Headlines News :
Home » , , » Borok SKPD di Buka Inspektur Inspektorat Siak, LSM: Ini Pintu Masuk Mengungkap Dugaan Korupsi Berjamaah di Pemda Siak

Borok SKPD di Buka Inspektur Inspektorat Siak, LSM: Ini Pintu Masuk Mengungkap Dugaan Korupsi Berjamaah di Pemda Siak

Written By Harian Berantas on Friday, May 13, 2016 | 2:39:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Fally Wurendarasito, Senin (9/5/2016) lalu, mengundang Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) dan media www.harianberantas.co.id ini di kantornya untuk mengklarifikasi persoalan hukum sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemda Siak mulai dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.

      Inspektur Inspektorat, Fally Wurendarasito (tengah) saat menjelaskan.                Bupati,  Drs. H. Syamsuar Msi 
        berkas BPK RI di ruangan rapat Inspektorat Siak, Senin (9/5/2016)

Dalam pertemuan tersebut, Fally Wurendarasito mengakui jika selama ini di Pemda Siak baik melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) dan 45 SKPD termasuk Camat, BPK RI banyak menemukan kegiatan yang bermasalah.

Meski demikian kata Fally, BPK RI telah merekomendasi agar seluruh SKPD di Pemda Siak mengembalikan kerugian negara yang ditemukan tersebut termasuk menagih kelebihan bayar kegiatan kepada rekanan untuk dikembalikan ke kas negara.

Temuan BPK RI dalam pertemuan Inspektorat Siak dengan aktivis LSM KPK dan media, cukup menghebohkan. Karena selama ini, ternyata ditemukan berbagai kekeliruan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, seperti kasus pemberian  dana hibah yang tidak sesuai prosedur kepada Organisasi/Lembaga yang sama secara berturut-turut sejak tahun 2011,2012, 2013 sebesar Rp56. 759.627. 012,00 belum lagi kasus pemberian hibah secara berturut-turut kepada organisasi/ lembaga yang sama pada tahun 2013 sampai 2014.

Fally Wurendarasito dalam pertemuan yang menghebohkan itu mengungkapkan kebenaran adanya permasalahan dalam pengelolaan “Pendapatan Bunga Deposito” sebesar Rp20.000,000,000.00 melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Siak tahun 2013 yang seharusnya memiliki pendapatan bunga deposito dengan metode perhitungan, Bunga Deposito= (Nilai deposito X Rate Bunga X Jumlah Hari/360) dari PT. Bank Riau Kepri sebesar 156,57% atau sebesar Rp31. 314.866.400,00 yang diduga merugikan keuangan daerah dan negara.

Bukan itu saja, Fally Wurendarasito juga membenarkan adanya temuan BPK RI terhadap penyimpangan SPPD pada tahun 2013 sampai dengan 2014 atas sisa Uang Persedian melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Siak sebesar Rp1. 891.160.402,00.

Demikian juga Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak membeberkan secara rinci kalau ada 29 masalah penyimpangan pada enam SKPD di Pemda Siak dalam pengendalian atas Laporan Keuangan (CaLK), seperti yang terjadi pada SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan realisasi belanja modalnya sebesar Rp137.982. 498.682,00 dari masing-masing sajian anggaran Rp1. 071.871.026.325,00, demikian halnya di Sekretaris Daerah (Sekda) sebesar Rp40. 661.670.694, 00.

Bahkan penyimpangan dalam pengelolaan dana APBD sebesar Rp5. 152. 313.000,00 yang diduga terjadi melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, dan penyimpangan pengelolaan anggaran senilai Rp30. 938.379.750,00 pada SKPD Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

Bukan itu saja, indikasi penyimpangan sebesar Rp591. 963.050.940,00 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Siak, juga dibenarkan Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Fally, yang didasari bukti berkas temuan BPK RI.

Selain itu, penyimpangan mengenai biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak benar kenyataan lapangan pada tahun 2013 sebesar Rp84.652.200,00, maupun penyimpangan pada tiga (3) SKPD akibat adanya kejadian kelebihan pembayaran Uang Lumpsum senilai Rp45. 450.000,00 dan biaya perjalanan dinas ganda sebesar Rp76.548.600,00 dibuka oleh Inspektur Inspektorat Siak, Fally Wurendarasito.

Inspektur Inspektorat Siak, Fally Wurendarasito mengatakan, "Temuan BPK terhadap perjalanan dinas dan dugaan penyimpangan SPPD tersebut, sudah dibayarkan secara berangsur-angsur oleh masing-masing SKPD. Hanya tinggal Rp40 juta yang belum dibayar rekanan, itu ada pada kegiatan Disparpora," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Fally Wurendarasito tak membeberkan masalah pengusiran masyarakat petani (200 KK) dari areal perkebunan di Dusun Kolam Hijau Desa Buatan Besar, maupun dugaan korupsi dan pemalsuan tandatangan dalam dokumen pekerjaan pembangunan jembatan kelakap (Tahap I) yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar dari sumber biaya APBD tahun 2014 senilai Rp9.058.173.000 atau Rp9 miliar lebih.

Demikian kasus pemungutan penjualan hasil perkebunan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah yang didalamnya juga terdapat penggunaan langsung penjualan  hasil perkebunan sebesar Rp56.166.000,00 juga ikut tak dikomentarinya.

“Kalau masalah penggusuran penduduk Kampung 40 di Desa Buatan Besar serta masalah proyek pembangunan jembatan kelakap, nanti dijelaskan oleh Kabag Tata Pemerintahan, Budi Yuowono, dan Ardi selaku Kabid Dinas Bina Marga dan Pengairan Siak, yang bersama-sama hadir dalam pertemuan kita ini,” ujar Fally Wurendarasito.

Kabag Tata Pemerintahan, L Budi Yuowono yang diundang Inspektur Inspektorat, Fally Wurendarasito diruangan rapat Inspektorat Kabupaten Siak mengatakan, penggusuran 200 penduduk Kampung 40 di kawasan Giam Siak Kecil, masih dalam proses. Warga disana mendiami kawasan larangan hutan yang sudah jelas-jelas diatur oleh undang-undang. Awalnya itu, terindentifikasi pada tahun 2012, dan ada warga melakukan cagar biosfer.

Namun yang dilakukan Pemkab adalah sosialisasi pada 2012, mulai dari penghulu atau kepala desa sampai camat.

Dan pada tahun 2014 awal bulan Maret dan April, terjadi karhutla di zona inti dan penyangga. Pemkab melakukan evakuasi warga di balai penyuluh Langkai. Setelah reda dikembalikan.

Setelah kejadian itu, pemda mulai  intens melakukan komunikasi pada warga untuk meninggalkan lokasi.  “Camat, penghulu melakukan fasilitasi. Hasilnya, 10 warga meninggalkan lokasi, tujuh warga Bungaraya dan tiga warga yang KTP mereka di Siak, kata Budi Yowono.

Lebih lanjut L Budi Yowono ini mengatakan, dari 14 KK bersedia ikut percetakan sawah baru di Siak Kecil, Bengkalis. Sementara 50 warga sudah siap ditampung oleh PT. Balai Kayang Mandiri sebagai pekerja. Maka, ada beberapa kasus, memiliki kekuatan hukum tetap.

Kami atau Bupati Siak tidak pernah menerima surat teguran dari Presiden Jokowidodo seperti yang diberitakan media Berantas selama ini terkait penggusuran 200 penduduk Kampung 40. Yang kami terima itu, hanya surat dari Kemensetneg.

“Kalau ada surat dari Presiden Jokowidodo itu, kasih sama saya biar saya tahu” ucap Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Siak, L Budi Yuowono yang dinilai tak paham tata cara keadministrasi ketatanegaraan kepresidenan RI”.

Karena pada tanggal 31 Agustus 2015 lalu, Presiden RI, Ir H Jokowidodo melalui Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia melayangkan surat kepada Bupati Siak dengan No. B-3847/Kemensetneg/D-3/DM.06/08/2015 terkait adanya pengaduan kelompok LSM dari Kabupaten Siak yang diterima oleh Presiden RI atas pengusiran masyarakat petani (200 KK) dari areal perkebunan di Dusun Kolam Hijau Desa Buatan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak-Riau.

Namun, Kabag Tata Pemerintahan, L Budi Yuowono, tidak mengakui bila surat berperihal pengaduan masyarakat tersebut bukan dari Presiden RI, kok bisa ya PNS seperti ini diangkat sebagai Kabag Tata Pemerintahan di daerah.

Sementara itu, Kabid Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, ST.,MM yang dipersilahkan Inspektur Inspektorat Siak, Fally Wurendarasito untuk memberikan keterangan Persnya menyebutkan, kegiatan pekerjaan pembangunan Jembatan Kelakap, sudah selesai.

Proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh.

Sementara dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPK, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar.

Jembatan kelakap itu, dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015 lalu. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan lapangan jelasnya.

“Mengenai masalah jembatan kelakap itu, saya tak mau menjelaskannya disini. Ditanya aja di Polda Riau atau di Mabes Polri. Karena yang dapat menjelaskan itu, hanya Polisi dan pelapor. Apalagi,  pelapor itu punya hak untuk menjelaskannya, karena dia pelapor punya SP2HP sendiri dari Kepolisian” kata Ardi lagi.

Terkait hasil pertemuan bersama antara LSM, Media dengan Pemda Siak, Senin (09/05/2016) yang diundang melalui layanan pesan singkat atau via SmS oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Siak, Fally Wurendarasito pada hari Minggu (9/5/2016) lalu, jadi pembasahan luar biasa oleh jajaran LSM Komunitas Pemberantas Korupsi di Sekretariat DPP LSM KPK di Jl. Nelayan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau, Selasa (10/05/2016).

Rapat luar biasa yang dipimpin ketua departemen hubungan antar lembaga  Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Zulfan Heri, SH, diawali dengan penuh semangat dan ketertawaan terbahak-bahak oleh para aktivis LSM KPK dan Wartawan.

Karena visual/rekaman keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Inspektur Inspektorat Siak, Fally Wurendarasito, Kabag Tata Pemerintahan, L Budi Yuowono dan keterangan Kabid BMP Siak, Ardi Irfandi, ST.,MM kepada LSM dan awak media, Senin (09/05) yang tersimpan rapi dalam DVD  saat diputar untuk dilihat dan didengar ulang di Sekretariat DPP LSM KPK, Selasa (10/05), ditemukan beberapa hal yang agak lucu dan janggal.

Namun kejanggalan dan lainnya itu, off the record yang juga merupakan sebagai petunjuk bagi pihak instansi terkait berikutnya. Itu off the record ya. Jangan dimuat atau diberitakan dulu, tegas Zulfan Heri sapaan Zulfan itu.

Ketua departemen hubungan antar lembaga  LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Zulfan Heri, SH, kepada Wartawan dengan tegas meminta aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk Presiden RI, segera mengusut dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengusiran masyarakat petani (200 KK) dari areal perkebunan di Dusun Kolam Hijau Desa Buatan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau.

“Polisi, Jaksa maupun KPK RI, bisa menyelidikinya tanpa butuh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Ketua departemen hubungan antar lembaga  Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK), Zulfan Heri, SH, di kantornya di Pekanbaru, Selasa (10/05) sore.

Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak tahun 2013 dan 2014, ditemukan potensi kerugian negara puluhan miliar.

Terdapat 32 pelanggaran realisasi anggaran yang ditemukan BPK. Di antaranya kelebihan pembayaran biaya sejumlah proyek.

Kelebihan pembayaran terbanyak ada dalam proyek peningkatan jalan, jembatan, turap, perkantoran yang dilaksanakan Dinas BMP, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Perkebunan Kabupaten Siak.

Selain itu dugaan penyimpangan pada pos sekretaris daerah (Sekda) dan dinas PPKAD Kabupaten Siak-Riau.

Sesuai kajian BPK, potensi kerugian APBD Kabupaten Siak tahun 2013 dan 2014 tersebut karena ada dugaan pemalsuan bukti pertanggungjawaban dan mark-up anggaran. Sedangkan penyalahgunaan dana dalam proyek jalan diduga karena kontraktor yang mengurangi volume pekerjaan dan lain sebagainya.

“Batas waktu pengembalian sudah lewat, polisi, kejaksaan maupun KPK bisa bergerak,” ujar Zulfan Heri. Apalagi dugaan penyalahgunaan APBD tersebut sebenarnya sudah terdeteksi, seperti diuraikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. “Bukti kajian BPK sudah ada, dan itu bisa jadi acuan aparat penegak hukum,” ujar Zulfan Heri, SH.

Edisi media ini sebelumnya, telah berulangkali mengungkap tabir dugaan korupsi berjamaah di wilayah daerah Kabupaten Siak. termasuk dugaan monopoli atau KKN sejumlah kegiatan proyek.

Seperti dugaan monopoli atau korupsi proyek yang diduga dikendalikan oleh isteri Bupati yakni, Hj. Misnarni Syamsur. Dugaan ini, karena kontraktor PT. Modern Widya Tehnical yang setiap tahunnya menangkan banyak tender proyek di Pemda Siak dengan puluhan miliar, diduga komisarinya dipimpin oleh Hj. Misnarni Syamsuar.

Namun Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar Msi bersama Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng Kadis BMP Siak dan Kabidnya Ardi Irfandi, ST.,MM, telah berulangkali dikonfirmasi awak media, baik lewat hendphon maupun konfirmasi tertulis. Kenyataannya hingga kini tak pernah mendapat jawaban atau tanggapan.

 Pada tahun 2012 silam, PT. Modern Widya Tehnical ini mendapat kerja pembangunan jalan jembatan Sungai Rawa menuju Tanjung Pal (Timbunan Base B dan Aspal) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Paket dengan kontrak No. 620/Ktr/PU/PSJJ-PEM-JALAN/08/2015, sebesar Rp15. 489.957.000, dengan masa kerja 260 hari kalender, yang pekerjaannya dilapangan terindikasi menyimpang.

Kemudian, tahun berikutnya tahun 2013, PT. Modern Widya Tehnical mendapat kerja peningkatan jalan simpang jembatan SSH simpang Pos Meredan dengan kontrak, No. 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/APBD/01/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp30.609.848.100,00 atau Rp30,6 miliar, juga dinilai bermasalah.

Seterusnya, indikasi penyimpangan pada paket peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai tahun 2013 oleh kontraktor PT. Modern Widya Tehnical dengan nilai setelah diaddendum sebanyak dua kali, menjadi sebesar Rp4. 581.891.000,00.

Dan lagi, kebocoran dana APBD tahun 2013 pada pekerjaan pemeliharaan berkala jalan parit I/II Teluk Mesjid, jalan Hang Tuah, jalan Diponegoro dan jalan Rintis yang juga dilaksanakan kontraktor PT. Modern Widya Tehnical senilai Rp4. 834. 279.000,00. Karena dalam pekerjaannya dilapangan, terindikasi volume kegiatan dan bahan materialnya dikurangi untuk dimanipulasi.

Hal lainnya, pekerjaan peningkatan jalan Parit Makmur–Teluk Mesjid oleh PT. Modern Widya Tehnical dibawah pengawasan Dinas BMP Kabupaten Siak dengan kontrak Nomor 620/KTR/BMP/ BM/TING-JALAN/APBD/28/2013 tanggal 28 April 2013 sebesar Rp3. 945.279.900,00.

Bahkan PT. Modern Widya Tekhnical pada tahun 2013 silam itu, diketahui melakukan penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Margo Ayu Desa Laksmana dengan biaya sebesar Rp4. 543.882.000,00 atau Rp4,5 miliar.

Bukan itu saja, peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu yang dikerjakan oleh kontraktor PT. TRAUNA-PT. MODERN, KSO pada tahun 2013 selama 210 hari kalender (HK) senilai Rp3. 323.630. 000,00, juga diduga terjadi penyimpangan atau penggelembungan nilai anggaran yang cukup besar.

Karena berdasarkan hitungan pada fisik kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor pekerjaan paket peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu tersebut, ditemukan item-item pekerjaannya dikurangi yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB dan seterusnya.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tekhnical di kabupaten Siak selama ini, diduga telah ada kongkalinkong dan KKN dengan orang nomor satu di Kabupaten Siak.

Karena, setiap proyek yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tekhnical terindikasi selalu bermasalah. Tetapi, masalahnya tidak ada yang berani mengusutnya, karena diduga dibelakangnya ada oknum aparat hukum yang diduga sudah ada ambil bagian atau jatah paket proyek di SKPD yang ada di Pemda Siak setiap tahun. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas