Headlines News :
Home » , , , , » LSM KPK Datangi Kejaksaan Agung Pertanyakan Kelanjutan Perkara Korupsi BLJ Bengkalis sebesar Rp300 Miliar

LSM KPK Datangi Kejaksaan Agung Pertanyakan Kelanjutan Perkara Korupsi BLJ Bengkalis sebesar Rp300 Miliar

Written By Admin Berantas on Monday, May 30, 2016 | 8:58:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Ketua Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK, Toro ZL, meluangkan diri dan waktu mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (24/05/2016) lalu mempertanyakan kelanjutan kasus penanganan perkara korupsi penyertaan modal kepada BLJ Bengkalis tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar 300 miliar.

Tanda terima Surat Perkara Korupsi Rp300 M     Staf Jaksa Agung, Vina saat menerima dokumen Korupsi dari 
                                                              Ketum LSM KPK, (24/5/2016) di Jakarta 

Dimana beberapa bulan sebelumnya, Ketum LSM KPK melalui salah satu media cetak dan eletronik yang diasuhnya telah menyurati pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis dan Kejati Riau guna mendapatkan copyan atau salinan dakwaan perkara korupsi penyertaan modal Pemdakab Bengkalis pada PT. BLJ Bengkalis tahun 2012.

Karena, kasus dugaan korupsi luar biasa yang melibatkan beberapa oknum pejabat eksekutif dan legislative di Kabupaten Bengkalis itu sebelumnya merupakan bagian berkat informasi dari LSM KPK untuk membantu pihak kejaksaan dalam menegakkan supermasi hukum di NKR Indonesia.

Kami mempertanyakan soal kelanjutan pemeriksaan dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang saat ini sepengetahuan kami sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI setahun yang lalu,’ ujar Ketua DPP LSM KPK, Toro, didampingi Ketua DPW LSM KPK Perwakilan Jakarta, Sozi L.

Dirinya juga mendesak kepada aparat Kejaksaan, untuk serius hal itu. Perlu adanya keseriusan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yakni penyidik Jam Pidsus dan Jam Intelijen Tipikor Kejagung RI dalam menuntaskan dugaan kasus korupsi di daerah khususnya di Provinsi Riau, terlebih yang sudah dalam tahap penyidikan,” tambahnya.

Hal ini dikatakan Toro, perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penegakan supremasi hukum di daerah ini. “Selain itu, ini pun dapat membentuk citra positif lembaga Kejaksaan, sebagai salah satu lembaga penegak hukum,” paparnya.

Dia pun mengatakan, penyelidikan dugaan kasus ini sudah memasuki tiga tahun, namun sampai sekarang belum membuahkan hasil sehingga menjadi pertanyaan kepada masyarakat saat ini diwilayah daerah Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau pada umunya itu.

“Terlebih lagi dugaan pemberian suap atau pelicin sebesar Rp7 miliar ke pihak DPRD Bengkalis dari anggaran sebesar Rp300 miliar yang dikorupsi itu. Dana pelicin itu digunakan untuk menggolkan ranperda Penyertaan Modal Pemerintah ke PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Rp300 miliar yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara sebesar Rp300 miliar.

Bukan itu saja, kasus dugaan korupsi pada pembelian lahan untuk PLTGU di Kecamatan Pinggir oleh oknum anggota DPRD Bengkalis ketika itu, belum dilakukan pengusutannya oleh pihak Kejaksaan.

Diberitakan situs ini berkali-kali edisi, penanganan kasus korupsi luar biasa ini di Kabupaten Bengkalis, mulanya didasari oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis saat mencium adanya dugaan korupsi pada pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) tersebut.

Sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang saat itu dijabat oleh Edi Rakamto, SH.MH, meminta Pemred Koran Berantas atau Ketum LSM KPK, agar dugaan penyelewengan dan penyimpangan dana sebesar Rp 300 miliar itu ditelusuri bersama tim Kejari Bengkalis.

Sehingga 11 Desember 2013 siang, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis bersama Kepala Tindak Pidana Khusus yang saat itu dijabat Arjuna Meghanada dan Kepala Seksi Intelijen Furkon Syah Lubis dan beberapa penyidik Kejari lainnya mendatangi kantor PT. BLJ Bengkalis melakukan penyitaan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan kasus korupsi sebesar Rp300 miliar pada tahun  anggaran 2012 silam itu.

Akan tetapi, saat tim penyidik Kejari Bengkalis menyidik kasus dugaan korupsi sebesar Rp300 miliar yang diduga melibatkan beberapa pejabat tinggi di Kabupaten Bengkalis tersebut, berhembus aroma yang menguntung oknum aparat hukum, adanya konspirasi Kajari, Muklis, dengan CV. Surya Perdana Motor mitra kerja PT Surya Citra Riau (anak usaha PT. BLJ) dalam penanganan kasus hibah BUMD menerima suap dua cek BNI yang masing-masing berisi Rp.5 miliar ditambah uang tunai Rp. 250 juta, serta jatah proyek di Pemkab Bengkalis.

Anehnya, setelah konspirasi Kajari, Muklis dengan CV. Surya Perdana Motor mitra kerja PT.Surya Citra Riau (anak usaha PT.BLJ) terungkap, media ini pun berupaya menemui Kajari Bengkalis guna konfirmasi berita hingga berulang kali ketika itu. Namun Kajari Bengkalis Muklis saat itu, terkesan takut dan tak mau ditemui untuk konfirmasi media Berantas. (SP)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas