Headlines News :
Home » , , » Dugaan Kebocoran Dana APBD dan Perambahan Hutan Biosfer, LSM KPK: Bupati Siak Tak Kebal Hukum

Dugaan Kebocoran Dana APBD dan Perambahan Hutan Biosfer, LSM KPK: Bupati Siak Tak Kebal Hukum

Written By Harian Berantas on Monday, May 16, 2016 | 3:18:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Aparat Kepolisian diminta untuk tak melindungi Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi jika ia terlibat dalam kasus proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kecamatan Mempura maupun kasus perambahan dan pembabatan kawasan hutan cagar biosfer Giam Siak diwilayah Siak yang diduga adanya persengkokolan dengan PT. Balai Kayang Mandiri (PT. BKM) di Kabupaten Siak. 


Siapapun yang terlibat dalam proyek proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kecamatan Mempura maupun dalam kasus dugaan perambahan kawasan hutan cagar biosfer Giam Siak diwilayah Siak harus diproses hukum, termasuk Bupati Siak.

“Jika memang sudah terbukti ada oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, maka ia harus diproses sesuai hukum yang berlaku, siapa pun dia dan sekalipun Bupati sendiri sebab tidak seorangpun yang kebal hukum di negeri ini,” tandas Sekum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Naso, kepada wartawan di Sekretariatnya, Minggu (15/05) di Pekanbaru.

Sekretaris Umum LSM KPK ini mengatakan, supermasi hukum harus ditegakan, sehingga siapa pun yang terlibat harus diproses secara hukum.

Pihaknya meminta Bareskrim Mabes Polri dan Polda Riau transparan dalam memproses kasus tindak pidana pemalsuan tandatangan dibalik dugaan korupsi dana APBD Siak pada  proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) maupun terhadap kasus perambahan kawasan hutan cagar biosfer Giam Siak diwilayah Siak yang melibatkan PT. Balai Kayang Mandiri (PT. BKM) di Kabupaten Siak. Sehingga tidak ada penilaian miring terhadap kinerja aparat Kepolisian.

Dugaan keterlibatan Drs H Syamsuar Msi dibeberkan secara terang-terangan oleh Sekum LSM KPK, kasus proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kecamatan Mempura dan dibeberapa kasus dugaan kebocoran dana APBD lainnya sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, terang Naso kepada harianberantas.co.id dikantornya, Minggu (15/05).

Syamsuar diduga terlibat dalam proyek jembatan sungai kelakap tersebut, selaku pihak kepala daerah dan pemangku kebijakan diwilayah daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau.

B. Naso mengaku, semua berkas kasus penyimpangan yang diduga terjadi diwilayah Kabupaten Siak selama ini telah disiapkan untuk diserahkan ke bagian Setneg RI dan kepada beberapa instansi terkait lainnya yakni, KPK, Kejagung dan Mabes Polri.

 “Sebagian dari bukti-bukti kasus dugaan penyimpangan yang terjadi di Kabupaten Siak ini sebelumnya, telah kami serahkan kepihak Kepolisian dan Kejaksaan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut,”  jelasnya.

Namun sampai sekarang, belum ada tindaklanjut yang berarti dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, sekalipun sudah ada dari berbagai pihak di Pemda Siak telah dimintai keterangan mereka belum lama ini oleh aparat hukum kita,” tandas Naso.

Dikatakan Naso, pihaknya telah mempersiapkan beberapa laporan pelanggaran hukum  dugaan korupsi, maupun pelanggaran hukum terhadap pembabatan kawasan hutan cagar biosfer Giam Siak diwilayah Kabupaten Siak untuk dihantarkan ke Presiden dan ke aparat hukum lainnya di Jakarta.

Berikut dugaan korupsi yang terjadi diwilayah daerah Pemdakab Siak:
  1. Dugaan penyimpangan pada pekerjaan peningkatan jalan Sei Rawa Kecamatan Sungai Apit yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tehnical dengan sumber biaya APBD senilai Rp15 miliar lebih pada tahun 2012;
  2. Dugaan pemalsuan tandatangan dan dugaan hukum korupsi pembangunan jembatan Sei Kelakap (tahap I) pada tahun 2014 senilai Rp9 miliar lebih;
  3. Dugaan penyimpangan pada peningkatan jalan Koto Ringin–Sei Nyiur dengan nilai Rp13. 245.131.000, 00 pelaksana PT. Cipta Bangun Abadi.
  4. Dugaan penyimpangan peningkatan jalan poros Desa Benayah Dosan–Sungai Limau yang dilaksanakan PT. Cipta Bangun Abadi tahun 2013 Rp16. 308.992.000,00
  5. Dugaan korupsi terhadap peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu dilaksanakan PT. Taruna-PT. Modern KSO sebesar Rp3. 059.319.000,00
  6. Dugaan penyimpangan peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai dari nilai Rp4. 581.891.000,00.
  7. Dugaan penyimpangan peningkatan jalan Margo Ayu Desa Laksmana oleh PT. Modern Widya Tehnical dari nilai kontrak Rp4. 543.882.000,00;
  8. Dugaan korupsi pada peningkatan jalan parit Makmur–Teluk Mesjid yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tehnical dari nilai Rp3,945 miliar;
  9. Dugaan penyimpangan peningkatan jalan simpang jembatan SSH simpang pos Meredan dari nilai kontrak sebesar Rp30. 609.850.000,00 oleh  PT. Modern Widya Tehnical.
  10. Dugaan penyimpangan pada pemeliharaan berkala jalan parit I/II Teluk Mesjid, jalan Hang Tuah, jalan Diponegoro dan jalan Rintis dengan nilai Rp4. 834. 279.000,00.
  11. Dugaan penyimpangan pengendalian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan pada tahun 2013 dalam pengelolaan pendapatan bunga depsito sebesar Rp20.000, 000,000.00 atau Rp20 miliar.
  12. Pemberian belanja hibah kepada lembaga yang sama secara berturut turut sebesar Ro.56.759.627.012.00 miliar dari athun 2011-2013 belum termasuk anggaran hibah tahun 2013-2015;
  13. Kebocoran dana APBD yang bersifat laporan keuangan pemerintah daerah dalam penyajian aset dari pemerintah kabupaten Siak kepada PT.Pengembangan Investasi Riau (PT.PIR), yang ditemukan telah terjadi penyimpangan sebesar Rp67.662.279.300.00 dengan bukti kepemilikan saham berupa sertifikat saham nomor 124001- 191662.
  14. Dugaan penyimpangan terhadap penerimaan dana dari pajak penerangan (PPJ) PT.IKPP pada Dinas pendapatan sebesar Rp28.951.106.08 atau Rp.28,9 miliar
  15. Dugaan penyimpangan terhadap sisa uang persediaan melalui bendahara umum daerah ( BUD) sebesar Rp1. 891.160.402.00.
  16. Dugaan penyimpangan tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan daerah pada penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp.1.064.868.525,17,-
  17. Dugaan penyimpangan penjualan Aset Daerah yang bersifat penjualan hasil perkebunan tahun 2014 di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Siak
  18. Kasus penggusuran lebih kurang 200 penduduk warga Kampung 40 Desa Buantan Kecamatan Siak dan terakhir,
  19. Dugaan telah terjadinya perambahan kawasan hutan biosfer Siak Kecil diwilayah daerah Kabupaten Siak, Riau yang diduga melibatkan beberapa perusahaan lainnya di Riau.
Dari keseluruhan dugaan perkara korupsi tersebut diatas, tim media ini telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi tertulis kepada Bupati, Kadis BMP, Irving Kahar A Simbolon bersama Kabidnya Ardi Arfandi juga termasuk Kadis Kehutanan dan Perkebunan, Teten Efendi beberapa waktu lalu. namun hingga kasus dugaan korupsi berjamaah di Kabupaten Siak tersebut terpublikasi, Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi bersama beberapa anak buahnya Irving Kahar A Simbolon, Ardi Arfandi, Teten Efendi, masih bungkam untuk tidak menjawab bahan pertanyaan media dan LSM secara tertulis (resmi) pula.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Fally Wurendarasito, ketika jumpa Pers di kantornya, Senin (9/5/2016) pekan lalu membenarkan, jika selama ini di Pemda Siak baik melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) dan 45 SKPD termasuk Camat, BPK RI banyak menemukan kegiatan yang bermasalah.

Meski demikian kata Fally, BPK RI telah merekomendasi agar seluruh SKPD di Pemda Siak mengembalikan kerugian negara yang ditemukan tersebut termasuk menagih kelebihan bayar kegiatan kepada rekanan untuk dikembalikan ke kas negara.

Sedikitnya Inspektur Inspektorat Siak, Fally Wurendarasito menerangkan, "Temuan BPK terhadap perjalanan dinas dan dugaan penyimpangan SPPD tersebut, sudah dibayarkan secara berangsur-angsur oleh masing-masing SKPD. Hanya tinggal Rp40 juta yang belum dibayar rekanan, itu ada pada kegiatan Disparpora," kata Fally Wurendarasito. (Supandi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas