Headlines News :
Home » » PT PJA Dengan PT WAIP Sekongkol Ngemplang Pajak.

PT PJA Dengan PT WAIP Sekongkol Ngemplang Pajak.

Written By Harian Berantas on Monday, April 18, 2016 | 7:52:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sempat “berteriak” ke arah managemen PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT.PJA). Teriakan bernada kecaman itu bercuriga adanya persekongkolan antara komisaris dan direksi PT. PJA dengan mitra bisnis perusahaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemda DKI Jakarta tersebut untuk menjarah keuangan negara.


Disiarkan berbagai media massa disebut-sebut PT.PJA berpotensi me¬ru¬gikan keuangan negara senilai Rp 24,56 miliar. Perusahaan mitra PT. PJA bersama Fredie Tan alias Awi Direktur Utama (Dirut) PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT. WAIP) dicurigai “bersekongkol” untuk tidak memenuhi beberapa kewajiban atas ikatan perjanjian bisnis.

Fakta tersebut terungkap dalam ihstisar Hasil pemeriksaan Semester IIHPS) II tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada Juli hingga Desember 2014.

Menurut data IHPS yang dilansir pada Jumat (10/4/15) disebutkan PT. PJA perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemda DKI Jakarta tersebut belum menyelesaikan beberapa kewajibannya terhadap negara cq Pemda DKI Jakarta. Salah satunya berkaitan dengan kontrak kerja sama PT. PJA dengan sistem bulid transfer operate (BTO) atas Ancol Beach City kepada PT. WAIP.

Dalam kerjasama itu, PT. PJA berkewajiban membayar PPN atas penyerahan Ancol Beach City. Namun kewajiban itu tidak dilaksanakan. Alasannya menurut IHPS karena PT. PJA belum menerima faktur PPN dari PT. WAIP.

Selain itu, PT.WAIP juga disebut-sebut belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar bagi hasil dan biaya-biaya lain pada PT. PJA. “Akibatnya terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp 24,56 miliar,” jelas laporan IHPS menandaskan.

Terhadap permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Gatot Setyowaluyo selaku Direktur Utama PT. PJA, agar menyetorkan pajak sekaligus managih kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan, bagi hasil dan biaya-biaya dari pengelolaan BTO.

Mendapat sorotan media massa, akhirnya pada tahun 2015 PT. PJA menyetorkan dana kekurangan penerimaan sebesar Rp 24,56 miliar tersebut langsung ke Dinas Pajak Pemda DKI Jakarta. Namun, pembayaran wajib pajak tersebut tanpa menyertakan hukuman denda pajak pinalti akibat keterlambatan pelunasan.

Pembangkangan wajib pajak itu terungkap sejak dimulainya pembangunan gedung Music Stadium sampai tahap penyerahannya oleh PT. WAIP ke PT. PJA pajak pembangunannya sama sekali tidak dibayar.

Begitu juga PPN atas serah terima gedung Music Stadium dari PT. WAIP ke PT. PJA pada tahun 2012 belum dibayar oleh PT. WAIP sehingga PT. PJA juga belum membayar beban pajak tersebut kepada PT. WAIP.

Selanjutnya kewajiban pajak yang diabaikan juga menyangkut pajak pengadaan yaitu kaitannya dengan seluruh pengadaan barang seperti Lift, Escalator, AC, Marmer dan Genset sama sekali pajaknya tidak dibayar.

Penyakit serupa juga terjadi pada pajak penghasilan sama sekali diabaikan yakni atas pembayaran MEIS sebesar Rp 45 miliar kepada PT. WAIP kewajiban pajaknya sampai saat ini belum dilaksanakan, (TR/MT).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas