Headlines News :
Home » , » Akhirnya, Kelanjutan Penanganan Pemalsuan Tandatangan & Dugaan Korupsi Bupati dan Kadis PU Siak Dipertanyakan ke Mabes Polri

Akhirnya, Kelanjutan Penanganan Pemalsuan Tandatangan & Dugaan Korupsi Bupati dan Kadis PU Siak Dipertanyakan ke Mabes Polri

Written By Harian Berantas on Tuesday, May 24, 2016 | 7:46:00 PM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Sejumlah kalangan mempertanyakan tindaklanjut dugaan penipuan dan pemalsuan tandatangan Dirut PT. Surya Citra Karya Gemilang (PT. (PT.SCKM), Ir. Sulijar Situmeang, dan dugaan korupsi dalam pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan nilai Rp9 miliar lebih yang ditangani Bareskrim Polri sejak setahun silam.


Sekretaris Umum LSM KPK, B Anas menuturkan, aparat hukum perlu didesak segera menuntaskan kasus tersebut. Sebab menurut dia, jika kasusnya dibiarkan begitu lama menggantung, akan menimbulkan pertanyaan.

"Akhirnya menjadi semacam berita burung yang akan terus berkembang," katanya. "Sudah semestinya penegak hukum yang menangangi kasus ini, secepatnya menuntaskan kasus tersebut. Ada tidaknya penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) yang bersumber biaya APBD Siak pada tahun 2014 senilai Rp9. 058.173.000 yang didalamnya telah terjadi penipuan dan pemalsuan tandatangan Dirut PT. SCKM itu? Jika ada, usut tuntas. Jika tidak ada sampaikan ke publik," pintanya.

Dia mengingatkan agar Bareskrim Mabes Polri transparan dalam menangani kasus ini. Sebab, sudah menjadi konsumsi publik bahwa ada dugaan korupsi dan pelanggaran Pasal 263 KUH Pidana tentang pemalsuan dengan ancam pidana penjara paling lama delapan tahun. Begitu juga proses pelaksanaan pembangunan jembatan sungai rawa tersebut dilapangan, diduga telah terjadi korupsi berjamaah serta penyalahgunaan kewenangan kesempatan jabatan sesuai undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Secepatnya kasus itu diselidiki dengan tuntas, kalau semakin lama tidak dituntaskan, masyarakat akan bertanya ada apa ini? Saya tidak menuduh ya, tapi jika seolah-olah dilamakan penyelesaikan kasus itu, pasti akan menimbulkan pertanyaan," ucapnya
.
Kepala Perwakilan media ini di Jakarta, Sozi, turut mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan penipuan, pemalsuan tandatangan Direktur perusahaan PT. Surya Citra Karya Gemilang, Ir. Sulijar Situmeang dan penyimpangan dana pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap di Kabupaten Siak senilai Rp9. 058.173.000,-

Menurut dia, harus segera dibeberkan pada publik penanganannya sudah sampai dimana. Karena masalah dugaan pemalsuan dan korupsi yang diduga melibatkan Bupatinya Drs. H. Syamsuar, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, Irving Kahar Simbolan, dan Kabidnya Ardi Arfandi, serta beberapa pejabat penting lainnya diwilayah daerah Kabupaten Siak itu sudah diangkat dan dilaporkan oleh media beberapa waktu lalu di Pekanbaru, Riau.

"Sekarang masyarakat tidak tahu sampai dimana penanganannya. Menurut saya, sudah sewajarnya Bareskrim Mabes Polri menyampaikan perkembangan penanganannya untuk kasus ini," desaknya.

Kata Sozi, jika penegak hukum tidak transparan dalam menangani kasus dugaan penipuan, pemalsuan dan korupsi tersebut, jelas akan menimbukan prasangka dari masyarakat. "Kalau tidak transparan penanganannya, timbullah curiga yang ujung-ujungnya bisa timbul fitnah dan rasa ketidakpercayaan. Nah ini yang berbahaya, kalau sampai timbul ketidakpercayaan di masyarakat terhadap penegak hukum," ujarnya mengingatkan.

Sementara itu, AKBP, Agusrian, selaku pihak penerima surat lanjutan resmi dari LSM KPK tersebut ke Kapolri, Selasa (24/05/2016) dikantornya, “Surat laporan lanjutan ini nantinya, bisa ditanya langsung ke bagian Bareskrim esok hari,” ujanya

Namun salah seorang diantara penyidik Tipikor Ditreskrim Mabes Polri, saat berbincang-bincang dengan media ini usai melihat dan membaca tembusan surat permintaan perkembangan penanganan dugaan perkara pemalsuan dan korupsi tersebut yang diantar langsung oleh Sekum, B. Naso ke Kapolri dan juga kepada Kabag Reskrim Polri, Selasa (24/05/2016) mengatakan, “Nanti kalau surat yang asli itu ke pak Kapolri dilimpahkan ke kami siapa penyidiknya, saya kabarin. Karena berkas itu nantinya dikirim ke kami dari Bareskrim,” ujarnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, Ir. Irving Kahar Simbolon melalui Kabidnya Kabidnya Ardi Irfandi, ST., MM diruangan rapat Inspektorat Siak sebelumnya menyebutkan, kegiatan pekerjaan pembangunan Jembatan Kelakap, sudah selesai.

Proyek pembangunan jembatan kelakap itu sudah dilakukan audit independen BPKP. Hasil audit itu terdapat kelebihan bayar Rp400 juta lebih untuk mata anggaran besi pancang yang digunakan separuh.

Sementara dalam pembelian tiang pancang tak bisa separuh, karena tiang pancang jembatan itu harusnya utuh. Namun, sesuai rekomendasi dari BPK, yang digunakan dilapangan itulah yang harus dibayar.

Jembatan kelakap itu, dibangun selama dua tahap yaitu tahun 2014 dan 2015 lalu. Kenapa jembatan itu dibangun sampai dua tahap kata Ardi, pertimbangannya biaya dan waktu pengerjaan lapangan jelasnya.

“Mengenai masalah jembatan kelakap itu, saya tak mau menjelaskannya disini. Ditanya aja di Polda Riau atau di Mabes Polri. Karena yang dapat menjelaskan itu, hanya Polisi dan pelapor. Apalagi,  pelapor itu punya hak untuk menjelaskannya, karena dia pelapor punya SP2HP sendiri dari Kepolisian” kata Ardi lagi, Senin (09/05/2016) lalu. (SZ)
Share this post :

+ comments + 1 comments

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas