Headlines News :
Home » » Dugaan Korupsi UYHD di Sekwan DPRD Bengkalis, Tanggungjawab KPA

Dugaan Korupsi UYHD di Sekwan DPRD Bengkalis, Tanggungjawab KPA

Written By Harian Berantas on Thursday, April 7, 2016 | 10:39:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Fakta hukum terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) di Sekretariat (Sekwan) DPRD Bengkalis kini mulai terkuak. Indikasi siapa yang seharusnya bertanggungjawab dalam ini, mengarah pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak lain adalah Sekwan DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Urman, SE, M.Si yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dispenda di Kabupaten Bengkalis.

H. Urman saat duduk dikursi persakitan tipikor PN Pekanbaru dan H. Arianto dampingi sang istri, terdakwa korupsi di PN Pekanbaru, Rabu (6/4/16).

Fakta hukum dimaksud terungkap pada persidangan kasus dugaan korupsi uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) Sekretariat (Sekwan) DPRD Bengkalis yang menjerat satu terdakwa yakni Intan Kesuma Bin Agus Zulkarnain alias Intan. Sidang dipimpin hakim ketua Amin Ismanto SH.

Dalam sidang tersebut JPU menghadirkan saksi yang tidak lain adalah Sekwan DPRD Kabupaten Bengkalis ketika itu, H. Urman, SE, M.Si.

Menurut keterangan saksi terkait kasus korupsi UYHD Sekretariat (Sekwan) DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2011 itu dihadapan majelis hakim dalam persidangan, posisi terdakwa Intan Kesuma selaku Bendaharawan ketika itu tidak seharusnya bertanggungjawab.

Sementara menurut undang-undang yang tertulis dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal I Ayat 20, Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Dan diperkuat lagi ketentuan ayat 70 dan 71 Permendagri No. 2006 tentang surat perintah pembayaran anggaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Jadi yang harus bertanggungjawab adalah, KPA, Bendahara, PPK/PPTK, beber hakim usai mendengar keterangan saksi, H. Urman, SE, M.Si yang berbelit-belit dalam persidangan, Rabu (06/04/2016) kemaren.
Kemudian, majelis hakim meminta terdakwa Intan Kesuma yang merasa keberatan atas keterangan H. Urman, SE, M.Si (saksi) dalam persidangan, agar membuat nota keberatan dalam pembelaannya pada sidang kasus korupsi (tipikor) uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) tersebut minggu mendatang.

Dalam sidang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Bengkalis pada pengadilan tipikor PN Pekanbaru, Rabu (06/04) tersebut, tampak dihadiri Drs. H. Arianto, MP, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merupakan suami terdakwa, Hj Intan Kesuma Bin Agus Zulkarnain alias Intan.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Drs. H. Arianto, MP dalam ruangan persidangan saat melihat tim Wartawan harianberantas.co.id melakukan peliputan, tampak wajah memuncak. Karena setahun yang lalu tepatnya bulan April 2015 dikantor Bupati Bengkalis, sang Kadis Pertanian dan Peternakan Bengkalis Drs. H. Arianto, MP ini pernah melarang media ini agar kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) di Sekretariat (Sekwan) DPRD Bengkalis tahun 2011 silam yang dilaporkan LSM KPK ke Polda Riau itu jangan dibom bardir melalui pemberitaan oleh media Berantas.

Akhirnya, Selasa (12/05/2015), kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) pada Sekretariat (Sekwan) DPRD Bengkalis yang melibatkan istri sang Kadis Pertanian dan Peternakan, Drs. H. Arianto MP itu, langsung dipertanyakan perkembangan penanganannya oleh Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) ke Polda Riau dan Mabes Polri.

“Ya, ketika saya dimutasi di Polda Riau ini pada bulan Agustus 2015, pak Buwas Kabareskrim Polri ketika itu memintah saya agar kedua kasus korupsi di Kabupaten Bengkalis, Bansos dan kasus UYHD saya kawal dan saya tindaklanjuti sampai tuntas. Begitu surat LSM KPK diterima saat itu, ya saya yang langsung diminta sama pak Buwas (Budi Waseso) untuk mengawal itu”, ujar Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Wahyu Kuncoro Sik, MH kepada harianberantas.co.id, diruangan kerjanya Rabu (30/03/2016) pekan lalu.

Terkait dugaan kasus korupsi (tipikor) uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) pada Sekwan DPRD Bengkalis tahun 2011 silam tersebut, penggiat anti korupsi LSM KPK berjanji tetap mengawal proses hukum tersebut sampai tuntas hingga keakar akarnya.

Bahkan LSM KPK, juga membuat laporan resmi susulan ke Kapolda Riau dan Mabes Polri minggu mendatang membeberkan semua hasil sidang yang terungkap pada sidang korupsi UYHD, Rabu (06/04) kemaren di pengadilan tipikor PN Pekanbaru, guna mengungkap para terduga lainnya. pungkas Sekum LSM KPK, B Naso kepada Wartawan, Kamis (07/04/2016) siang. (Ismail).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas