Headlines News :
Home » » Bupati Siak Diduga Terlibat, Jubir LSM KPK Tunggu Janji Polri Usut Kasus Korupsi di Dinas BMP Siak

Bupati Siak Diduga Terlibat, Jubir LSM KPK Tunggu Janji Polri Usut Kasus Korupsi di Dinas BMP Siak

Written By Harian Berantas on Sunday, April 24, 2016 | 2:24:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Edisi sebelumnya, Redaksi media cetak/koran Berantas dan  situs www.harianberantas.co.id ini telah mempublikasikan dugaan keterlibatan Bupati Siak,  Drs. H. Syamsuar Msi, terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Siak, termasuk surat konfirmasi (resmi) yang pernah dilayangkan Redaksi Berantas, hingga kini belum juga dijawab oleh Bupati, Syamsuar. Sehingga dalam hal ini Drs H Syamsuar termasuk Kadis BMP Siak, Ir. H. Irving Kahar Simbolon dan Kabidnya Ardi Arfandi, ST.MT terkesan kebal hukum. 

Massa LSM KPK Desak Polda Riau dan Kapolri                             Dok  Tim Penyidik Polda Riau, saat Tinjau
           Usut Korupsi di Siak, Selasa (12/4/16).                                          Jembatan Kelakap Siak, Selasa (13/10/15).

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Riau dan Mabes Polri diminta segera usut tuntas persengkokolan dugaan korupsi pada proyek pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak tahun anggaran 2014 sebesar Rp.9.058.173. 000 dan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan sungai rawa-tanjung pal di Kecamatan Sungai Apit senilai Rp.15.489.957.000 tahun 2012 yang dikerjakan PT. Modern Widya Tehnical. 

Juru bicara dan Korlap massa LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK), Jaya H, kepada wartawan, minggu (24/04/2016) siang mengatakan, aksi damai yang kami gelar di Mapolda Riau pada tanggal 12 April 2016 lalu, hingga Selasa depan ini, kami sudah mendapat jawaban resmi dari pihak Polda Riau dan Mabes Polri.

Sebab batas penyelidikan yang dijanjikan polisi saat aksi damai kami diterima, Selasa depan ini sudah kami terima jawabannya dari pihak penegak hukum. Itu janji Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs Supriyanto melalui Intelkamnya saat menemui kami didepan kantor Mapolda Riau, Selasa (12/04/2016) lalu.

        Kepala Dinas BMP Siak "Irving Kahar Simbolon"                                         Bupati Siak "Drs H. Syamsuar"

Mudah-mudahan janji mereka (Polisi-red) dalam menjawab desakan penuntasan kasus korupsi di Siak selama ini, sesuai yang disuarakan oleh LSM KPK. Kalau tidak, maka minggu depan, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar, mendesak aparat hukum di Riau maupun pusat mengusut kasus-kasus dugaan korupsi diwilayah daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Berikut tuntutan LSM KPK Selanjutnya:

  1. Mendesak pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK segera memeriksa Bupati Siak, Kadis BMP Siak, Kabid BMP Kabupaten Siak dan kroni lainnya yang dicurigai ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek maupun kasus korupsi APBD lainnya yang terjadi sejak tahun 2012 sampai tahun 2015.
  2. Meminta Kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan dan dokumen dibalik dugaan korupsi pekerjaan pembangunan jembatan sungai kelakap (tahap I) di Kabupaten Siak
  3. Meminta Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk tidak melakukan negosiasi “di ruang gelap”. Karena selama ini LSM KPK mengendus adanya praktek menghalalkan cara demi menghilangkan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Siak.
  4. Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan maupun KPK segera menyelesaikan seluruh kasus-kasus korupsi yang selama ini ditangani Unit Tipikor maupun yang belum ditangani, seperti kasus peningkatan jalan Koto Ringin–Sei Nyiur sebesar Rp.13. 245. 131.000,00 dengan pelaksana PT. Cipta Bangun Abadi, kasus proyek jalan poros Desa Benayah Dosan pada tahun 2013 senilai Rp.16. 308.992.000,00, kasus peningkatan jalan Merdeka Desa Merempan Hulu yang dilaksanakan PT. Taruna-PT. Modern KSO, Rp3. 059.319.000, kasus proyek jalan SDN 004 Desa Sabak Permai sebesar Rp4. 581.891.000,00. Proyek jalan Margo Ayu Desa Laksmana yang dikerjakan PT. Modern Widya Tehnical senilai Rp.4. 543.882.000,00, kasus proyek jalan parit Makmur–Teluk Mesjid oleh PT. Modern Widya Tehnical senilai Rp3,945 miliar dan kasus proyek jalan simpang jembatan SSH simpang pos Meredan Rp.30. 609.850.000,00 yang dikerjakan oleh PT. Modern Widya Tehnical.
  5. Kemudian, mendesak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK mengusut kasus dugaan korupsi pengendalian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan pada tahun 2013 dalam pengelolaan pendapatan bunga depsito sebesar Rp.20.000,000, 000.00, kasus pemberian belanja hibah kepada lembaga yang sama secara berturut turut sebesar Ro.56.759.627.012.00, Kebocoran dana yang bersifat laporan keuangan pemerintah daerah dalam penyajian aset kepada PT.Pengembangan Investasi Riau (PT.PIR) sebesar Rp.67.662.279.300.00, kasus penerimaan dana dari pajak penerangan (PPJ) PT.IKPP pada Dinas pendapatan senilai Rp.28,9 miliar, kasus terhadap sisa uang persediaan melalui bendahara umum daerah (BUD) sebesar Rp.1.891.160.402.00, kasus dugaan korupsi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp.1.064.868.525,17, kasus penjualan Aset Daerah yang bersifat penjualan hasil perkebunan tahun 2014 di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Siak dan asus penggusuran lebih kurang 200 penduduk warga Kampung 40 yang digusur Pemda Siak berada dalam kawasan hutan Biosfer Giam Siak Kecil yang jelas-jelas Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi ditegur keras oleh Presiden RI, Ir Jokowido secara tertulis beberapa waktu lalu.
       Menurut Sekum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (KPK), B Anas, melalui Jubir LSM KPK dan sekaligus Korlap Orasi, Jaya H, pihaknya sangat mendukung penuh langkah penegak hukum dalam upaya memberantas praktek KKN di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan siap mengawal sampai ke meja hijau, pintasnya. Dan baca ulasan berita www.harianberantas.co.id ini pada edisi-edisi berikutnya. ***(Et/Raf)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas