Headlines News :
Home » » Menhut Dinilai Tak Bermoral Hingga Wilayah Provinsi Riau Ditetapkan 65% Masuk Kawasan Hutan, LSM Minta Presiden Jangan Diam

Menhut Dinilai Tak Bermoral Hingga Wilayah Provinsi Riau Ditetapkan 65% Masuk Kawasan Hutan, LSM Minta Presiden Jangan Diam

Written By Harian Berantas on Monday, April 18, 2016 | 8:04:00 AM

HARIANBERANTAS, SUNGAIPAKNING – Tindakan mantan menteri kehutahan Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan, SE., M.M yang sekarang menjabat tugas sebagai Ketua MPR RI dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:  SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau sangat absurd atau melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak bermoral.  Siapapun orang yang berpikiran sehat, pasti menilai keputusan Menteri Kehutanan yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan tanggal 29 September 2014 silam itu, tidak bijaksana, tidak bernilai kemanusiaan dan juga tidak mencerminkan sebuah keputusan negara yang melindungi segenap rakyat Indonesia.

                             Keputusan Menhut RI, No:  SK. 878/Menhut-II/2014.                           Tanda Terima LP ke Presiden RI ttg kasus hutan di Kab Siak.

Pasalnya, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si., asal daerah pemilihan kecamatan Bukitbatu dan Siakkecil mengecam kebijakan Menteri Kehutanan yang menetapkan lebih dari 65 % wilayah Kabupaten Bengkalis termasuk kawasan hutan.

“Dua kecamatan yang saya wakili kondisinya lebih menyeramkan. Karena kecuali area HGU, area yang sudah dilepaskan untuk perkebunan, dan sebagian area transmigrasi;  seluruhnya termasuk kawasan hutan.  Artinya seluruh perkampungan penduduk, desa dan kelurahan, bahkan kantor pemerintahan yang ada di daerah pemilihan saya, termasuk kawasan hutan!”.

Itulah sebabnya beberapa hari lalu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tiga periode ini mengajak seluruh aktivis LSM, mahasiswa, cendikiawan, tokoh masyarakat untuk bersatu merapatkan barisan, menentang Keputusan Menteri Kehutanan dengan cara menggugat di PTUN ataupun Mahkamah Konstitusi.

Mengapa harus melalui gugatan? “Karena keputusan Menteri Kehutanan tersebut baru dapat diubah setelah 5 tahun diberlakukan. Itu pengakuan pejabat Menteri Kehutanan di pengadilan tipikor Bandung, saat mengadili mantan Gubernur Riau, Annas Maamun,” ujar mantan aktivis mahasiswa tahun 1994-1996 ini.

Menurut anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada dua SK Menteri Kehutanan yang harus disorot tajam. Pertama SK. 673 Menhut-II/2014 tentang  Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar; Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar; Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar, di Provinsi Riau, sebagaimana diungkapkannya tiga  hari yang lalu. Yang kedua adalah SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Riau. “Inilah dua SK Menhut yang dapat mendatangkan bencana kemanusiaan bagi masyarakat Riau, termasuk di Kabupaten Bengkalis,” ujarnya.

Ketika ditanya, apakah sampai sejauh itu? Azmi memaparkan beberapa konflik masyarakat yang pernah terjadi di Riau, seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hulu, semuanya berawal dari lahan hutan yang selama ini dimiliki oleh masyarakat, tapi diberikan izin pengelolaannya kepada perusahaan oleh Menteri Kehutanan.

“Jadi kalau ingin mengajak saya berjuang, harus saat ini, sebelum pecah api konflik masyarakat dengan perusahaan yang memperoleh izin. Tapi kalau sudah terjadi konflik, jangan ajak saya lagi. Sebab saya bukan pemadam kebakaran. Kita berjuang di tataran peraturan perundang-undangan sebelum konflik pecah di masyarakat,” ujarnya.
Selain dari kecamatan Bukitbatu dan Siakkecil, SK Menteri Kehutanan tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah di kecamatan Mandau dan Pinggir. “Setahu saya ada 5 desa lama (sebelum pemekaran), yang arealnya masuk dalam kawasan hutan, seperti Tasik Serai, Serai Wangi, Bagan Melibur. Juga desa Kesumbo Ampai,” ujar kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional, Jakarta, ini. Sedangkan di kecamatan Rupat dan Rupat Utara, 65 persen wilayahnya masih termasuk kawasan hutan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Umum (Sekum) LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM-KPK), B. Naso kepada media, minggu (17/04) sore di Pekanbaru dengan tegas mengatakan, “Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:  SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 08 Agustus 2014 maupun SK. 878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh Zulkifli Hasan selaku mantan menteri kehutanan Republik Indonesia itu, sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak bermoral.

Karena dari pengamatan dalam penetapan wilayah Provinsi Riau sebesar 65% oleh Kemenhut RI itu menjadi kawasan hutan, sangat tidak mendasar dan telah melukai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat Riau, ujarnya.

“Seperti yang saya katakan dua hari lalu (15/04), supaya ini semuanya bisa memulihkan kembali karena sudah didalangi oleh kebijakan dan keputusan mantan menteri kehutahan Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan, SE., M.M demi kepentingan pribadi dan kroninya, diperlukan kerja sama menggugat tindakan Dr. Zulkifli Hasan, SE., M.M yang tak bermoral itu, tegas Anas.

Diakui Naso, tim kita secara koalisi yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 16 November 2015 lalu, telah melaporkan sebagian kasus yang didasari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dan SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tersebut ke Presiden RI dalam hal ini Ir. Joko Widodo.

Karena lebih kurang 200 penduduk warga Kampung 40 yang digusur pemerintah setempat (Pemda) Siak karena dianggap berada dalam kawasan hutan Biosfer Giam Siak Kecil. Bahkan tak lama kemudian, Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi mendapat teguran keras secara tertulis (resmi) dari Presiden RI, Ir. Joko Widodo agar keputusan yang ditetapkan menteri kehutanan, Zulkifli Hasan itu ditinjau kembali”,jelas Naso.

Namun kata Naso, sebelum pihaknya bersama-sama dengan anggota DPRD, senior partai Keadilan Sejahtera (PKS) wilayah Kabupaten Bengkalis, Riau, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si., dan aktivis LSM liannya, mahasiswa, cendikiawan, tokoh masyarakat untuk menggugat Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut ke PTUN dan Mahkamah Konstitusi, pihaknya (LSM-KPK) akan melayangkan Pengaduan/Laporan resmi ke Presiden RI, Ir, Jokowidodo, juga kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang sekarang, Siti Nurbaya Bakar.

“Langkah yang kami tempuh minggu ini, membuat pengaduan/laporan resmi ke Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekarang ini di Jakarta” tegas penggiatan korupsi di Riau ini. (Meri)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas