Headlines News :
Home » » Mantan Menteri Kehutanan Bungkam Terkait SK Perambahan Hutan di Riau

Mantan Menteri Kehutanan Bungkam Terkait SK Perambahan Hutan di Riau

Written By Harian Berantas on Friday, April 15, 2016 | 7:03:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia periode 2009-2014, Dr. Zulkifli Hasan, SE., M.M, sekarang menjabat diri sebagai Ketua MPR RI, bungkam dan tak mau membalas bahan konfirmasi harianberantas.co.id lewat via seluler, Jum,at (15/04/2016) sore, terkait adanya kecamatan keras dari anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Riau, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si atas keputusan Menteri Kehutanan 673 Tahun 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar di Provinsi Riau.

Dr. Zulkifli Hasan, SE., M.M                 H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si.

Bahkan legislator Kabupaten Bengkalis, Riau,  H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si, mengajak elemen LSM, agar menggugat keputusan mantan Menteri Kehutanan RI itu. Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar di Provinsi Riau yang ditandatangani Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014 silam itu, merupakan tindakan pembohongan.

Seharusnya digugat melalui Mahkamah Konstitusi, tegas anggota H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si kepada Wartawan disela kegiatan Bimbingan Tekniks Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD yang diselenggarakan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di hotel Ibis, Jakarta, Jumat (15/04).

Gugatan tersebut diperlukan mengingat penetapan kawasan hutan pada SK tersebut di wilayah yang selama ini sudah menjadi tempat pemukiman penduduk, bahkan sudah menjadi perkotaan, ujarnya.

Diungkap Azmi, Wilayah kecamatan Bukitbatu dan Siakkecil yang sebagiannya sudah menjadi kota, ternyata dalam SK 673 tersebut masih termasuk dalam kawasan hutan. “Ini kan sebuah hal yang tidak benar. Tapi betul-betul terjadi," ungkap kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional kelahiran Sungaipakning, Kabupaten Bengkalis itu.

Saat ditanya tentang penyebab masih ditetapkannya sebagian wilayah yang sudah menjadi kota sebagai kawasan hutan, anggota DPRD tiga periode itu menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang lebih memperhatikan kalangan pengusaha daripada rakyatnya sendiri.

"Dalam catatan saya, di masa Gubernur Rusli Zainal, Pemprov Riau ada tiga kali mengajukan usulan perubahan. Di masa Gubernur Annas Maamun, usulan perubahan itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tapi semuanya tidak mengutamakan kepentingan rakyat dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Tapi kepentingan pengusaha yang lebih diutamakan," paparnya.

Pemerintah Provinsi Riau melalui surat yang ditandatangani Gubernur Annas Maamun tanggal 12 Agustus 2014 mengajukan perubahan untuk pelepasan kawasan hutan di Provinsi Riau untuk pembangunan jalan tol, jalan provinsi, kawasan Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, perkebunan untuk rakyat miskin di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.700 hektar, serta tambahan perluasan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Bukan Hutan seluas 30.000 hektar.

"Namun sayangkan memang. Pelepasan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan yang hanya dinikmati segelintir pengusaha kebun kelapa sawit. Sedangkan seluruh kawasan di Kecamatan Bukitbatu dan Siak Kecil, sebagian besar kawasan kecamatan Mandau dan Pinggir, Bengkalis, Bantan, Rupat dan Rupat Utara, masih berstatus sebagai kawasan hutan. Inikan kebijakan yang absurd dan tak bermoral," kesal mantan aktivis mahasiswa Riau tahun 1994-1996 ini.

Diungkap Azmi lagi, usulan perubahan kedua Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 17 September 2014 kepada Menteri Kehutanan, lebih banyak mengutamakan kepentingan pengusaha daripada kepentingan pelayanan publik.

Hal ini terlihat dari fakta ada seluas 17.251 hektar dari surat usulan Pemerintah Provinsi Riau kepada Menteri Kehutanan yang kawasan hutannya kalau dilepas akan menjadi milik pengusaha yang hanya berjumlah tiga orang.

"Jadi saya menghimbau dan mengajak seluruh aktivis LSM dan mahasiswa di seluruh wilayah Riau untuk sama-sama merapatkan barisan. Pertama, untuk menyelamatkan hutan Riau dari kepunahan. Kedua, untuk menyelamatkan kelangsungan hidup masyarakat yang rumah dan tanah mereka saat ini masih ditetapkan sebagai kawasan hutan," tegasnya.

Mengapa ini penting? "Karena kalau masih berstatus hutan, nanti kalau kawasan tersebut ditetapkan menjadi area peruntukan lain, dan diserahkan kepada perusahaan, maka itu akan terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Dan hal itu sudah terjadi di Kabupaten Bengkalis yang merupakan tanah Melayu di Provinsi Riau," ujar H. Azmi melirih.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Umum (Sekum) LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK) di Pekanbaru saat dimintai tanggapannya harianberantas.co.id, sangat menyayangkan sikap mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan, SE., M.M itu yang menunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11.552 hektar di Provinsi Riau yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2014 silam itu.

Lahan hutan di Provinsi Riau, kini memang banyak dikuasai secara ilegal oleh oknum-oknum pengusaha sawit yang diduga kuat ada kerjasama dengan pihak instansi di republik ini.

Bukan rahasia lagi memang, kalau lahan negara sekarang dijarah besar-besaran di Riau. Kita menyayangkan sikap pemerintah kita yang terkesan diam. Jika dibiarkan masalah ini terus menerus, maka habislah kawasan Riau ini dikuasai segelintir pengusaha.

"Untuk bisa memulihkan kembali kawasan yang telah dijarah selama ini, baik yang akan dijarah, diperlukan kerja sama untuk melawan tindak kejahatan hutan yang bakal digorgoti lebih luas lagi. Apalagi keputusan Menteri Kehutanan nomor 673 Tahun 2014 itu, perlu digugat dan dimusnahkan. Tapi jika hanya berjalan sendiri-sendiri, tidak akan bisa menghentikan kesewenang-wenangan para oknum pejabat seperti keputusan Menhut RI itu di negeri ini," tegas B. Naso mendukung penuh langkah legislator Bengkalis, H. Azmi Rozali, S.IP., M.Si yang terus-menerus memperjuangkan hak rakyat masyarakat di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. (Sozi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas