Headlines News :
Home » , , » Bareskrim Diminta Tuntaskan Keterlibatan Bupati & Kadis BMP Siak Terkait Pemalsuan Dokumen Dalam Kasus Dugaan Korupsi

Bareskrim Diminta Tuntaskan Keterlibatan Bupati & Kadis BMP Siak Terkait Pemalsuan Dokumen Dalam Kasus Dugaan Korupsi

Written By Harian Berantas on Friday, May 13, 2016 | 2:05:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Bareskrim Mabes Polri didesak untuk segera menuntaskan kasus pemalsuan tandatangan dalam kasus dugaan korupsi dana APBD yang diduga terjadi di tubuh Bupati, Drs H Syamsuar Msi maupun ditubuh kroninya Kadis BMP Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, dan Ardi Irfandi, ST.,MM.

Syamsuar              Surat Teguran Presiden ke Bupati Siak           Irving Kahar Simbolon

Pasalnya, selama ini para oknum pejabat tinggi diwilayah daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau itu, banyak diterpa permasalahan hukum korupsi. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Kejaksaan maupun Bareskrim Mabes Polri.

Permasalahan yang sempat menjadi perhatian publik yakni kasus pemalsuan tanda tangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang untuk mencairkan uang korupsi dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Kelakap (Tahap I) di Kecamatan Mempura pada tahun 2014 sebesar Rp9. 058.173.000 yang penanganannya di Polda Riau dan Bareskrim Mabes Polri dari tahun 2015 hingga sampai sekarang tak jelas di tangan Kepolisian dan KPK.

Demikian disampaikan oleh perwakilan 4 organisasi penggiat korupsi yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi (KAK), yang antara lain: Ketua  Divisi Kajian dan Litbang “LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Mukhtaruddin Nasution, Forum Peduli Berantas Korupsi (FPBK), Komisi Pencari Fakta Indenpenden Republik Indonesia (KPFI-RI), Peduli Lingkungan dan Pembangunan Riau (PLPR), dan lain-lain dalam pernyataan tertulis diterima redaksi, Rabu (4/05/2016).

Syamsuar              Surat Teguran Presiden ke Bupati Siak           Irving Kahar Simbolon

 Ketua Peduli Lingkungan dan Pembangunan Riau (PLPR), Azis Santorian mengatakan, bahwa Kasus dugaan korupsi dana APBD Siak ini bermula, ketika tanda tangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang direkayasa atau dipalsukan dalam beberapa dokumen kontrak oleh Pemda Siak pada tahun 2014. Sehingga proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan Kelakap (Tahap I) yang beralokasi di Kecamatan Mempura terindikasi dicurangi, mulai dari pengadaan pemasangan tiang pancang jembatan, besi, cor lantai kerja yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan negara miliaran rupiah.

Bukti lainnya lagi ungkap Azis, pemalsuan tanda tangan dan beberapa dokumen lain dalam pembukaan pembuatan rekening Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang di Bank Mandiri KCP Sudirman Atas Pekanbaru yang diduga dilakukan oleh oknum kroninya Pemda Siak yang dipimpin oleh Bupati, Drs. H Syamsuar Msi bersama kroninya Kadis BMP, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng, dan Ardi Irfandi, ST.,MM selaku Kabid pada SKPD Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak.

“Yang dipertanyakan kenapa hanya setingkat Kabid dan Staff Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak saja yang diperiksa oleh penyidik Polri? Sebab penyidik Bareskrim Mabes Polri maupun penyidik Direskrimum Polda Riau, sebaiknya Kadis BMP Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng,  dan Bupati Siak,  Drs H Syamsuar MSi, dijadikan skala proritas dalam penyelidikan untuk mengungkap tabir pemalsuan tanda tangan serta dokumen lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan Jembatan Kelakap (Tahap I) di Kecamatan Mempura di Kabupaten Siak itu” ujar Azis.

Sebab, tidak mungkin Kabid, staff dan kroni mereka lainnya itu berani memalsukan tanda tangan, andaikata tidak ada persetujuan dari kepala dinas dan atau Bupati. Artinya, dinilai sudah terjadi persekongkolan untuk meraup uang negara," katanya.

Tokoh pemuka masyarakat Kabupaten Siak itu bahkan mensinyalir adanya indikasi Dugaan praktek kongkalikong antar para petinggi Polri dan KPK yang menangani kasus itu dengan pihak  petinggi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Siak. Sehingga kasus korupsi berjamaah tersebut, tidak jelas penanganannya di tingkat Kepolisian. Sehingga, patut kiranya Bareskrim Mabes Polri dan Polda Riau harus menyelidiki kembali kasus tersebut.

“Bareskrim Mabes Polri dan Polda Riau, harus turun tangan menyelidiki kembali adanya dugaan tersebut, yang Pertama adalah dugaan pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan rekening dan dokumen/kontrak dalam kasus korupsi dalam pekerjaan pembangunan Jembatan Kelakap (Tahap I) senilai Rp9 miliar lebih, dan yang kedua, Dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bina Marga Pengairan Kabupaten Siak yang diduga pada tahun 2012 silam sengaja melakukan penyimpangan korupsi pada pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan sungai rawa-tanjung pal di Kecamatan Sungai Apit senilai Rp15.489.957.000 dengan kontraktor pelaksana PT. Modern Widya Tehnical.

Pihaknya juga mendorong beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini belum diselesaikan secara tuntas oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang antara lain: kasus peningkatan jalan Koto Ringin–Sei Nyiur sebesar Rp.13.2 miliar, kasus proyek jalan poros Desa Benayah Dosan, Rp16,3 miliar, kasus peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu yang dilaksanakan PT. Taruna-PT. Modern KSO, Rp3. 059.319.000,-

Kasus proyek jalan SDN 004 Desa Sabak Permai sebesar Rp4, 5 miliar lebih, kasus proyek jalan parit Makmur–Teluk Mesjid oleh PT. Modern Widya Tehnical senilai Rp3,945 miliar, kasus proyek jalan simpang jembatan SSH simpang pos Meredan sebesar Rp.30. 609.850. 000,00 dengan pelaksana PT. Modern Widya Tehnical.

Kemudian, kasus pengendalian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2013 dalam pengelolaan pendapatan bunga depsito sebesar Rp.20 miliar, pemberian belanja hibah kepada lembaga yang sama secara berturut turut sebesar Ro.56.759.627.012.00,-

Kebocoran dana APBD dalam penyajian aset kepada PT.Pengembangan Investasi Riau (PT.PIR) sebesar Rp.67.662.279.300.00, kasus penerimaan dana dari pajak penerangan (PPJ) PT.IKPP pada Dinas pendapatan senilai Rp.28,9 miliar, sisa uang persediaan (UP) pada bendahara umum daerah (BUD) sebesar Rp.1.891.160.402.00, kasus pengelolaan keuangan daerah pada penyertaan modal kepada BUMD yang berpotensi dikorupsi  Rp1 miliar lebih

Kasus penjualan Aset Daerah yang bersifat penjualan hasil perkebunan tahun 2014 di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Siak dan terkahir kasus percobaan penggusuran lebih kurang 200 penduduk warga Kampung 40 oleh Pemda Siak yang didalamnya jelas-jelas telah terjadi pembabatan hutan dan ilegal loging yang dilakukan oleh prusahaan PT. Balai Kayang Mandiri (PT.BKM) yang sampai sekarang ini juga, masih berkeliaran melakukan perambahan hutan dan ilegal loging termasuk menyerobot lahan milik warga masyarakat di Kabupaten Siak, Riau.

“Inilah yang menurut kami harus di usut oleh aparat penegak hukum sehingga Korupsi diwilayah daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau bisa dituntaskan seiring dengan jargon Revolusi Mental yang di komandoi oleh Jokowi-JK” ungkap pemuka masyarakat Siak itu yang diterima redaksi Berantas, dan yang diamini oleh organisasi penggiat korupsi lainnya yang ada di Pekanbaru Riau, Rabu (04/05) tadi pagi.

Olehnya itu, pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Riau dan Kejati Riau, guna meminta pengusutan kembali kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut.

Sebelumnya juga, pernyataan yang sama disuarakan oleh Korlap LSM KPK, Jaya kepada Wartawan, di Mapolda Riau, usai mengantarkan tembusan surat pemberitahuan pernyataan aksi damai terkait penanganan kasus korupsi di Riau yang akan digelar di Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Kepada Wartawan, dia berharap agar kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang dan dugaan korupsi dana proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Kelakap (Tahap I) di Kecamatan Mempura di Kabupaten Siak peyelidikanya jangan hanya sampai setingkat Kabid dan Staff Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, sebaiknya sampai ke pucuk pimpinan di Dinas BMP dan Bupati Siak.

Demikian pula kasus-kasus korupsi lainnya, harus diperlakukan pengusutan dan pemeriksaan yang sama tanpa ada yang membeda-bedakan. Karena semua orang memiliki hak mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum, ujarnya

Ditambahkannya lagi, Dia memantau selama ini bahwa Kadis BMP Siak,  Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng bersama Bupati, Drs H Syamsuar MSi, cukup gesit dalam berkilah terkait beberapa kasus dugaan korupsi yang mendera mereka, sebut Jaya.

Sebelumnya, Kanit Unit II Direskrimum Polda Riau, Sopyan lewat selulernya kepada media ini membenarkan, kalau kasus pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pembangunan jembatan Sei Kelakap Kabupaten Siak tersebut, telah ditemukan beberapa alat bukti yang jelas dan cukup.

“Buktinya sudah ada. Tapi, tak bisa saya beri keterangan kepada Pers atau Wartawan, karena itu sudah gawenya (wewenang) Kabid Humas Polda Riau,” sebut Kanit Unit II Direskrimum Polda Riau, Sopyan sambil meminta media ini konfirmasi melalui Kabid Humas Polda Riau.

Sementara itu, penyidik perkara korupsi dalam pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) tersebut di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barekrim Mabes Polri, Yeni mengatakan, penyidikan terhadap kasus korupsi pembangunan jembatan sungai kelakap di Kabupaten Siak Provinsi Riau, sampai sekarang masih berlanjut,” ujarnya.

Hal demikian juga, dibenarkan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro Sik, MH diruangan kerjanya saat ditemui media ini waktu lalu. “Ya. Kalau kasus korupsi yang terjadi pada pembangunan kelakap Siak, ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Saya juga terbantu, apabila kasus korupsi yang terjadi didaerah wilayah Riau, dibantu oleh penyidik dari Mabes Polri. Sebab penyidik kami khususnya di Tipikor Polda Riau memang sangat minim. Sehingga personil kami pun untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi yang ada di daerah sangat terbatas,” ujar  AKBP Wahyu Kuncoro Sik, MH.

Sementara, Kadis BMP Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng bersama Kabidnya Ardi Irfandi, ST.,MM, termasuk Bupati, Drs H Syamsuar Msi, sampai berita ini diorbit, ketiaga pejabat pulbik tersebut masih bungkam. Karena saat dihubungi lewat via seluler, tak diangkat. Dikonfirmasi melalui layanan SmS juga tak dijawab. Bahkan konfirmasi redaksi tertulis yang diterima Bupati dan Kadis BMP Siak beberapa waktu lalu, tak ada balasan. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas