Headlines News :
Home » , , » Aparat Hukum Diminta Selidiki Peran Bupati Siak Terkait Dugaan Kebocoran Dana APBD & Perambahan Hutan Biosfer

Aparat Hukum Diminta Selidiki Peran Bupati Siak Terkait Dugaan Kebocoran Dana APBD & Perambahan Hutan Biosfer

Written By Harian Berantas on Friday, May 13, 2016 | 2:47:00 AM

HARIANBERANTAS, SIAK- Sebagai tindak lanjut laporan/pengaduan atas dugaan keterlibatan Bupati Siak dan istrinya dalam berbagai kasus dugaan monopoli kegiatan proyek dan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan dalam dokumen proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Desa Kampung ‎Tengah, Kecamatan Mempura, maupun dugaan illegal loging dan perambahan hutan cagar biosfer Giam Siak diwilayah Siak yang diduga adanya persengkokolan pemerintah setempat dengan PT. Balai Kayang Mandiri (PT. BKM) di Kabupaten Siak.

Drs H Syamsuar Msi                                             Hj. Misnarni


Beberapa lembaga penggiat anti korupsi mendesak aparat hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian termasuk Presiden RI, diminta turun tangan menyelidiki peran Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi,  di Siak Sri Indrapura Provinsi Riau dalam dugaan monopoli/korupsi dana APBD dari tahun 2012 sampai tahun 2015, maupun  dugaan perambahan hutan cagar biosfer Giam Siak dan illegal loging selama ini diwilayah daerah Kabupaten Siak, Riau.

Perambahan Kawasan Hutan Biosfer dan Illegal Loging di Siak                              Surat Presiden kepada Bupati Siak
                                                                                                                                    terkait kasus pengusiran 200 KK petani


Desakan disampaikan antara lain oleh Ketua Komisi Pencari Fakta Indenpenden Republik Indonesia (KPFI-RI) cabang Kabupaten Siak, Ketua Peduli Lingkungan dan Pembangunan Riau (PLPR), dan Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK).

Menurut lembaga-lembaga itu, peran Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi,  penting diusut dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang dibalik dugaan penyimpangan/penyelewengan dana proyek pembangunan jembatan Sungai Kelakap (tahap I) senilai Rp9. 058.173.000 atau sebesar Rp9 miliar pada tahun 2014 yang diduga melibatkan Kadis Bina Marga dan Pengairan Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng dan Kabid, Ardi Irfandi ST.MT.

PT. Surya Citra Karya Gemilang adalah pihak yang terkoreksi sebagai pemenang tender proyek pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) tahun 2014, yang akhirnya pemerintah daerah (Pemda) Siak meminta rekanan lain diduga bernama Kahirul Isqmal melaksanakan pekerjaan jembatan Sungai Kelakap (tahap I) senilai Rp9. 058.173.000.

Sehingga tanda tangan Direktur PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang, dimanipulasi atau direkayasa baik dalam kontrak kerja maupun dalam surat kuasa untuk pembuatan pembukaan rekening PT. Surya Citra Karya Gemilang di Bank Mandiri Sudirman Atas di Kota Pekanbaru-Riau.

Kemudian, peran Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi, juga sangat penting diusut dalam kasus dugaan perambahan hutan cagar biosfer Giam Siak Kecil termasuk illegal loging yang dilakukan hingga saat ini diduga PT. Balai Khayang Mandiri diwilayah daerah Kabupaten Siak.

Bahkan 200 KK masyarakat petani yang berada di areal perkebunan di Dusun Kolam Hijau, Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, hingga kini masih mengalami trauma akibat adanya surat edaran ancaman penggusuran dari Pemda Siak.

Karena areal perkebunan di Dusun Kolam Hijau, Desa Buantan Besar Kecamatan Siak milik warga tersebut dianggap Pemda Siak yang diduga kerjasama dengan PT. Balai Khayang Mandiri (PT. BKM) masuk  sebagai kawasan cagar biosfer Giam Siak.

Warga setempat melalui lembaga LSM di Kabupaten Siak, Riau mengatakan, "Kami menduga ini merupakan upaya merampas hak kepemilikan tanah rakyat untuk kepentingan oknum pejabat tinggi daerah yang bekerjasama dengan PT. Balai Khayang Mandiri (PT. BKM).

Kenapa PT. Balai Khayang Mandiri (PT. BKM) yang keberadaannya di kawasan hutan biosfer Siak dan terang-terangan melakukan perambahan hutan serta pembabatan kayu illegal loging sampai sekarang ini tak digusur Pemda Siak?

“Kok masyarakat yang jelas-jelas mempunyai bukti hak kepemilikan diatas tanah juga bertahun-tahun lamanya tinggal didaerah tersebut yang diancam untuk diusir oleh pemerintah setempat?," tanya Abdul Rahim, Ketua Komisi Pencari Fakta Indenpenden Republik Indonesia (KPFI-RI) cabang Siak, Rabu (11/05/2016).

Berikutnya, peran Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi, bersama istrinya Hj. Misnarni, juga sangat penting diusut dalam kasus dugaan korupsi dan monopoli sejumlah kegiatan-kegiatan proyek bersumber biaya APBD/APBD-P setiap tahunnya diwilayah daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Sebab PT. Modern Widya Tekhnical yang membidangi sebagai pengadaan barang dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan proyek milik pemerintah, baik pekerjaan jalan, jembatan, perumahan/perkantoran, turap dan lain sebagainya diduga dipimpin oleh istri Bupati Siak sebagai komisaris PT. Modern Widya Tekhnical.

Dari catatan media ini dan LSM KPK, diperoleh keterangan bahwa PT. Modern Widya Tekhnical, hampir setiap tahun menangkan tender diatas lima (5) paket proyek dibawah naungan pengawasan Pemda Siak dengan jumlah biaya APBD  masing-masing kegiatan proyek yang dilaksanakan, cukup fantasti.

Namun, proses pengerjaan kegiatan-kegiatan proyek pemerintah yang dilaksanakan kontraktor PT. Modern Widya Tekhnical dilapangan, terkesan bermasalah seperti yang terjadi pada pengerjaan kegiatan proyek pembangunan jalan jembatan Sungai Rawa-Tanjung Pal (Timbunan Base B dan Aspal) di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tahun 2012, dengan nomor kontrak No. 620/Ktr/PU/PSJJ-PEM-JALAN/08/2015, senilai Rp15. 489.957.000, dan masa kerja 260 hari kalender.

Dimana proses pengerjaan paket  proyek jalan jembatan Sungai Rawa-Tanjung Pal dengan jenis pekerjaan, timbunan Base B dan Aspal oleh PT. Modern Widya Tekhnical, progres pekerjaan dilapangan diduga hanya mencapai 40%. Namun nilai anggaran sesuai kontrak telah dibayarkan 100 persen (%) oleh pemerintah setempat.

Bahkan akibat persoalan hukum korupsi yang diduga terjadi dalam pekerjaan proyek tersebut, Kadis BMP Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon MEng bersama Kabidnya, Ardi Irfandi ST.MT, pernah menghubungi Kasat Polres Siak dan Kasi Pidsus Kejari Siak sekira pukul 21.00 wib malam (21/2/2012) ketika itu sebagai beking mereka, karena dugaan penyimpangan yang terjadi didalamnya, diungkap media ini dan beberapa elemen penggiat korupsi di Riau.

Kemudiannya, dugaan monopoli/persengkokolan paket proyek dengan PT. Modern Widya Tehnical pada tahun 2013 yakni, pekerjaan peningkatan jalan simpang jembatan SSH simpang Pos Meredan dengan kontrak, No. 620/KTR/BMP/BM-TING-JALAN/APBD/01/2013 tanggal 11 Maret 2013 senilai Rp30. 609.848.100,00 atau sebesar Rp30,6 miliar.

Proses pekerjaan peningkatan jalan Simpang Jembatan SSH Simpang Pos Meredan tersebut, ditemukan beberapa kecurangan seperti pengurangan volume pekerjaan lebar jalan, balok pengikat pada saluran drainase yang tidak sesuai dengan ukuran, mutu beton yang dinilai berkwalitas K-175 serta jumlah balok pengikat yang tidak dilakukan secara keseluruhannya.

Hal lain lagi, proyek peningkatan jalan SDN 004 Desa Sabak Permai pada tahun 2013 oleh PT. Modern Widya Tehnical sebesar Rp4. 581.891.000,00. Dimana item-item pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, banyak yang belum terlaksana. Bahkan volume pelebaran beton K-175 menyimpang.

Pada pekerjaan pemeliharaan berkala jalan parit I/II Teluk Mesjid, jalan Hang Tuah, jalan Diponegoro dan jalan Rintis yang dilaksanakan kontraktor PT. Modern Widya Tehnical  tahun 2013 senilai Rp4. 834.279.000,00, juga diduga menyimpang akibat volume kegiatan maupun bahan material lainnya terkesan dipangkas atau dikurangi.

Bahkan pada pekerjaan peningkatan jalan Parit Makmur-Teluk Mesjid yang dikerjakan PT. Modern Widya Tehnical dengan kontrak Nomor 620/KTR/BMP/ BM/TING-JALAN/APBD/28/2013 tanggal 28 April 2013 sebesar Rp3. 945.279.900, 00 juga demikian.

Bukan itu saja, pekerjaan peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu yang dikerjakan oleh kontraktor PT. TRAUNA-PT. MODERN, KSO selama 210 hari kalender pada tahun 2013 Rp3. 323.630.000,00, diduga adanya penggelembungan nilai anggaran.

Karena berdasarkan hitungan pada fisik kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor pekerjaan paket peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu itu, ditemukan item-item pekerjaan yang terkesan dikurangi atau tidak sesuai kontrak/RABnya.

Dan pada tahun 2015 lalu, PT. Modern Widya Tehnical telah terdekteksi banyak melaksanakan pekerjaan paket proyek dari Pemda Siak. namun proses pengerjaannya dilapangan, terkesan asal jadi.

Misalnya, pekerjaan proyek peningkatan jalan Murad Desa Selat Guntung (Aspal) di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau yang belum seumur jagung setelah selesai dilaksanakan kontraktor PT. Modern Widya Tehnical dari biaya APBD tahun 2015 sebesar Rp5. 900.539,000, terkesan volumenya tidak jelas dan kualitasnya diduga sangat rapuh karena sebagian badan jalan yang dibangunnya sudah rusak.

Lain hal lagi dugaan monopoli/persengkokolan kegiatan proyek yang dialamatkan pada PT. Cipta Bangun Abadi (PT. CBD). Karena nilai APBD dalam jumlah paket proyek yang dikerjakan oleh PT. Cipta Bangun Abadi di Kabupaten Siak selama ini tidak jauh beda dengan jumlah paket yang dilaksanakan oleh PT. Modern Widya Tehnical diatas.

Pengerjaan sejumlah paket proyek milik Pemda Siak yang dilaksanakan kontraktor PT. Cipta Bangun Abadi setiap tahunnya tersebut, terkesan bermasalah. Bahkan dalam LHP BPK RI pun tercatat, jika PT. Cipta Bangun Abadi itu termasuk kontraktor yang menerima kelebihan bayar paket proyek yang bermasalah dilapangan.

Hal ini juga diakui Inspektur Inspektorat Siak, Fally Wurendarasito, ketika mengundang media ini dan LSM KPK, Senin (09/05/2016) diruangan rapat Inspektorat Kabupaten Siak dalam hal klarifikasi LHP BPK RI tahun 2013-2014. 

Karena kelebihan pembayaran kegiatan kepada rekanan sebesar Rp591.963.050. 940,00 oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Siak, telah mendapat rekomendasi BPK RI untuk dikembalikan ke kas negara.

"Temuan BPK terhadap kelebihan pembayaran kegiatan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Siak kepada masing-masing rekanan, sudah ditindaklanjuti SKPD Bina Marga sesuai arahan rekomendasi BPK untuk ditagih kembali oleh Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak”  kata Inspektur Inspektorat Siak, Fally Wurendarasito.

Bupati Siak, Drs H Syamsuar Msi bersama istrinya Hj. Misnarni, belum dapat dimintai keterangan terkait hal ini. karena konfirmasi tertulis yang dikirim media ini dan telah di terima Bupati Siak, belum ada balasan. Sementara konfirmasi melalui pesan singkat atau SmS, tak dijawab. (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas