Headlines News :
Home » , » Diduga Korupsi, Bupati Siak Dilaporkan ke KPK

Diduga Korupsi, Bupati Siak Dilaporkan ke KPK

Written By Admin Berantas on Saturday, May 28, 2016 | 11:39:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Satu hari setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan RI di Jakarta, Selasa (24/05/2016) lalu, terkait dugaan keterlibatannya pada kasus pemalsuan tandatangan dalam dokumen dan korupsi pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) tahun 2014 senilai Rp9. 058.173.000, Bupati Kabupaten Siak, Drs. H. Syamsuar Msi di Provinsi Riau, kembali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Rabu (25/05/ 2016) siang.
 Sekum LSM KPK, B. Anas                           Tanda Terima Laporan Dugaan Korupsi Bupati Siak ke KPK

Bupati Siak, Syamsuar dilaporkan ke KPK, dalam dugaan kasus korupsi dana APBD Siak dan illegal logging/perambahan (penebangan liar). Akibat perbuatannya, negara diduga dirugikan ratusan miliar.
    
Drs. Syamsuar dilaporkan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) di Pekanbaru-Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920, Rabu (25/05). Menurut Sekretaris Umum LSM KPK, B. Anas, selain melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melapor ke Presiden RI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung.

Bupati Siak dilaporkan atas dugaan korupsi APBD mulai dari tahun 2011 s/d 2014 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp123,7 miliar. Bahkan dalam kasus yang merugikan keuangan negara di Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut, juga terdapat didalamnya beberapa dugaan pemalsuan, baik dalam kontrak APBD maupun realisasi pelaksanaannya dilapangan" jelas Anas kepada Wartawan di KPK RI.

Dijelaskan, kami melaporkan Syamsuar dan beberapa Kepala SKPD yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau, baik ke KPK, Kejaksaan Agung dan Presiden RI, karena penyimpangan/ penyelewengan dan APBD yang terjadi didaerah itu sangat luar biasa.

Untuk kasus Illegal Logging dan perambah hutan diwilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau, Drs. H. Syamsuar diduga merugikan negara puluhan miliar. Karena diduga telah lalai melakukan pengawasan terhadap beberapa perusahaan yang berkedok sebagai perambah hutan dan illegal loging.

Sehingga perusahaan yang dinilai sewenang-wenang melakukan penebangan kayu diwilayah daerah Kabupaten Siak sejak tahun 2007 sampai 2016 yang sekarang, terindikasi merugikan keuangan negara ratusan miliar, akibat dugaan penggelapan pajak.

Seperti sebut B. Anas, perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri (PT. BKM) yang diduga adanya kerjasama dengan beberapa oknum pejabat tinggi didaerah setempat, negara dirugikan sebesar Rp15 miliar lebih. Karena pajak kayu alam yang dibabat dengan luas lahan sekira 300 hektare (Ha), terindikasi tidak disetor ke kas daerah, kata Naso yang sedikit agak pelit membeberkan perkara-perkara dugaan korupsi di Kabupaten Siak, Riau yang dilaporkannya itu ke KPK.

Sementara, Kabid Dumas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Sugmanan Zamzami diruang kerjanya, mengaku berterimakasih atas sejumlah laporan dugaan korupsi diwilayah Kabupaten Siak yang diterima dari elemen LSM KPK dari Riau tersebut.

“Saya sangat berterimakasih dengan adanya sejumlah kasus dugaan korupsi yang disampaikan rekan-rekan LSM KPK dari Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan cara penyampaian informasi seperti inilah, kami di KPK semakin percaya dan kuat dalam memberantas kasus korupsi. Tanpa informasi dari masyarakat atau LSM, kami juga kurang kuat. Makanya, setelah saya lihat dan membaca bukti-bukti laporan dari LSM KPK, semuanya sudah cukup dan mantap” ujarnya.
Kepada Wartawan, Anas mengatakan, “Selain dugaan korupsi yang baru saja kami laporkan ke KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Presiden RI, masih ada lagi kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan beberapa oknum pejabat tinggi di daerah di Kabupaten Siak. Namun, saat ini belum waktunya kami melaporkan hal itu.
“Mungkin dalam waktu dekat ini, kami akan kembali lagi melaporkan kasus dugaan korupsi lain di Kabupaten Siak itu, seperti kasus dugaan korupsi pada kegiatan pengadaan tanah di Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit pada tahun 2003-2004 silam, serta dugaan korupsi dana eskalasi, ungkap Anas yang saat ini masih berda di Jakarta. (Sozi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas