Headlines News :
Home » , , » LHP BPK RI Temukan Kebocoran Dana APBD Siak

LHP BPK RI Temukan Kebocoran Dana APBD Siak

Written By Harian Berantas on Friday, May 13, 2016 | 2:54:00 AM

HARIANBERANTAS, SIAK- Sekalipun Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak tiap mendapatkan piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Riau, tidak tertutup kemungkinan juga adanya tindak pidana korupsi (TPK).


Buktinya, dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Riau, terhadap realisasi APBD Siak sejak 2013-2014, terdapat kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum serta perbaikan seterusnya.‎

Atas LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) tersebut, terungkap banyaknya kelebihan bayar kepada pihak rekanan yang mengerjakan kegiatan diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak, Riau. Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan terhadap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Hal ini terungkap, ketika Inspektur Inspektorat Siak Fally Wurendarasito, Senin (9/5/16),‎ mengundang awak media ini dan LSM KPK yang ada di Riau, terkait surat konfirmasi/ klarifikasi yang diterima Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi, juga beberapa kepala SKPD lainnya dari Redaksi Berantas dan Sekretaris Umum LSM KPK pada bulan Maret dan April 2016 lalu.

Inspektur Inspektorat Siak Fally Wurendarasito, mengklarifikasi persoalan kelebihan bayar yang ditemukan BPK RI perwakilan Riau tersebut. setelah terdapat LHP BPK atas kegiatan di Pemkab Siak, direkomendasikan untuk mengembalikan anggaran yang terindikasi menyimpang.

Dari hasil data yang diuraikan dalam pertemuan tersebut, cukup menghebohkan dan mengejutkan. Betatapa tidak, temuan BPK RI terhadap dana belanja hibah pada tahun 2011, 2012 dan 2013 mencapai Rp 56,7 miliar lebih. 

Sedangkan indikasi penyimpangan SPPD di tahun yang sama mencapai Rp 84 juta. Pada tahum 2014, terdapat dugaan indikasi penyimpangan di Dinas Cipta Karya sebesar Rp 1,071 miliar dan di sekretariat daerah sebesar Rp40, 6 miliar.

Seterusnya, dugaan penyimpangan SPPD sebesar Rp206 juta lebih. Belum lagi kelebihan bayar di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 310 juta dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp97 juta di tahun 2014.‎

"Temuan BPK terhadap perjalanan dinas dan dugaan penyimpangan SPPD sudah selesai dibayarkan. Hanya tinggal Rp40 juta yang belum dibayar oleh rekanan, itu ada pada Disparpora Kabupaten Siak," ujar Fally Wurendarasito

Dalam pertemuan tersebut, Fally Wurendarasito tidak membeberkan adanya masalah pengusiran masyarakat petani (200 KK) dari areal perkebunan di Dusun Kolam Hijau Desa Buatan Besar, maupun dugaan korupsi dan pemalsuan tandatangan dalam dokumen pekerjaan pembangunan jembatan kelakap (Tahap I) yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar dari sumber biaya APBD tahun 2014 senilai Rp9.058.173.000 atau Rp9 miliar lebih.

Demikian kasus pemungutan penjualan hasil perkebunan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah yang didalamnya juga terdapat penggunaan langsung penjualan  hasil perkebunan sebesar Rp56.166.000,00 juga ikut tak diterangkannya.

“Kalau masalah penggusuran penduduk Kampung 40 di Desa Buatan Besar serta masalah proyek pembangunan jembatan kelakap, nanti dijelaskan oleh Kabag Tata Pemerintahan, Budi Yuowono, dan Ardi selaku Kabid Dinas Bina Marga dan Pengairan Siak, yang bersama-sama hadir dalam pertemuan kita ini,” ujar Fally

Sementera, Kabag Tata Pemerintahan, L Budi Yuowono yang ikut serta diundang Fally Wurendarasito dalam pertemuan diruangan rapat Inspektorat Siak mengatakan, penggusuran 200 penduduk Kampung 40 di kawasan Giam Siak Kecil, masih dalam proses. Warga disana mendiami kawasan larangan hutan yang sudah jelas-jelas diatur oleh undang-undang. Awalnya itu, terindentifikasi pada tahun 2012, dan ada warga melakukan cagar biosfer.

Namun yang dilakukan Pemkab adalah sosialisasi pada 2012, mulai dari penghulu atau kepala desa sampai camat.

Di pada tahun 2014 awal bulan Maret dan April, terjadi karhutla di zona inti dan penyangga. Pemkab melakukan evakuasi warga di balai penyuluh Langkai. Setelah reda dikembalikan.

Setelah kejadian itu, pemda mulai  intens melakukan komunikasi pada warga untuk meninggalkan lokasi.  “Camat, penghulu melakukan fasilitasi. Hasilnya, 10 warga meninggalkan lokasi, tujuh warga Bungaraya dan tiga warga yang KTP mereka di Siak, kata Budi Yowono.

Dikatakan L Budi Yowono lagi, dari 14 KK bersedia ikut percetakan sawah baru di Siak Kecil, Bengkalis. Sementara 50 warga sudah siap ditampung oleh PT. Balai Kayang Mandiri sebagai pekerja. Maka, ada beberapa kasus, memiliki kekuatan hukum tetap.

Kami atau Bupati Siak tidak pernah menerima surat teguran dari Presiden Jokowidodo seperti yang diberitakan media Berantas selama ini terkait penggusuran 200 penduduk Kampung 40. Yang kami terima itu, hanya surat dari Kemensetneg.

“Kalau ada surat dari Presiden Jokowidodo itu, kasih sama saya biar saya tahu” ucapnya Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Siak, L Budi Yuowono yang dinilai tak paham tata cara keadministrasi ketatanegaraan Kepresidenan RI itu”.

Sebab pada tanggal 31 Agustus 2015 lalu, Presiden RI, Ir H Jokowidodo melalui Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, resmi melayangkan surat kepada Bupati Siak dengan No. B-3847/Kemensetneg/D-3/DM.06/08/2015 terkait adanya pengaduan kelompok LSM dari Kabupaten Siak yang diterima oleh Presiden RI atas pengusiran masyarakat petani (200 KK) dari areal perkebunan di Dusun Kolam Hijau Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Namun, Kabag Tata Pemerintahan, L Budi Yuowono, tidak mengakui bila surat berperihal pengaduan masyarakat tersebut bukan dari Presiden RI, kok bisa PNS seperti ini diangkat sebagai Kabag Tata Pemerintahan di daerah ya?.

Sementara itu, Kabid Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, ST., MM yang dipersilahkan Inspektur Inspektorat Siak, Fally Wurendarasito memberikan keterangannya menyebutkan, kegiatan pekerjaan pembangunan Jembatan Kelakap, sudah selesai.

Proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh.

Sementara dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPK, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar.

Jembatan kelakap itu, dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015 lalu. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan lapangan jelasnya.

“Mengenai masalah jembatan kelakap itu, saya tak mau menjelaskannya disini. Ditanya aja di Polda Riau atau di Mabes Polri. Karena yang dapat menjelaskan itu, hanya Polisi dan pelapor. Apalagi,  pelapor itu punya hak untuk menjelaskannya, karena dia pelapor punya SP2HP sendiri dari Kepolisian” kata Ardi. (Alw)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas