperuntuhkan bagi para nelayan ini, gencar mendapat sorotan tajam dari beberapa LSM yang peduli dengan penyimpangan, serta menganggap dalam proyek ini telah terjadi kecurangan yang bisa mengakibatkan terjadinya ketidaksesuian dalam pekerjannya, serta adanya praktek tidak sehat dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan uang rakyat ini.

“Proyek yang nilai kontraknya lebih dari 6,4 miliar ini, tidak jelas siapa nama kontraktor pelaksananya, serta kapan tanggal kontrak ditandatangani antara pihak PPK dan Kontraktor Pelaksana,” ucap Supriadi Tompo dari LSM LPK-RI Korwil Indonesia Timur

Supriadi menjelaskan, proyek ini sarat dengan berbagai penyimpangan dan seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggung jawab turun ke lapangan melihat langsung bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proyek yang dikerjakan oleh kontraktor yang tidak jelas namanya.

“Dalam papan proyek yang terpasang, nama kontraktor pelaksana tidak tercantum, begitu pula dengan tanggal penandatanganan kontrak,” tegas Supriadi, saat ditemui koran ini, Senin (22/05), di Jeneponto.

Dari hasil investigasi awak media di lokasi proyek, memergoki sebuah truk yang mengangkut pasir untuk keperluan kegiatan proyek, dan setelah ditelusuri ternyata yang digunakan adalah pasir bercampur tanah yang diambil dari Kabupaten Takalar yang jaraknya sekitar 50 km dari Kabupaten Jeneponto.

Saat ditanya soal jenis pasir yang digunakan, sopir mengatakan bahwa dirinya disuruh mengantar pasir ini, tanpa mengetahui jenis pasir yang digunakan.

Penyimpangan lain yang ditemui pada lokasi proyek, yakni galian pondasi yang kedalamannya hanya sekitar 20 cm padahal seharusnya diatas 50 cm. Demikian halnya besi yang digunakan adalah ukuran 10” padahal seharusnya besi kuran diameter 10”. “Kami sangat menyayangkan pembangunan proyek ini, dan setiap kami datang ke lokasi proyek, konsultan pengawas selalu tidak beradad di tempat,” kata Supriadi Tompo, yang ikut dalam investigasi.

Bahkan Supriadi menegaskan telah mengumpulkan data-data dan gambar kegiatan proyek, tinggal menunggu waktu untuk segera melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hairil Ambar yang bertanggung jawab dalam proyek ini, saat hendak dikonfirmasi di kantornya, Kamis (26/05) tidak berada di tempat. Menurut salah seorang staf, Hairil sedang tidak berada di tempat.(JK)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas