Headlines News :
Home » , , , » Diduga Rugikan Negara Puluah Miliar, LSM Minta Dugaan Korupsi APBD Pelalawan Diusut

Diduga Rugikan Negara Puluah Miliar, LSM Minta Dugaan Korupsi APBD Pelalawan Diusut

Written By Harian Berantas on Monday, April 4, 2016 | 3:11:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta mengusut dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau sejak tahun anggaran 2013 dan 2014. 

 Illustrasi                                                         HM. Haris

“Polisi, Jaksa maupun KPK RI, bisa menyelidikinya tanpa butuh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Ketua Divisi Kajian dan Litbang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK), Muktaruddin, di Pekanbaru, Minggu sore (03 April 2016) di Pekanbaru, sore ini.

Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pelalawan tahun 2013 dan 2014, ditemukan potensi kerugian negara Rp 82,6  miliar.

Terdapat delapan pelanggaran realisasi anggaran yang ditemukan BPK. Di antaranya kelebihan pembayaran biaya sejumlah proyek.

Kelebihan pembayaran terbanyak ada dalam proyek peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pelalawan dengan kerugian Rp 16,1 miliar.

Proyek lainnya adalah di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan dalam masa pemeliharaan, garansi dan penyediaan suku cadang paket pemasangan pembangkit listrik tenaga surya/solar home system dan lampu jalan  dengan kerugian Rp2.933.218.000,00, atau Rp2,9 miliar.

Sesuai kajian BPK, potensi kerugian APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2013 dan 2014 tersebut karena ada dugaan pemalsuan bukti pertanggungjawaban dan mark-up anggaran.

Sedangkan penyalahgunaan dana dalam proyek jalan diduga karena kontraktor yang mengurangi volume pekerjaan untuk menutup beban suap atau fee bagi pejabat diduga termasuk bupati. Pemberian fee itu diakui para kontraktor pelaksana proyek.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan diminta oleh BPK agar mengembalikan kelebihan pembayaran itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. sejak hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan BKP diberikan 26 Mei 2014 dan 18 Mei 2015. Namun hingga April 2016, Pemkab Pelalawan Provinsi Riau belum bisa mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran.

“Batas waktu pengembalian sudah lewat, polisi, kejaksaan maupun KPK bisa bergerak,” ujar Mukhtaruddin. Apalagi dugaan penyalahgunaan APBD tersebut sebenarnya sudah terdeteksi, seperti diuraikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. “Bukti kajian BPK sudah ada, dan itu bisa jadi acuan aparat penegak hukum,” ujar Mukhtaruddin.

Bupati Pelalawan, H.M Haris, belum bisa dikonfirmasi, karena nomor hendphon yang biasa dihubungi media ini belum aktif. Namun demikian, pimpinan www.harianberantas.co.id dan/atau media cetak koran BERANTAS bersama aktifis anti korupsi dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat  Komunitas Pemberantas Korupsi ( DPP LSM KPK ), akan menyurati Bupati Pelalawan, HM Haris maupun Kepala SKPD lainnya besok, Senin (04/04/2016) untuk dimintai keterangan Pers demi terjaganya kesalah pahaman dalam penyampaian informasi selanjutnya kepihak Instansi terkait baik yang ada di Riau maupun yang ada di pusat serta pemberitaan melalui media cetak dan elektronik lainnya, tutur Mukhtaruddin. (Ismail/Alex)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas